Jumat, 26 Agustus 2016

ASAP DARI RIAU MULAI MEMASUKI SINGAPORE*

ASAP DARI RIAU MULAI MEMASUKI SINGAPORE*

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau makin bertambah. Pantuan udara dan satgas darat melaporkan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan banyak ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, seperti di daerah Pujud dan Bagan Sinembah. Selain itu kebakaran hutan dan lahan juga terdapat di Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Dumai. Pantauan satelit dari Lapan melaporkan ada 17 titik di Riau pada Jumat pagi (26/8/2016). Sedangkan dari Posko Satgas Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau melaporkan terdapat 67 hotspot di Riau dengan tingkat kepercayaan lebih dari 50 persen yaitu di Rokan Hilir 44, Bengkalis 17, Siak 4 dan Rokan Hulu 2 pada Jumat pagi (26/8/2016). Data hostpot ini sesuai dengan hasil patroli udara di lapangan. Asap cukup pekat mengepul dari lokasi hotspot.

Berdasarkan analisis sebaran hotspot, arah angin, sebaran asap dari satelit dan kualitas udara menunjukkan bahwa asap kebakaran hutan dan lahan di Riau terbawa angin ke arah Timur-Tenggara-Timur Laut hingga mencapai Singapore. Konsentrasi asap terpantau masih cukup tipis. Arah angin di atmosfer Riau dominan bergerak dari Barat-Barat Laut ke arah Timur-Tenggara, yang kemudian di sekitar barat Singapura mengarah ke Timur Laut. Ini adalah pola pergerakan angin pada musim kemarau di Riau yang selalu dikhawatirkan membawa asap dari Riau ke Singapore seperti halnya pada tahun sebelumnya seperti saat kebakaran hutan dan lahan tahun 2013, 2014 dan 2015.

Analisis citra satelit Himawari dari BMKG menunjukkan bahwa sebaran asap di Riau menyebar ke timur pada 26/8/2016 pukul 12.40 Wib dan 14.20 Wib. Begitu pula analisis dari citra satelit Modis dari NASA juga menunjukkan bahwa sebaran asap kebakaran hutan dan lahan di Riau telah menjangkau wilayah di Riau dengan konsentrasi yang tipis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bau asap kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan oleh masyarakat Singapore seperti halnya yang dimuat banyak media, bersumber dari kebakaran hutan dan lahan dari Riau. Di Jambi tidak terdeteksi hotspot, sedangkan di Sumatera Selatan hanya ada 2 hotpsot.

Kualitas udara di Singapore untuk PM10 masih tergolong Baik (Good), sedangkan untuk PM2,5 sudah Tidak Sehat (unhealthy). Terukur kualitas udara PM2,5 di beberapa wilayah di Singapore berkisar antara 215-217 psi yang artinya tidak sehat pada Jumat (26/8/2016) pukul 13 Wib. Udara dikatakan Sehat jiwa PM2.5 berkisar 65-88 psi, Baik (89-100 psi), Sedang (101-200 psi), dan Tidak Sehat (151-250 psi).

Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau terus dilakukan. Sebanyak 7.200 personil satgas darat dan satgas udara dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengerahkan 3 helikopter water bombing, 2 pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat Casa untuk hujan buatan. Sebanyak 21,7 juta air sudah dijatuhkan dari udara untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di Riau. Begitu juga 40 ton garam dapur (NaCl) telah ditaburkan ke awan-awan untuk dijatuhkan menjadi hujan. Ribuan sekat kanal, embung dan sumur telah dibangun untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.(H
umas BNPB)
Readmore »

LAKSDYA TNI ARI SOEDEWO BEBERKAN PERAN BAKAMLA RI

LAKSDYA TNI ARI SOEDEWO BEBERKAN PERAN BAKAMLA RI

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., membeberkan peran Bakamla RI di hadapan sejumlah awak media yang tengah berkunjung ke Kantor Pusat Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo-11, Jakarta Pusat, Jum’at (26/8/2016).

Berikut ini petikan hasil wawancara orang nomor satu di jajaran Bakamla RI tersebut dengan sejumlah awak media.

Tanya: Sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo mengusung target Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagaimana Bakamla bisa mengambil peran dalam menyukseskan target tersebut?

Jawab: Seperti kita ketahui Presiden Ir. Joko Widodo telah bertekad ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, serta berkeinginan negara Indonesia menjadi poros maritim dunia.
 Keseriusan beliau ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2015 tentang Bakamla, dan pembentukan organisasi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas penjaga keamanan dan keselamatan di laut.

Pembentukan Bakamla juga menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu.

Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Tanya: Penanganan atas maraknya pelabuhan tikus, penyelundupan narkoba lewat laut, serta pencurian ikan adalah tantangan yang diamanatkan Presiden Jokowi kepada Bakamla. Bagaimana langkah taktis pengamanannya?
Jawab: Garis pantai Indonesia ini sangat panjang, yang memungkinkan banyak tumbuhnya pelabuhan-pelabuhan tikus selain pelabuhan resmi yang ada.

