Jumat, 05 Februari 2016

Kakwarda Sylviana Murni Buka Karang Pamitran Pembina Putri Kwarda DKI Jakarts

Bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta, Prof Sylviana Murni secara Resmi membuka Karang Pamitran Pembina Putri Kwarda DKI Jakarta.

Jumlah Peserta kegiatan kali ini berjumlah 1.000 orang Pembina Pramuka dari 5 Wilayah Kwartir Cabang Kota dan 1 Kabupaten. Dengan tema Pembina Mandiri dan Profesional. Sylviana Murni mengaku bersyukur dengan kegiatan Karang Pamitran ini, sehingga dapat membangun Silaturahmi sesama Pembina. 

Sebagaimana Program Duta Pangan Sehat, seluruh Pembina Pramuka harus turut mendukung program tersebut, sehingga dalam acara ini seluruh peserta juga akan dibekali dengan ilmu kesehatan Pangan Sehat.

Kwarda DKI Jakarda akan menjadi Tuan Rumah Jambore Nasional, oleh sebab itu kegiatanjuga diharapkan akan menyiapkan diri menyambut Jamnas di Cibubur ini, kalau peserta Jakarta Timur tadi menampilkan Tari Betawi maka nanti harus tampil 500 orang penari Betawi yang semuanya Pembina Pramuks,pintanya.



Desi

Readmore »

Kamis, 04 Februari 2016

KEMENDES PDTT RESPON KORBAN BANJIR DI MUSI BANYUASIN

Hujan  lebat disertai kilat dan angin terus mengguyur di sebagian wilayah Sumatera Selatan. Daerah yang berpotensi hujan lebat itu adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Potensi banjir juga mengancam daerah itu jika hujan lebat karena air di empat sungai diperkirakan meluap.

Empat sungai itu ialah Sungai Musi, Sungai Kelingi, Lakitan, dan Sungai Beliti. Keempat sungai berhulu di kawasan pegunungan Bukit Barisan di Kabupaten Musi Rawas. Luapan air di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin akan terus menggenangi kedua wilayah tersebut.

Luapan sungai Musi dan sungai Rawas di kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, yang terjadi pertengahan Januari 2016 sempat memporakporandakan unit pemukiman transmigrasi SP 1, SP2 di desa Air Balui dan terparah melanda SP 3 di desa Jud Nganti. Seperti dituturkan salah seorang warga SP3, "dari kompor hingga buku-buku sekolah anak-anak kami hanyut tersapu banjir".

Ketinggian air dari luapan kedua sungai itu bahkan melebihi 2 meter. Banjir tersebut merupakan banjir tahunan periode 4 hingga 5 tahunan.



Kementerian Desa PDTT bersama seluruh jajaran Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin dan aparat pemda setempat bergerak cepat menangani musibah yang sempat mentelantarkan 890 an KK warga transmigrasi. Melalui Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah disalurkan bantuan berupa beras dan non beras, seperti susu, selimut, obat-obatan dan lain-lain selama 3 bulan ke depan. Demikian diungkapkan Ir. Arif Pribad, direktur Pengembangan Sosial Budaya Kemendes PDTT saat menyerahkan bantuan secara simbolik kepada warga terdampak Banjir di desa Air Balui.

Hadirr dalam kesempatan itu Kasubdit Pangan dan Kesehatan serta Kabid Mental, spiritual dan seni budaya dari dari ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT didampingi oleh unsur Disnakertrans propinsi Sumatera selatan dan kabupaten Musi Banyuasin serta camat Sanga desa. Bantuan lain dalam bentuk erbaikan pra saranapra dan sarana pun segera digelontorkan. Ini merupakan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, sebagaimana termaktub dalam salah satu Nawa Kerja kemendes PDTT.

Dalam musibah banjir tersebut tidak ada kurban jiwa. Namun sempat merenggut hasil pertanian siap panen dan merusak lahan sawit warga.Hingga berita ini diturunkan warga terdampak banjir masih mengungsi di penampungan maupun ditampung oleh sanak famili. (Pry)




Readmore »

Sabtu, 30 Januari 2016

KASAL BUKA APEL KOMANDAN SATUAN TNI AL 2016

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Ade Supandi, SE., MAP membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/1/2016).

“Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama,” kata Laksamana TNI Ade Supandi.