Penyelundupan berbagai barang termasuk narkotika melalui pelabuhan tikus tersebut merupakan upaya tidak saja untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum, tetapi juga untuk mengindari pajak sehingga merugikan keuangan negara. Apalagi jumlah aparat yang ada saat ini, lanjut dia, belum sebanding dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi jalan masuk tersebut.

Perintah presiden itu adalah prioritas demi mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Untuk itu Bakamla siap mendukung upaya pencegahan penyelundupan yang saat ini banyak menggunakan jalur pelabuhan tikus tersebut. Berbagai upaya dilakukan Bakamla untuk mengantisipasi penyelundupan mulai dari menyebar intelijen, mengidentifikasi titik-titik pelabuhan tikus, hingga pelatihan untuk penanganan khusus untuk penyelundupan narkotika. Bakamla juga akan senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengisi ruang kosong dalam upaya pencegahan penyelundupan lewat jalur tikus tersebut.

Karenanya, Bakamla tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba. Ini sudah menjadi kebijakan negara dan amanat presiden. Banyak pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun. Bakamla juga akan membentuk gugus tugas intelijen yang akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan di setiap pelabuhan tikus tersebut.

Tanya: Isu terkait adanya aparat yang menjadi beking penyelundupan santer beredar. Bagaimana komitmen Bakamla untuk memberantasnya?

Jawab: Sejak dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Bakamla, saya sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan instruksi dan berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan melakukan penangkapan sebanyak mungkin. Saya juga memerintahkan segera melaporkan kepada saya langsung jika di lapangan berhadapan dengan beking-beking oknum birokrasi dan aparat yang menyulitkan.

Bakamla merasa bersemangat karena Presiden Jokowi, dan pemangku kepentingan lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh komitmen Bakamla untuk menggasak oknum aparat yang mencoba mengkhianati negara dengan menjadi beking para penyelundup.

Saya yakin Bakamla dengan tekad dan semangat yang tinggi mampu menghadapi dan menggoyahkan penjahat. Apalagi ini Bapak Presiden mendukung penuh.

Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, dan tangkap, serta menyerahkan semua penyelundup ke penegak hukum.

Tanya: Bakamla adalah cikal bakal Coast Guard Indonesia. Bagaimana implementasi konsep tersebut?

Jawab: Sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah bahwa Bakamla adalah cikal bakal terbentuknya Coast Guard Indonesia. Namun tupoksi fungsi Bakamla secara umum adalah reperesentasi dari tugas sebuah organisasi Coast Guard. Negara yang memiliki laut, hampir pasti memiliki coast guard. Ini adalah amanat UU, dengan nama Bakamla.

Whatever the name, fungsi bakamla adalah coast guard. Seperti halnya Malaysia bernama Maritime Enforcement Agency, dan Australian Border Force di Australia. Tapi fungsinya mereka ya coast guard.

Meski demikian, perlu adanya penguatan regulasi yang menjadi pijakan bahwa Bakamla adalah Indonesia Coast Guard. UU Keamanan Laut diharapkan dapat menjadi pijakan dan payung hukum bagi seluruh stakeholder dalam mengemban tugasnya di laut, sehingga masalah siapa yang berhak menyandang Indonesian Coast Guard dapat terjawab tuntas.

Tanya: Mei lalu, Bakamla menginisiasi pertemuan Coast Guard se-Asia.

Bagaimana follow-up terkait program sharing informasi kelautan maupun capacity building-nya?
Jawab: Bakamla sebagai salah satu komponen penegakkan keamanan di laut selama ini telah ikut berperan menciptakan iklim yang kondusif di kawasan, dengan terus meningkatkan kegiatan operasional dan kerja sama maritim dengan Coast Guard di kawasan regional.

Memang pada bulan tanggal 18-19 Mei 2016 lalu Bakamla telah menginisiasi kegiatan Working Level Meeting (WLM) di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan persiapan guna membahas pelaksanaan dan mendiskusikan agenda maupun isu yang nantinya dibahas dalam pertemuan Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ke-12 pada bulan Oktober 2016 mendatang di Jakarta.
Kegiatan itu bertujuan untuk merumuskan kerja sama dan berbagi informasi di kalangan negara Asia. Setiap peserta bisa menyampaikan segala permasalahan isu maritim di negaranya. Sehingga, dalam forum pertemuan HACGAM nanti dapat dicarikan solusi untuk mengatasi masalah keamanan yang muncul di laut, seperti sharing informasi di bidang SAR, proteksi keamanan lingkungan yang berdampak bagi kelangsungan ekosistem, termasuk illegal activity.

Yang jelas, pertemuan WLM dan HACGAM merupakan upaya peningkatan kemampuan di bidang keamanan, keselamatan, perlindungan maritim yang telah bergerak ke arah kerja sama konkret, misalnya berupa seminar, joint exercise yang saling menguntungkan antara coast guard di Asia sekalaigus membangun kapasitas building dan persahabatan.

Tanya: Di laut, banyak instansi yang punya peran, seperti TNI AL, KKP, Polair, hingga Bea Cukai. Bagaimana strategi Bakamla yang masih new baby memainkan peran strategis sebagai koordinator?

Jawab: Sangat disadari, ketika sebuah lembaga atau badan baru seperti Bakamla muncul, akan timbul resistensi seakan instansi lainnya yang sama-sama berkiprah di laut takut akan kehilangan kewenangannya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, kehadiran Bakamla justru sebaliknya dalam rangka mengajak stakeholder yang ada serta segenap masyarakat untuk peduli terhadap perairan di negaranya sendiri. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama di bidang keamanan, keselamatan, lingkungan hidup serta penegakkan hukum di perairan yurisdiksi nasional yang menjadi tujuan utama kita semua.

Dalam mengemban tugas menjaga keamanan laut, Bakamla hadir tidak sendiri, tetapi bersama dengan stakeholder lainnya yang menjadi mitra Bakamla, antara lain TNI AL, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, dan instansi lainnya yang mengemban tugas di laut. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama yang solid menjadi tujuan utama kita semua. 
Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang sudah dimiliki saat ini, Bakamla akan terus mengembangkan teknologi IT penginderaan jarak jauh melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Hal tersebut merupakan salah satu peran strategis Bakamla dalam memainkan perannya dalam mensinergikan segenap institusi yang mengemban tugas di laut.

Tanya: Dari sisi resource, infrastruktur yang dimiliki Bakamla masih sangat terbatas. Apakah ada Minimum Essential Force (MEF) yang mesti dipenuhi agar Bakamla bisa menjalankan tugasnya secara efektif? Kira-kira berapa lama dana anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tahap tersebut?

Jawab: Sebagai organisasi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun adalah wajar bila Bakamla memiliki keterbatasan resources. Sudah barang tentu dibutuhkan waktu dan dan anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkan organisasi Bakamla yang ideal dan diharapkan masyarakat.

Bakamla tidak menganut konsep Minimum Essential Force (MEF) seperti halnya TNI. Bakamla mengedepankan konsep Search and Protect dalam mewujudkan perairan yurisdiksi nasional yang aman dan nyaman. Bakamla tidak saja dituntut untuk mampu mengamankan (security), namun juga keselamatan (safety) dan menjaga lingkungan hidup (environment) di laut.

Bakamla juga tidak mengedepankan kuantitas bagi kebutuhaan unsurnya, namun lebih kepada menguatkan sinergitas stakeholder yang sudah ada. Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang dimilikinya, Bakamla harus terus mengembangkan teknologi IT penginderaan jarak jauh melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

Menyadari anggaran negara yang terbatas, bakamla tidak mengutamakan budget oriented, akan tetapi kepada operation oriented, dengan tetap meningkatkan sinergitas stakeholder kemaritman yang ada.
Tanya: Secara geopolitik, laut kian memanas seiring klaim wilayah oleh beberapa Negara, terutama dalam kasus Laut Cina Selatan.

Bagaimana Pak Ari melihat hal tersebut? Dan bagaimana Indonesia mesti memposisikan diri dalam situasi tersebut?
Jawab: Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di ka-wasan Laut Cina Selatan.

Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia.

Walaupun Cina dan Indonesia selalu menyatakan tidak ada masalah perbatasan perairan, tetapi insiden penangkapan kapal-kapal nelayan Cina oleh TNI AL baru-baru ini di perairan Kepulauan Natuna, membuktikan masalah itu nyata. Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Sebuah sikap yang jelas-jelas ditolak oleh Indonesia dengan mengedepankan klaim Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Berkaitan dengan kondisi Laut Cina Selatan ini, Indonesia seyogyanya segera mengambil sikap dengan mengadakan penguatan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah natuna. Membangun, menjaga, merawat dan memaksimalkan wilayah yang menjadi wilayah teritorial di Natuna merupakan bentuk nyata klaim Indonesia atas wilayah tersebut.

Seusai wawancara para awak media tersebut diajak untuk melihat secara langsung ruang Pusat Informasi Maritim (PIM) yang dimiliki Bakamla RI. Di ruang yang serba elektronik tersebut, para awak media mendapat penjelasan mengenai kiprah PIM dalam menjaga keamanan perairan yurisdiksi nasional oleh Kepala PIM Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto. (Nurul)
Readmore »

Milad ke 7 LKJ : Kedaulatan Ekonomi dan Politik masih jauh api dari panggang

Milad ke 7 LKJ : Kedaulatan Ekonomi dan Politik masih jauh api dari panggang

Bertempat di Sanggar Krida Wanita Rawamangun Jakarta Timur, Hari Kamis 25 Agustus 2016, Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) mengadakan acara Milad yang ke-7.