Lebih lanjut, Kasal mengatakan, seorang perwira dituntut harus mengerti mengenai masalah hukum di Laut khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, maka tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa. Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan Negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara-negara tetangga.

“Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali,” kata Kasal.

Selain itu, Kasal juga masih menyayangkan terhadap banyaknya pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI AL, karena kurangnya pengawasan oleh bapak buahnya, sehingga perlu digiatkan secara rutin jam komandan.

“Perlu pendekatan persuasif komandan kepada para anak buahnya, serta laksanakan pengendalian personil di jajaran masing-masing dan jam komandan agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif, apalagi sampai terjebak masalah narkoba. Itu semua bisa kita wujudkan apabila ada perhatian lebih dari Komandan atau bapak buah kepada anak buah, sehingga tercipta hubungan emosional yang baik,” tambahnya.

Apel Komandan Satuan (AKS) TNI Angkatan Laut Tahun 2016 merupakan kegiatan tahunan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2016. Titik berat penyelenggaraan AKS TNI Angkatan Laut TA 2016 adalah terbentuknya satu persepsi tentang tugas TNI Angkatan Laut sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh Komandan Pangkalan dan Komandan Satuan Operasional tentang Kebijakan Pembinaan TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi tantangan tugas ke depan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan/pedoman kepada seluruh Komandan Satuan Operasional dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut tentang kebijakan pemimpin serta menerima masukan satuan bawah terkait pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin TNI AL dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan ke dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Komandan Satuan di lapangan, serta sebagai bahan masukan bagi pemimpin TNI Angkatan Laut dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait dengan penyelenggaraan AKS TNI Angkatan Laut TA 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Renstra bidang Pertahanan Negara TNI Angkatan Laut tahun 2015-2019. Sesuai dengan kebijakan pemimpin dan perubahan kebijakan nasional bidang pertahanan, maka tugas yang harus diemban TNI Angkatan Laut tahun 2016 semakin kompleks dan dinamis, diantaranya adalah melaksanakan pembangunan kekuatan, melaksanakan OMP dan OMSP sampai ke wilayah ZEEI, meningkatkan kesiapan alutsista sampai kondisi siap tempur, meningkatkan kesiapan sarana prasarana pangkalan khususnya di Kepulauan Natuna dan Papua, meningkatkan kemampuan intelijen, kemampuan peperangan, kemampuan pertahanan siber (cyber deffense) serta meningkatkan kemampuan dukungan dalam menanggulangi bencana alam dan kecelakaan transportasi.

Adapun tema kegiatan AKS TNI AL 2016 adalah “Meningkatkan Peran Komandan Satuan Guna Membangun Dedikasi, Loyalitas dan Integritas Prajurit dalam rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut”.

Kegiatan ini diikuti oleh 359 peserta yang terdiri dari para Perwira Tinggi (Pati) struktural TNI Angkatan Laut, para komandan strata jabatan Kolonel sampai dengan strata jabatan Mayor di seluruh Kotama TNI Angkatan Laut, Asops Kotama, para Dankodik, Danpuslat, Danpuspeknubika, Danpusdik Kobangdikal, Danmen Taruna AAL, Dankorsis Seskoal, Kapuskodal, Kasetumal, Koorsmin Kasal, Dandenma Mabesal, Asbin Itjenal, serta para Paban Srenal, Paban I Ren Kewasgiatan.

AKS diawali dengan pembukaan oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., dilanjutkan penyampaian penekanan Kasal, ceramah Prof. DR. Hasjim Djalal, MA tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Penegakan Hukum dalam Hukum Laut Internasional, ceramah Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M., Ph.D tentang Sistem Penegakan Hukum di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia, paparan Aspam Kasal Laksamana Muda TNI Agus Heryana, S.E. tentang Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2016, paparan Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ari Soedewo, S.E. tentang Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI Angkatan Laut Tahun 2016, paparan Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M. tentang Pembinaan Personel TNI Angkatan Laut Tahun 2016, paparan Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Ir. Harry Pratomo tentang Pembinaan Logistik TNI Angkatan Laut Tahun 2016, paparan Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Arie H. Sembiring tentang Kebijakan Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut Tahun 2016.(Nurul)


Readmore »

Rabu, 27 Januari 2016

Wagub Djarot Saiful Hidayat Buka Muswil Srikandi Pemuda Pancasila

Bertempat di Aula Gedung Juang Menteng Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat secara resmi membuka acara Musyawarah Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila.