Dalam acara ini, LKJ juga mengadakan diskusi bertema: "Pemerataan vs Pertumbuhan".

Acara tersebut menghadirkan pembicara Amsar Dulmanan (Dosen Universitas NU); Karyono Wibowo (Peneliti Senior/Direktur IPI); dan Ekky Noviar (Pengamat Ekonomi Sosial) dengan Moderator Deddy Rachmadi.

Lembaga Kebangunan Jakarta merupakan lembaga advokasi rakyat dan dapurnya kajian studi bagi Pembangunan Kota Jakarta yang berkeadilan sosial dengan memanusiakan Manusia.

Menurut Lukman Hakim, Sekjen LKJ terpilih, LKJ juga Sebagai forum pencerahan akan kondisi Indonesia dalam dinamika pertarungan ekonomi politik dunia juga membangun kesadaran akan pentingnya gerakan pengorganisasian Rakyat dalam menghadapi tantangan jaman yg cenderung kearah kapitalistik.

Diskusi Ekonomi Politik adalah salah satu bagian dari rangkaian Agenda Milad ke 7 organisasi tersebut, mereka menyatakan lahir pada 25 Agustus 2009. Dalam momen itu juga, organisasi perhimpunan tersebut sekaligus melakukan Musyawarah Bersama sebagai media restrukturisasi sekaligus menyusun program dan sikap politik LKJ tuk 1 (satu) periodesasi ke depan.

Fenomena konflik Agraria, penggusuran, disorientasi kebijakan ekonomi politik baik ditingkat nasional maupun DKI Jakarta menjadi potret kondisi yang akan terus dikritisi.

Penguasaan alat produksi yang belum sepenuhnya dimiliki rakyat yang luas sebagai dampak regulasi ekonomi politik negara adalah masalah yang sangat mendasar. Pemusatan alat produksi terhadap segelintir orang adalah buah pengingkaran sistemik cita-cita Indonesia merdeka.

Semestinya dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, negara haruslah menjadi Panglima penegak keadilan bagi segenap rakyat, semua kekayaan sumber daya alam, manusia beserta alat produksi seharusnya diperuntukkan bagikepentingan rakyat yang luas. Kebijakan ekonomi politik anti rakyat itulah menjadi sorotan tajam LKJ untuk disiapkan anti tesisnya, ujar Lukman.

Salah satu pembicara Karyono Wibowo beranggapan bahwa Mengembalikan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 (asli) khususnya pasal 33 adalah sebuah upaya untuk mempejuangkan kemerdekaan ekonomi politik rakyat, disamping kritik keras karena pasca Reformasi sistem Tata negara kita telah menghilangkan target dan arah republik ini berlayar karena Konsep pembangunan semesta berencana tah dihapuskan.

GBHN telah dihilangkan, Republik ini bergerak tanpa konsep strategis terkait arah pembanguan yang terencana dan sistemik menuju pencapaian Cita-cita Proklamsi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia, tegas Karyono.

Adapun komposisi kepengurusan Sekretariat Sentral LKJ hasil Musyawarah Bersama terdiri dari

1. Sekretaris Jenderal : Lukman Hakim
2. Ketua Departemen Litbang & Kajian : Deddy Rachmadi
3. Ketua Departemen Penerbitan: M. Febrianto
4. Ketua Departemen Aksi Pelatihan : Doni Alfrian
5. Ketua Departemen Humas Jaringan : Goentoro Jati
6. Ketua Departemen Data Dokumentasi Perpustakaan : Chaika Nuri
7. Ketua Departemen Rumah Tangga & Usaha : Siti Wahyuningsih

Sementara Ketua Dewan Pakar oleh Amsar A. Dulmanan, wakil ketua Made Baskara serta beberapa anggota. Ketua Dewan Majelis : Indra Kramadipa, wakil ketua Hendryana serta beberapa anggota. Sekjen dan ketua departemen dibantu beberapa staf fungsional sc
Readmore »

Kamis, 25 Agustus 2016

Kalbar KLB Rabies

KLB Rabies

Kalimantan Barat saat terjadi kejadian luar biasa rabies. Sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami masalah merebaknya rabies. Pengobatan rabies dengan menggunakan vaksin, kedua menggunakan depopulasi, dari faktor lalu lintas penularan penyakit dan peran serta masyarakat. 

Selain itu, mengedukasi masyarakat agar selalu waspada terhadap rabies. Pertama adalah pengawasan sumber hewannya (hulunya ada dari Perternakan) kemudian pergerakan lalu lintas hewannya dalam beraktivitas agar manusia selalu waspada. Adanya keterbatasan anggaran dan peralatan untuk mengatasi KLB rabies tersebut maka Gubernur meminta bantuan kepada BNPB. BNPB akan membantu dengan Dana Siap Pakai untuk Darurat Rabies di Kalimantan Barat. 