Dalam pesannya Wagub meminta pada Srikandi Pemuda Pancasila untuk dapat mendukunf Program Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, Srikandi PP yang seluruhnya perempuan memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan perempuan di DKI Jakarta. 

Tahun 2017 DKI akan punya gawe Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur, dan tahun 2018 akan menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan Olahraga ASEA, Pilkada tersebut kita harapkan berjalan Aman, oleh sebab itu diharapkan perempuan yang berjiwa lembut, untuk turut menjaga kondisi tidak tegang, harapnya.

Irawati Ningsih. Ketus Demisioner Srikandi Pemuda Pancasila menegaskan, bahwa selamavdua tahun ini telah banyak yang dilakukan khususnya dalam kegiatan sosial, oleh sebab itu Pengurus yang baru hendaknya dapat meneruskan program yang ada.

Disamping itu Srikandi Pemuda Pancasila juga tidak berpolitik dan harus mandiri tidak lagi berada dibawah Pengurus Wilayah. Karena sudah memiliki anggara dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Dan harus bisa membawa organisasi maupun anggota lebih maju, harapnya.


Readmore »

BPHN Kemenkumham Gelar Sosialisasi Hukum Serentak Se-Indonesia

Indonesia saat ini telah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana dalam MEA tersebut terbuka pasar bebas ASEAN, atau penyatuan pasar negara-negara Asia Tenggara, kesepakatan 10 negara tersebut dengan 600 juta penduduk memiliki kesempatan berwirausaha dan bekerja secara bebas. Sehingga diharapkan potensi yang ada dapat dimaksimalkan. hal tersebut diungkapkan Agus Djajuli Pembicara Seminar Hukum tersebut.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa kita harus memiliki kompetensi dalam persaingan pasar bebas tersebut. Siswa harus cerdas melihat potensi di nagara Asean. Dengan meningkatkan kualitas dengan lebih kreatif, meningkatkan kemampuan bahasa negara Asean.

Kerjasama juga dilakukan pada 3 pilar. Yaitu Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya, bagaimana menjaga batas antar negara, kedua bersama membangun ekonomi dengan membuka pasar Asean, membuka investasi serta pasar tenaga kerja. Ketiga sama-sama melestarikan dan mengembangkan Seni Budaya, ungkapnya.

sementara Wakil Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta, Siti Mulyani dalam sambutannya mengaku bersyukur dengan kegiatan Penyuluhan ini sehingga dapat membangun kesadaran siswa-siswi untul tertip hukum, dan saya yakin akan bermanfaat bagi siswa. Dan kita berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan, pintanya.

Readmore »

Minggu, 24 Januari 2016

Srikandi Pemuda Pancasila DKI Jakarta Gelar Muswil

Srikandi Pemuda Pancasila sabagai salahsatu organisasi perempuan yang memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan idiologi negara yaitu Pancasila kini telah memisahkan diri dari induk organisasi Pemuda Pancasila agar lebih berperan lagi dalam malakukan pemberdayaan perempuan, dan sebagaimana AD/ART Organisasi, setiap 4 tahun sekali kepengurusan Wilayah menggelar Muswil, dan Muswil Srikandi PP DKI Jakarta yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta tersebut dibuka secara resmi oleh Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat.

Dalam sambutannya Djarot meminta pada seluruh jajaran Srikandi Pemuda Pancasila untuk dapat mendukung progran Pemda DKI Jakarta khususnya dalam pemberdayaan perempuan. Apalagi DKI Jakarta pada tahun 2017 nanti DKI punya gawe besar dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, mari kita ciptakan Pilkada yang aman, perempuan yang bisa membuat keras maupun lembut, hendaknya dengan kelembutannya bisa turut menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Disamping itu tahun 2018 Jakarta juga akan menjadi tuan rumah ASIA Games, peran seluruh komponen di Jakarta dibutuhkan demi suksesnya Pesta Olahraga ASIA tersebut.

Srikandi Pemuda Pancasila yang juga menggunakan nama Pancasila punya tanggung jawab dalam tingkah laku dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalkan ada tetangga yang sakit kemudian kita bawa ke Puskesmas, itu juga mencerminkan nilai Pancasila. demikian juga dengan hidup bergotong-royong itu juga ber Pancasila, tegas Djarot. 