Kebutuhan anggaran saat ini masih dilakukan perhitungan. Diharapkan KLB rabies dapat cepat diatasi mengingat korban masyarakat sudah cukup banyak. Saat ini rabies masih banyak ditemukan di Indonesia. Targetnya tahun 2030 Indonesia Bebas rabies tingkat dunia dan tahun 2020 Indonesia Bebas rabies di tingkat Asean.


Readmore »

SIAGA DARURAT KARHUTLA 2016

SIAGA DARURAT KARHUTLA 2016

PONTIANAK - Kepala BNPB Willem Rampangilei menghadiri rapat koordinasi penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian tanggap darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di kantor Gubernur, Kalimantan Barat (25/8). Rakor dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Serta dihadiri Kementerian/Lembaga terkait dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Walikota dan Bupati Se-Kalimantan Barat. 

Gubernur mengatakan Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu membutuhkan penanganan untuk Kejadian Luar Biasa Rabies. "Bupati dan Walikota saya harap untuk serius, menangani 2 kejadian bencana ini yakni Asap dan vaksin untuk rabies. Saat ini sudah hadir helikopter water bombing dan hujan buatan. Asap juga berkurang dari pada tahun 2015" ucapnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8%. 

Reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah internasional. Karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB mengajak segenap Kementerian/Lembaga, dunia usaha dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungannya agar tidak terbakar. "Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan,  serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum" kata Willem Rampangilei. 

Pada tahun ini, ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Jika tahun lalu koordinasi langsung oleh Provinsi, karena keterbatasan sumber daya manusia. Tahun ini, TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan untuk hujan buatan. Serta sesuai arahan Presiden, pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). "Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla" tegasnya.

Berikut 6 Provinsi yang sudah menyatakan Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan yakni Riau (7 Maret-30 November 2016),  Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni - 14 Oktober 2016),  dan Kalimantan Selatan (15 Agustus - 15 November 2016). 

Dukungan operasi udara dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell dan Bolco. Total semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter. Selain itu BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda dan Pangdam melakukan video teleconference di kantor Polda Kalbar dengan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BMKG dan Kapolri yang berada di Mabes Polri Jakarta. Video conference membahas kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana asap. Juga didengarkan langsung oleh Polda di seluruh Indonesia. 


Readmore »

Halal Bihalal Kadiv Humas Mabes Polri Dengan Pimpinan Redaksi Media Online Penuh Keakraban

Halal Bihalal Kadiv Humas Mabes Polri Dengan Pimpinan Redaksi Media Online Penuh Keakraban

Meski jumlah penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, namun ternyata Pengguna HP di Indonesia telah menembus angka 300 juta orang, hal tersebut dikarenakan satu orang memiliki nomor HP lebih dari 3 nomor. Hal tersebut menunjukkan peran Media Online dalam sebuah pemberitaan menjadi sangat penting, karena masyarakat saat ini lebih condong memperoleh informasi berita melalui HP dengan akses Media Online, untuk itu guna mendukung tugas Kepolisian RI, Kadiv Humas Mabes Polri mengajak seluruh Pengelola serta Pimpinan Redaksi Media Online untuk bersama-sama mempublikasikan informasi jajaran Kepolisian RI.

Dalam sambutannya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar, MH mengadakan acara pertemuan dengan Jajaran Pengelola Media Online yang digelar di Wisma Bhayangkara Mabes polri ini dapat meningkatkan kerjasama kedepan. Apalagi untuk divisi humas sudah dibentuk hingga tingkat Polsek, sehingga pemberitaan juga bisa diakses ditingkat Polsek atau Polres, dan informasi tidak harus dikonfirmasi ke Mabes Polri, ungkapnya.

Pada Pemred 107 media online yang diundang serta hadir acara hari ini, Boy Rafli Amar juga berharap hubungan ini harus dijalin suatu kerja sama yang positif dan saling menguntungkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. 

Kita prihatin, masih banyak situs/web yang mengembangkan isu Sara, Intoleran, Radikalisme serta anti NKRI, Ujarnya.


“Prioritas Program Kerja Kapolri PROMOTER yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya akan menjadi lebih mudah tercapai dengan membangun hubungan yang positif dengan semua pihak. Pada era Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat cepat maka sangat tepat Polri menjalin kerja sama yang baik dengan media online, netizen dan medsos,”tambahnya.

Nampaknya Para Pengelola Media Online yang hadir sepakat untuk dapat terjalinnya suatu relasi yang baik termasuk dengan Lembaga Kepolisian.

Acara berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. (Nurul)
Readmore »

Serah Terima Massal Komandan Kapal di Tubuh Bakamla RI

Kepala Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Brigadir Jenderal Polisi Drs. Anang Syarif Hidayat menerima serah-terima dan tanggung jawab jabatan Komandan Kapal Nasional (KN) Gajah Laut- 4804 Mayor Laut (P) Pulung Nugroho, SE, dan Komandan KN Singa Laut- 4802 Mayor Laut (P) Widi Aditya, ST, dalam suatu upacara serah terima jabatan, di Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, di Manado, Rabu (24/08/2016).