Irawati Ningsih, Ketua dimisioner Srikandi Pemuda Pancasila pada wartawan juga menegaskan bahwa pihaknya ingin ada kaderisasi, oleh sebab itu dirinya tidak ingin mencalonkan diri lagi, selama 2 tahun telah banyak kegiatan sosial yang dilakukan, hendaknya dapat diteruskan oleh pengurus berikutnya.

Sebagaimana AD/ART Organisasi DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA DKI Jakarta tidak lagi dibawah DPW PP, maka kedepan organisasi ini juga harus mandiri dalam berorganisasi untuk memajukan anggota. Agar lebih berkualitas dan sejahtara. Pinta Irawati Ningsih


Readmore »

Jumat, 22 Januari 2016

LVRI DKI Minta Penggusuran Veteran Taklagi Dilakukan

Pemindahan paksa anggota TNI yang dahulu turut berjuang merebut Kemerdekaan RI dari Pendudukan Belanda serta TNI yang turut mempertahankan Kemerdekaan RI (Merebut Irian Barat dan Timor Timur) yang saat ini sudah purna tugas (Veteran), pada ruman dinas TNI khususnya di wilayah DKI Jakarta, telah menjadi keprihatinan jajaran Legium Veteran Republik Indonesia, Markas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan pada kegiatan Peringatan HUT LVRI DKI yang ke 59, di Markas Daerah LVRI DKI Jakarta.

Ketua LVRI DKI Ade Mulya menegaskan, bahwa pihaknya hanya ingin ada perlakuan sebagaimana mestinya, seperti hubungan manusia dengan manusia yang lain, tanpa perjuangan veteran,  kemerdekaan ini tidak akan terwujud, kita tau perjuang yang berhasil 100% hanyalah perjuangan kemerdekaan, kami berterimakasih pada Pemerintah karena telah meningkatkan kesejahteraan, kalau sandang dan pangan dengan tunjangan saat ini mungkin cukup, tetapi untuk papan saya rasa sulit, sehingga mereka saat ini masih ada yang tinggal di Rumah Dinas, oleh sebab itu LVRI DKI berharap ada solusi-solusi yang manusiawi jika para Veteran harus meninggalkan rumah dinas yang ada, harapnya.

Dalam jumpa PERS, Ketua Dewan Pertimbangan LVRI DKI, yang juga dua kali menjadi Ketua Mada LVRI DKI,  HW Sriyono menegaskan, bahwa pihaknya sudah sering kali menerima laporan serta keluhan anggota LVRI DKI, yang menempati rumah dinas TNI, selama ini para pejuang kemerdekaan telah berjuang tanpa pamrih, dan saat ini bangsa ini telah Merdeka, namun kenapa saat pensiun harus keluar dari rumah dinas tanpa ada solusi kemana harus pindah.

HW Sriyono melihat, bahwa seharusnya ada langkah-langkah yang lebih manusiawi, karena tidak semua veteran memiliki nasib yang baik, dan mereka selama ini berjuang tanpa pamrih, sehingga mereka menerima gaji seadanya, dan tidak mampu membeli rumah tinggal sendiri. Sehingga saat pensiun juga tidak mampu membeli rumah. Kami kawatir setelah di gusur mereka akan menjadi gelandangan, padahal mereka adalah pejuang yang juga memiliki penghargaan Bintang Gerilya dan bintang jasa yang lain dari Negara.

Kami pengurus Mada LVRI DKI sangat peduli dengan anggota veteran, karena mereka  menyampaikan keluhan terhadap pengusiran itu, karena memang mereka tidak memiliki rumah sendiri, mereka telah menyerahkan jiwa raganya demi tetap tegaknya NKRI, termasuk anak-anaknya adalah anak pejuang, kalau mereka akan digusur akan tinggal dimana, mereka bukan penghuni liar disitu, mereka menempati rumah dinas dengan ijin dan surat perintah. Kami akan terus mengajak pihak-pihak terkait untuk peduli terhadap anggota LVRI DKI, ungkapnya tegas.
Readmore »

MADA PPM DKI Sesalkan Penggusuran Para Veteran Pejuang

Ketua Markas Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi DKI Jakarta, Saharuddin Asryad  menegaskan, sebagai anak-anak veteran, PPM Provinsi DKI Jakarta menyesalkan penggusuran di Rumah Dinas TNI AD beberapa waktu lalu, karena Veteran pejuang kemerdekaan saat ini usianya sudah diatas 70 tahun, sehingga keberadaannya juga tinggal 10 hingga 15 tahun lagi, oleh sebab itu alangkah baiknya jika para veteran harus meninggalkan rumah dinas tersebut, dicarikan solusi terbaik, mereka adalah pejuang kemerdekaan RI.