Selanjutnya berdasarkan Sprin Kepala Badan Keamanan Laut Laksamamna Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. nomor : Sprin-618/Kepala/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 Mayor Laut (P) Pulung Nugroho, SE menjadi Komandan kapal KN Belut Laut 4806, sementara Mayor Laut (P) Widi Aditya, ST menjadi Komandan kapal KN Bintang Laut 4801.

Sementara KN Singa Laut 4802 akan dikomandani Mayor Laut (P) Muksin dan KN Gajah Laut 4804 akan dikomandani oleh Mayor Laut (P) Bambang Arief Hermawan.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Anang menyampaikan pesan kepada Mayor Laut (P) Pulung Nugroho, SE dan Mayor Laut (P) Widi Aditya , ST yang akan bertugas di Zona Barat, bahwa karakter dan beban tugas sangat berbeda dengan di Zona Tengah. (Pry)
Readmore »

Rabu, 24 Agustus 2016

BAKAMLA RI TERIMA KUNJUNGAN PEJABAT CCMR AS

BAKAMLA RI TERIMA KUNJUNGAN PEJABAT CCMR AS

Sebanyak tiga pejabat Center for Civil-Military Relations (CCMR), sejenis lembaga yang peduli pada bidang keamanan kawasan maritim dunia yang berkantor pusat di Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat, mengunjungi kantor pusat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di jalan dr. Sutomo no 11, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

Ketiga pejabat tersebut merupakan para pakar di bidang keamanan maritim, masing-masing Captaen (USN Ret) Timothy Doorey selaku ketua rombongan dari Naval Postgraduate School, Prof. Sean Henseler dan Prof. Paul Schmidle dari Naval War Colloge, didampingi Direktur Pendidikan Office of Defence Cooperation Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, LCDR Jennifer Barnes.

Kunjungan dimaksudkan untuk melihat lebih dekat kantor Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI, salah satu keunggulan Bakamla RI dalam pendeteksian kerawanan maritim perairan nasional dengan penguatan surveillance yang didukung dengan early warning system (EWS) dan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan pengguna laut serta nelayan.

Rombongan diterima Kolonel Maritim Irawadi, Kepala Subdit Data Direktorat Data dan Informasi Bakamla dan Kolonel Maritim Toni Syaiful, Kepala Humas dan Protokol Bakamla RI.

Meski dalam kunjungannya ini banyak pejabat teras Bakamla RI tidak bisa menyambut kunjungan pihak CCMR sehubungan sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kota, tetapi dalam kesempatan tersebut Captaen (Purn) Timothy Doorey menyampaikan rasa terimakasihnya atas penerimaan yang hangat dari Bakamla RI. Terima kasih yang mendalam atas penerimaan kunjungan kami, ujarnya.

Doorey juga menjelaskan bahwa CCMR adalah salah satu lembaga di Amerika Serikat yang telah, sedang, dan akan senantiasa memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat sipil maupun perwira militer dari berbagai negara, khususnya terkait bidang kemaritiman.

Lembaga kami mengerahkan para akademisi, pensiunan militer, penjaga pantai, penegak hukum, dan personel lembaga sipil lainnya untuk memberikan pemrograman pendidikan dan pelatihan yang seimbang antara teori dan praktek, ungkapnya.

CCMR juga memiliki kapasitas sangat luas dalam menyediakan program pendidikan bagi tingkat menengah dan eksekutif dalam penanganan bidang kontra-terorisme, anti-pembajakan, keamanan maritim, keamanan atas ancaman cyber dan upaya-upaya melawan kejahatan maritim lainnya yang terorganisir. “Kami sangat terbuka bagi personel Bakamla RI yang akan menuntut ilmu tentang keamanan maritim”, katanya.

Selama lebih kurang lebih empat puluh lima menit menerima penjelasan tentang kegiatan surveillance yang didukung dengan early warning system di ruang PIM dan dilanjutkan tanya jawab, Captaen (USN Ret) Timothy Doorey selaku ketua rombongan Prof. Sean Henseler dan Prof.

Paul Schmidle menyampaikan apresiasinya terhadap Bakamla RI, “Kami memberikan apresiasi terhadap Bakamla RI dalam upayanya mengamankan perairan yurisdiksi nasional Indonesia”, pungkasnya. (Humas Bakamka RI)
Readmore »

Laksdya TNI Ari Soedewo: Perpres No.178/2014 Dukung Terciptanya Kemakmuran Rakyat Indonesia

Laksdya TNI Ari Soedewo:
Perpres No.178/2014 Dukung Terciptanya Kemakmuran Rakyat Indonesia

Peraturan Presiden No.178 Tahun 2014 merupakan bentuk nyata Pemerintah RI mewujudkan terciptanya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai upaya mendukung terciptanya kemakmuran rakyat Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla RI semester 1 tahun 2016, di Hotel The Alana, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (24/8/2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014, lanjutnya, Bakamla RI mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.