Kalau Gubernur DKI Jakarta saja bisa memindahkan penghuni liar di sekitar sungai dan dipindahkan ke Rumah Susun, kemana para pejuang tidak ?, Menteri Perumahan saat dijabat Djan Farid pernah menjanjikan rumah buat veteran, terapi hingga saat ini, hal tersebut tidak ada realisasinya, jadi seyogyanya jika anggota Veteran harus pindah, Dewan Pembina serta Gubernur kan bisa memindahkannya ke satu Rusun khusus untuk Veteran, rasanya tidak elok ditengah negara ini sedang membangun, justru Veteran Pejuang digusur tanpa ada solusi, tegasnya.
Readmore »

DR. Rizal Ramli Minta LAKI Tetap Konsisten Berantas Korupsi

Laskar Anti Korupsi (LAKI) sebagai salahsatu Ormas di Indonesia yang turut serta memberantas Korupsi di Indonesia, dan terus berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, beberapa waktu lalu melakukan silaturahmi ke Ketua Dewan Pembina LAKI, yang saat ini di beri amanah oleh Presiden Jokowi sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, DR Rizal Ramli. Dan bertempat di Komplek Menteri Widya Chandra Jakarta, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi beserta pengurus 27 Provinsi diterima oleh DR Rizal Ramli.

Menko Maritim, DR Rizal Ramli dalam kesempatan tersebut berpesan pada seluruh anggota LAKI, agar tetap komit dengan idiologinya untuk melakukan pengawasan dan terus berperang dengan korupsi.  Yang  pro terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kita jebol saja, namun yang baik kita bangun bersama, bangsa ini terus berpacu dalam pembangunan.

Saat ini masih ada sistem yang harus kita jebol, kalau kita lihat harga Daging di Malaysia harganya Rp 65.000,-/Kg tetapi di Indonesia mencapai Rp.140.000,-/Kg. Demikian juga Garam Rakyat harganya jatuh, sementara Garam Impor justru harganya tinggi di Indonesia, saat ini bangsa Indonesia memang sudah masuk Pasar Bebas Asean, tetapi seharusnya produk yang dihasilkan rakyat harus dilindungi, banyak pejabat yang hanya cari alasan tetapi sebenarnya merugikan  rakyat, pola fikir seperti itu harus kita lawan, pintanya.


Menko Maritim juga prihatin terhadap Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) yang terus merugi, hal tersebut disebabkan banyak air yang bocor, namun kebocoran tersebut sebenarnya disengaja atau di curi, karena di PDAM tidak ada meteran, dan administrasi juga banyak yang kurang tertib, dan hal tersebut akan segera kita tertibkan, seluruh sistem akan kita perbaiki, yang brengsek-brengsek akan kita sikat, ungkapnya tegas.

Sementara Sekjen LAKI, HM Hasbi Ibrohim, SH, MH menegaskan, bahwa pihaknya bersyukur DR Rizal Ramli bisa berada di Pemerintahan untuk berjuang menyelamatkan sumber daya alam di Republik ini, seperti Emas di Frepot, Batu bara, Gas Bumi, dan sumber energi lainya, karena pada dasarnya sumber daya akam di Republik ini luar biasa, namun saat ini masih di kuasai asing, kita tidak ingin ada saudara kita yang tidak bisa bayar sekolah, kita tidak ingin ada yang tidak mampu bayar rumah sakit, padahal kekayaan alam kita melimpah, oleh sebab itu LAKI siap berada dibelakang bapak, tegasnya.
Readmore »

Masyarakat Diminta Waspadai Ajaran GAFATAR

Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) merupakan organisasi yang memiliki ajaran sesat, dimana anggotanya tidak mewajibkan Sholat, Menunaikan Ibadah Haji, Zakat serta ajaran Islam lainnya, oleh dan GAFATAR telah nyata-nyata menodai Islam, oleh sebab itu Masyarakat diminta waspada terhadap gerakan ini.

Menurut Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, DR. KH. Ahmad Syafi’i Mufid, bahwa GAFATAR dulunya adalah KOMAR (Komunitas Militan Abraham), dan KOMAR dulunya adalah Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin Ahmad Muzadeq, dan Al Qiyadah Al Islamiyah   dulunya adalah NII KW9, yang ingin mendirikan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi GAFATAR adalah gerakan yang terus bermetamorfose dari gerakan NII KW9.

Dan setelah dilarang GAFATAR juga telah berganti nama lagi, dengan nama Negara Karunia Tuhan Semesta Alam, dilihat namanya saja sudah jelas yaitu Negara Allah, disini punya agenda tersembunyi yaitu mendirikan negara di dalam negara, dimana kalau dilihat lebih dalam, anggotanya direkrut dari anak-anak Muda yang sedang galau, sedang bermasalah, kemudian di ajak serta dihilangkan identitasnya, mereka bukan melakukan pengajian tetapi kajian menggunakan model dekonstruksi dengan menanamkan ajaran-ajaran yang mereka yakini, untuk menjadi Negara Karunia Semesta Alam. Orang di culik dan dipindahkan kemudian diberi jabatan mulai dari Lurah, Camat, Bupati dan jabatan lain, dijadikan pegawai seperti di pemerintahan, dan pemimpinnya adalah imamnya yaitu Ahmad Musadeq.

Meskipun gerakannya selama ini bersifat sosial, seperti membagi-bagi Sembako dan membersihkan lingkungan, tetapi idiologi mereka telah mencederai Islam, dimana organisasi ini dengan nama Islam, tetapi ajarannya tidak mewajibkan Sholat, tidak mewajibkan Ibadah Haji, tidak mewajibkan puasa, bayar zakat, Infaq serta ajaran Islam lainya, dan pimpinannya menyebut dirinya Masih Ma’ud (Masih itu Almasih) dan (Ma’ud itu yang di janjikan), jadi mereka mencapur adukkan ajaran Islam.

KH. Ahmad Syafi’i Mufid meminta pada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dengan gerakan-gerakan seperti itu, karena GAFATAR memiliki idiologi yang ingin menghancurkan idiologi negara, mereka ingin menghancurkan idiologi Pancasila, ingin mendirikan tatanan baru yang tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Disamping itu GAFATAR juga nyata-nyata menghancurkan Islam, meskipun gerakannya mengatasnamakan Islam, padahal mereka itu meninggalkan ajaran Islam, bahkan menodai ajaran Islam, inilah gerakan yang berbahaya, oleh sebab itu orang tua harus waspada, anaknya mengikuti gerakan apa, dan berkumpul dengan siapa, kalau ada hal, tingkah laku aneh,  mestinya segera dilaporkan pada Majelis Ulama, Ormas Islam atau lembaga Islam lainnya, dan pada akhirnya dilaporkan ke Kepolisian, pinta KH. Ahmad Syafi’i Mufid.
Readmore »

Selasa, 19 Januari 2016

Tidak Berfungsinya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Awal Dari Malapetaka Di Negeri Ini

Aksi Teror Kembali mengguncang  Indonesia, bahkan pelakunya diduga dari kelompok ISIS yang memiliki jejaring internasional, aksi teror Bom yang terjadi beberapa hari lalu, adalah upaya ISIS untuk menunjukkan eksistensinya di Indonesia, yang telah mengganggu keamanan dan pertahanan nasional, oleh sebab itu perlunya peran serta TNI untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah keamanan, khususnya ancaman teroris saat ini. Untuk  menyoroti hal tersebut, berikut wawancara dengan Pendiri/ Ketua Dewan Pembina GM Sriwijaya yang juga Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI, serta alumni Kursus Lemhannas RI Program Pemuda tahun 2009, Sadek SH. Berikut petikan wawancara dengan Bung Sadek SH.

Bagaimana pendapat Bung Sadek Mengenai ISIS yang beraksi di negeri ini  ?