Guna terlaksananya tugas dan fungsi secara optimal, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja program dengan berpedoman pada rencana kerja, anggaran dan kebijakan kepala Bakamla, lanjutnya.

Evaluasi kinerja semester satu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja program dan penyerapan anggaran yang telah dilakukan masing – masing kedeputian, berikut kendala masalah yang dihadapi sebagai faktor penghambat terciptanya optimalisasi kinerja, lanjutnya lagi.

“Disamping itu evaluasi kinerja semester satu diharapkan mampu memacu terlaksananya kinerja pada semester dua secara optimal”, pungkasnya. (Humas Bakamka RI)
Readmore »

Peran Zona Maritim Tengah pada Kuliah Perdana UKIT

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Pol Drs. Anang Syarif Hidayat menjadi narasumber pada perkuliahan perdana kampus Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) di Auditorium Bukit Inspirasi ABI Convention & Hall Tomohon, Selasa (23/08/2016).
Perkuliahan perdana mahasiswa UKIT Tomohon Tahun Akademik 2016/2017 diikuti oleh 436 mahasiswa dari 8 fakultas, antara lain FH, Theologi, FKIP, FP, FT, FPsi sekaligus siaran live program siaran RRI Manado goes to campus.

Ada 3 (tiga) peristiwa besar dan penting di Indonesia, menurut Brigjen Pol Anang, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 13 Desember 1957 sebagai Deklarasi Djoeanda yang kita peringati sebagai hari Nusantara. Karena pada tanggal 13 Desember 1957 tersebut untuk pertama kalinya Indonesia di forum dunia diakui sebagai Negara Kepulauan.

Rezim pemerintahan masa lalu yang land oriented terbukti mengeksploitasi daratan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu pada rezim pemerintah saat ini yang maritime oriented yang tidak lagi memunggungi laut, sedang dalam geliat dan berkonsentrasi fokus dan mencari formulasi mensejahterakan masyarakat melalui laut.

Dalam Nawacita Pemerintah saat ini, terdapat 5 (lima) pilar dalam memanfaatkan laut sebagai sumberdaya mensejahterakan masyarakatnya, yaitu melalui : 1) Budaya maritim; 2) Menjaga dan mengelola sumberdaya laut secara optimal; 3) Membengun infrastruktur dan konektivitas maritim; 4) Kerjasama maritim melalui diplomasi dengan mengedepankan diplomasi, dan 5) Membangun pertahanan maritim.

Hadir dalam kuliah perdana UKIT beberapa nara sumber, antara lain : Rektor UKIT Yoppy Pangemanan, S.Pd., M.M., Kepala LPP RRI Manado Drs. Syafaruddin Hasibuan., M.M., serta undangan VIP lainnya. (Humas Bakamka RI)
Readmore »

Senin, 22 Agustus 2016

KAPAL AMERIKA LATIHAN BERSAMA BAKAMLA RI DI PERAIRAN BATAM 

KAPAL AMERIKA LATIHAN BERSAMA BAKAMLA RI DI PERAIRAN BATAM 

Batam, 23 Agustus 2016 (Humas Bakamla RI).--- Kapal Angkatan Laut Amerika (kapal US Navy) bernama USNS Walter S. Diehl 193 dan KN BINTANG LAUT-4801 Bakamla RI beserta 1 (satu) tim URCL/VBSS, menggelar latihan bersama bertajuk Southeast Asia Cooperation Against Terrorism (SEACAT) 2016, di Perairan Batam, Selasa (23/8/2016).

Latihan tersebut disaksikan Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda TNI Andi Achdar, didampingi Direktur Latihan Bakamla RI Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si., serta Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Kombespol Tatar Nugeraha, dari atas KN BINTANG LAUT- 4801.

Southeast Asia Cooperation Against Terrorism (SEACAT) merupakan latihan tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan negara-negara maritim di Asia Tenggara yang diikuti oleh unsur-unsur Angkatan Laut dari Amerika Serikat (US NAVY), Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand.

Berdasarkan scenario SEACAT, tujuan latihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel beserta unsurnya (kapal) Angkatan Laut negara-negara peserta dalam melaksanakan operasi intersepsi maritim (maritime interception operations) dalam kerangka keamanan maritim pada umumnya.

Latihan yang selalu disponsori oleh Amerika Serikat, dalam hal ini US Navy/Pacific Fleet ini, adalah dalam upaya menggalang kerjasama multilateral negara-negara maritim di Asia Tenggara (Navies Partner) untuk menanggulangi segala bentuk ancaman di laut.

Bakamla RI dalam latihan bersama multilateral SEACAT 2016 ikut mendukung dengan mengirim satu unsur KN Bintang Laut-4801 dan 1 (satu) tim URCL/VBSS dan mengadakan latihan bersama dengan kapal US Navy (USNS Walter S. Diehl 193) di 15 NM timur laut Pulau Bintan pada posisi 01⁰ 20’ 00’’ U – 104⁰ 50’ 00’’ T dengan circle 5 NM.