Sadek SH :  Yang pertama kita harus petakan dulu problem yang ada di negeri ini,  yang pertama  adalah Gerakan Partai Komunis Gaya Baru yang sudah 10 kali berkonggres, kedua masalah Mafia Narkoba, yang memiliki sasaran adalah menghancurkan generasi muda, serta menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, ketiga musuh negara adalah Mafia Migas, keempat adalah gerakan–gerakan pemberontakan di daerah-daerah, seperti di Papua, Poso, Aceh, Maluku dan daerah lain, yang terakhir adalah gerakan ISIS yang mengaku bertanggungjawab peristiwa BOM Sarinah.

Nah disini kita memiliki kekuatan 4 Angakatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian RI, serta memiliki badan-badan lain seperti Badan Intelijen Negara,Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BIA/BAIS, Badan Sandi Negara, sebagaimana lazimnya negara-negara besar di dunia.  disini berarti kita harus mengevaluasi dan beintrospeksi, hal-hal apa saja yang  dapat kita lakukan untuk mengantisipasi seluruh gerakan tersebut.

Lalu bagaimana upaya membendung Teroris dan Bahaya lain saat ini ?

Sadek SH : Pertama, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatap Bersenjata Republik Indonesia, yang memiliki mandat untuk membuat kebijakan-kebijakan stratetis untuk mengantisipasi hal itu, tentu saja Presiden harus bisa memfungsikan seluruh Angkatan Bersenja kita, untuk di Angkatan Darat, dengan memfungsikannya Sapta Marga dan Sumpat Prajurit, dimana salahsatu isinya adalah Siap berkorban untuk bangsa dan negaranya, siap melindungi bangsa dan negaranya, dan menjaga setiap jengkal tanah, tetapi kenyatannya ribuan hektar diberikan ijin prinsif kepada investor asing hingga 30 tahun bahkan 40 tahun, tidak berkoordinasi dengan TNI AD, dan kalau kita lihat lebih dalam, tanah kita saat ini tinggal 40% yang dikuasai negara, dimana yang  60%nya sudah dikuasai orang-orang asing, bahkan dipantai-pantai sebelah barat juga sudah di kuasai asing, hal tersebut diakibatkan dengan difungsikannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12, isi dari Undang-Undang tersebut, sama saja kita sudah dijajah oleh asing, kalau UU tersebut t
idak direvisi dan ditinjau ulang, maka negeri ini akan di beli oleh orang asing semua, tanah-tanah akan dimiliki oleh orang-orang asing, seperti orang Melayu di Singapura, atau orang Aburijin di Australia, bangsa ini akan jadi budak di negeri sendiri. Kalau Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak difungsikan, dan kalau UU No.12 tentang Kewarganegaraan tidak direvisi, maka tinggal tunggu waktu saja, penjajahan gaya baru di negeri ini.

Bagaimana Dengan Bahaya Narkoba  ?

Sadek SH : Menurut saya untuk Bandar Narkoba yang sudah diputus pengadilan dengan hukuman mati, Pemerintah harus bisa segera mengeksekusi, karena untuk Narkoba yang bermain bukan lagi orang-perorang, tetapi sudah ada permainan negara asing, untuk menghancurkan generasi bangsa, kita tau Narkoba masuk ke Indonesia dengan jumlah terbesar adalah dari salahsatu negara di ASIA, dan tujuan akhir mereka adalah menguasai Indonesia, saya tidak perlu menyebutkan negara mana, tetapi saya yakin masyarakat Indonesia sudah tau negara mana dan siapa dia ?

Apasaja untuk antisipasi persoalan di negari in

Antisipasi pertama adala apabila akan mendekati gedung-gedung, jarak 100 meter, pihak Security Gedung harus mewaspadai, karena ternyata gerakan teroris itu beraksi pada jam-jam yang sangat lemah dan lengah, oleh sebab itu saya berharap Presiden Jokowi dapat melibatkan aparat TNI, AD, AL dan AU untuk membantu masalah keamanan, disamping tugas yang diamanatkan pihak Kepolisian RI serta intelijen.

Disamping itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga harus bisa berlaku adil, menyangkut masalah-masalah keresahan dan kesulitan rakyat, hal-hal yang menyangkut memiskinkan rakyat juga perlu ditekan, pemimpin-pemimpin harus memiliki kasih sayang kepada masyarakatnya, jangan seperti Gubernur DKI Ahok yang memusihi warganya, ibu-ibu sudah tua gitu dimusuhi, pejabat salah sedikit langsung di berhentikan dari tugas dan jabatannya tanpa ada teguran, bicaranya juga seperti ngobrol di warung kopi, jadi pemimping seperti kurang pantas di negeri ini, jadi menurut saya ditahun 2017 nanti, Ahok cukup sampai disitu, dan tidak perlu dipilih kembali.