Pengiriman KN Bintang Laut Bakamla RI beserta 1 (satu) tim URCL/VBSS ini merupakan salah satu implementasi mewujudkan Bakamla RI yang memiliki motto Raksamahiva Camudrasu Nusantarasya (Kami Penjaga Lautan Nusantara).


KN Bintang Laut Bakamla RI 4801 dengan Komandan Kapal Mayor Laut (P) Faruq Dedy Subiantoro dengan 24 (dua puluh empat) ABK, Dantim URCL Bakamla RI Kapten Maritim Endy Kurniawan dengan 6 (enam) anggotanya dengan 2 (dua) instruktur URCL Kasubdit Gar Opsla Bakamla RI Kolonel Laut (P) Joko Triwanto dan Kepala Subbag Distribusi Mayor Laut (P) David Hastiadi serta 2 (dua) personel Marinir telah membuktikan kepada dunia bahwa Bakamla RI juga bisa mengirimkan kapal patroli produksi dalam negeri dan memiliki Tim Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) yang kemampuannya dapat disejajarkan dengan negara lain. (Humas Bakamla RI)
Readmore »

Halal Bihalal AMPJT Sarana Persatukan Pemuda Jawa Tengah

Halal Bihalal AMPJT Sarana Persatukan Pemuda Jawa Tengah

Bertempat di Gedung Aula Kantor Kementrian Desa dan Transmigrasi jl Kalibata Jaksel, Angkatan Muda Perantauan Jawa Tengah (AMPJT) Jabodetabek menggelar Halal Bihalal 2016. Hadir juga dalam kegiatan tersebut toko - tokoh Paguyuban Jawa Tengah (PJT).

Disela acara tersebut Ketua AMPJT Nagus Muhammad menjelaskan, bahwa AMPJT didalamnya adalah Angkatan Muda Perantauan dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Jakarta dan sekirnya.yang juga binaan paguyuban masing-masing daerah.

Sobagai organisasi sosial, AMPJT terus meningkatkan tali silaturahmi sesama Pemuda asal Jawa Tengah, untuk saling membantu saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain dengan pendekatan bedaya Jawa.

Selama ini AMPJT senantiasa membantu kegiatan2 internal maupun eksternal, seperti kegiatan di beberapa kementrian maupun Pemprov Jawa Tengah seperti kegiatan Mudik gratis bersama Gubernur Jawa Tengah maupum kegiatan pergelaran kesenian di TMII.

Dibidang ekonomi AMPJT juga terus menggelar pelatihan kewirausahaan bagi anggota serta ketrampilan lain, dengan melibatkan pengusaha2 asal Jawa Tengah yang sudah sukses di Jakarta ini. Bagaimana organisasi ini bisa berkontribusi pada anggota.

Satu program yang kini kita giatkan adalah Gerakan Amal seribu rupiah (GASEBU) untuk mewujudkan sarana aktivitas organisasi yaitu AMPJT Center. Disinilah kita ingin saweran mewujudkan Rumah AMPJT tersebut melalui gerakan amal seribu rupiah ini, nanti kita akan kerjasama dengan seluruh paguyuban Jateng untuk meningkatkan gerakan ini, bahkan akan kita buka rekening bagi donatur, papar Nagus Muhammad.


Sementara Pembina AMPJT Leles Sudarmanto. SE. MM dalam sambutannya menegaskan, bahwa paguyuban sosial seperti AMPJT ini bukan organisasi provit tetapi non provit oleh sebab itu kita semua harus iklas, dalam berorganisasi. Bagaimana dengan bergabung di AMPJT ini akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun punya manfaat bagi organisasi.
Leles juga menegaskan bahwa dengan berorganisasi maka kita akan membangun jaringan yang lebih kuat. Dan jaringan inilah yang nantinya bisa membuat kita sukses. Karena tanpa jaringan biarpun orang tersebut pintar, sulit untuk bisa sukses. Karena kepintarannya tidak bisa di aplikasikan, oleh sebab itu mari kita bangun jaringan tersebut di AMPJT ini, tegas Leles yang juga Pengusaha bidang Multi Media yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan.

Diakuinya media sosial seperti Facebook, WA, Telegram, Zello, Twitter dan yang lain juga bisa kita jadikan sarana membangun jaringan, manfaatkan medsos ini dengan baik. 

Pada Pemprov Jawa Tengah, Leles berharap agar jajaran Pemerintah Jateng maupun seluruh Pemkab serta Pemkot se Jawa Tengah, turut memikirkan pemuda-pemudanya yang di perantauan ini, bagaimana pemuda asal Jawa Tengah bisa maju, baik dalam berwira usaha maupun studynya. Oleh sebab itu kagiatan ini akan kita bawa untuk kita laporkan pada gubernur Jawa Tengah, tegas Leles.

Readmore »