Langkah-langkah apa yang mendesak untuk dilakukan ?

Sadek SH : yang harus dilakukan adalah segera dilakukan koordinasi seluruh lembaga intelijen di negeri ini, dan Presiden sebagaimana amanat MPRRI, adalah sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI, harus secepatnya mengambil tindakan serta memerintahkan pada Panglima TNI, untuk segera membuat gerakan raksi cepat, mengantisipasi masalah teroris maupun ISIS, serta memberantas gerakan sparatis di daerah-daerah, seperti di NAD, Poso, Maluku, Papua maupun daerah lain, lakukan upaya pendekatan sebagaimana yang dilakukan Kepala BIN, Sutiyoso kepada Gerakan Dinminimi di NAD, tanya dulu apa maunya, ajak baik-baik untuk bersama-sama membangun negeri ini, kalau tidak mau diberi peringatan, baru dilakukan tindakan yang tegas.

Readmore »

Sabtu, 16 Januari 2016

TNI AL TERIMA CITY GLOBE DARI BP SILATURAHMI RAJA-RAJA NUSANTARA T

TNI Angkatan Laut (AL) dapat penghargaan dari Badan Pengurus (BP) Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara Indonesia.  Penghargaan City Globe TNI AL Jalesveva Jayamahe itu diberikan karena TNI AL berperan aktif secara terus menerus dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

Penghargaan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus (BP) Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara Indonesia Raja Samu Samu IV Upu Latu M.L. Benny Ahmad Samu Samu, S.E., M.M. kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.,.

City Globe TNI AL Jalesveva Jayamahe tersebut berbentuk globe dunia berukuran tinggi 17 cm, berdiameter 70 cm, terbuat dari bahan tembaga murni buatan tangan. "Ini merupakan bentuk terima kasih kami kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, bersama jajaran pimpinan serta seluruh prajurit dan staf atas kepedulian yang tinggi kepada kelestarian lingkungan hutan di tanah air, serta juga berharap kegiatan ini sebagai upaya kita dalam rangka menjaga keseimbangan alam guna mendapatkan hasil yang optimal,” kata Raja Samu Samu IV.

Sementara itu, Ade Supandi dalam sambutannya mengatakan bahwa TNI AL sebagai bagian dari komponen bangsa, selama ini telah turut berperan aktif dalam upaya pelestarian hutan, diantaranya ikut serta dalam konservasi hutan mangrove di berbagai wilayah pesisir indonesia, penanganan illegal logging, dan yang terakhir adalah pengiriman prajurit TNI AL dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan. "Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam pelestarian hutan,” tegas Kasal.

Dia juga berharap dengan adanya kegiatan semacam ini, maka upaya menjaga keseimbangan alam akan mendapatkan hasil yang optimal. Pemanasan global atau yang sering kita sebut global warming, lanjut Kasal, merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Global warming menjadi isu mutakhir terkait lingkungan hidup, dimana pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan dianggap sebagai faktor penyebab hilangnya sifat kealamiahan bumi akibat pemanasan global. Dunia pun menyadari untuk melakukan upaya keras mengingat semakin terancamnya eksistensi kehidupan.
 

"Upaya tersebut dilakukan melalui rekomendasi pembatasan peningkatan suhu dan pemberian dana bagi negara berkembang guna memerangi perubahan iklim Indonesia sebagai negara berkembang yang posisinya berada di sekitar katulistiwa dan memiliki banyak hutan tropis, tentunya mempunyai banyak peran dalam menangani global warming. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan menjaga kelestarian hutan indonesia yang merupakan paru-paru dunia,” ujar Kasal.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakasal Laksdya TNI Widodo, M.Sc.dan para pejabat utama mabesal, Sementara dari pihak BP Silatnas Raja-Sultan Nusantara Indonesia diantaranya Kabid Kerja Sama Raden Yoyok Sri Waluyo, Ratu Raja Samu Samu VI Ratu Penerang Alam, Pimpinan Konderatu Indonesia Dra. Herlinda Siahaan, serta Kepala Program Kerja Sama Konderatu Nusantara Tiro Panca.

Readmore »