Senin, 27 Oktober 2014

Ignasius Jonan Sosok Pekerja dan Ulet

CEO Garuda Maintenance Facilities (GMF) AeroAsia Richard Budihadianto menilai Menteri Perhubungan Ignasius Jonan rajin dalam bekerja. Richard melihat Jonan akan langsung ke lapangan melihat masalah yang ada.

"Pak Jonan ulet dan juga beliau ingin melihat langsung ke lapangan," ujar Richard di bilangan SCBD, Senin (27/10/2014).

Richard memaparkan banyak masalah yang berada dilapangan. Jika Menteri tidak melihat langsung tahu tepat permasalahannya.

"Kami senang sekali bisa punya menteri perhubungan seperti beliau, banyak hal yang bisa dilakukan," ungkap Richard.

Dari pihak GMF, sendiri Jonan harus lebih melihat industri maskapai penerbangan yang harus efisien menggunakan anggarannya. Pasalnya sebuah biaya perawatan tergantung kepada airlines itu sendiri.

"Maskapai Airlines bisnis di Indonesia tumbuh dari sisi jumlah pesawat prediksi yang saya miliki dari konsultan maupun internasional kurang lebih 2020 hampir 1000 pesawat," ungkap Jonan.

Menurut Richard industri penerbangan dampaknya pada perawatan besar. Dengan adanya penambahan pesawat 50 persen setiap tahun, GMF belum tentu bisa menampung beban kerja yang ada.

"Kita butuh waktu, kita mendidik teknisi 4-5 tahun supaya qualified, pesawat tumbuh 5-10 persen," jelas Richard.

Readmore »

Susi Pudjiastuti, dari Jual Ikan hingga Jadi Menteri Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal merintis usahanya dari nol, yaitu dimulai dari menjual ikan di daerah Pangandaran, Jawa Barat, yang juga dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Tanah Air.

"Beliau (Susi Pudjiastuti) memulai usaha dari jualan ikan di TPI (tempat pelelangan ikan)," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Menurut Presiden Jokowi, sosok Susi Pudjiastuti juga merupakan wirausaha pekerja keras yang berhasil membangun usahanya dari nol.

Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha yang dirintis Susi antara lain dalam jasa perhubungan dan maritim.

Untuk itu, Jokowi juga meyakini bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan akan dapat banyak melakukan perbaikan kebijakan.

Berdasarkan ensiklopedia dunia maya Wikipedia, Susi Pudjiastuti yang dilahirkan pada 15 Januari 1965 merupakan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product (eksportir hasil-hasil perikanan) dan PT ASI Pudjiastuti Aviation (maskapai penerbangan Susi Air).

Hingga awal tahun 2012, Susi Air memiliki 32 pesawat dengan berbagai tipe seperti Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-06 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing.

Pada masa lalu, Susi yang hanya memiliki ijazah SMO itu terpaksa berhenti sekolah dan mengawali profesinya sebagai pengepul ikan di Pangandaran hingga dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996.

Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Dengan didukung suaminya yang berkewarganegaraan Jerman, Christian von Strombeck, Susi pada 2004 memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp 20 miliar menggunakan pinjaman bank, yang lama-lama dirintisnya menjadi maskapai penerbangan Susi Air.

Di tempat terpisah, praktisi sektor perikanan dan kelautan menilai bahwa penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah sebuah kejutan bukan hanya karena perempuan, melainkan juga latar belakangnya sebagai profesional dan pekerja keras.

"Beliau adalah figur pengusaha sukses yang berangkat dari bawah. Beliau tahu persis soal perikanan," kata DR Ir Hasanuddin Atjo, MP, Ketua Perkumpulan Pengusaha Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia) wilayah timur Indonesia, di Palu, Minggu (26/10/2014) malam.

Lompatan berpikirnya terkait penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP, menurut Atjo, adalah kesadaran penuh dari Presiden Jokowi bahwa nilai tambah sektor KP harus didorong dengan menyediakan sarana angkutan yang memadai (khususnya angkutan udara).

Menurut doktor perikanan Universitas Hasanuddin Makassar itu, Menteri KP baru dalam jangka pendek perlu segera meningkatkan konsolidasi terkait instrumen perhubungan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor KP.


Readmore »

BI Sarankan Menteri Jokowi Pangkas Subsidi BBM

Mengatasi twin defisit yang menjadi pekerjaan besar menteri-menteri ekonomi baru, ternyata bisa dengan mengelola dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemangkasan subsidi BBM bisa dilakukan menteri ekonomi Kabinet Kerja sebagai terobosan mengurangi defisit yang ada.

"Ada twin defisit, kalau yang terkait defisit fiskal yang pertama adalah subsidi, khususnya subsisdi BBM perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan yang dilakukan secara baik," sebut Agus saat ditemui di Gedung BI, Senin (27/10/2014).

Kemudian, pemerintah, kata Agus, harus lebih fokus pada penerimaan pajak. Pasalnya selama ini penerimaan pajak pemerintah masih banyak yang belum diraih.

"Kalau transaksi berjalan juga terkait yang paling utama adalah tekanan BBM dan yang utama adalah upayakan ada perbaikan neraca jasa dan pendapatan paling tidak setiap tahun memberikan tekanan USD3,7 miliar," tukas dia.

Readmore »

Inilah 34 Menteri Kabinet Kerja

Presiden Ir H Joko Widodo didampingi Wakil Presiden H Jusuf Kalla secara resmi memperkenalkan calon menteri yang besuk akan resmi dilantik, mereka adalah putra terbaik bangsa dari Akademisi, Politisi serta Profesional, Presiden Jokowi mengaku mereka adalah orang-orang yang bersih dan akan bekerja keras dalam membangun rakyat, bangsa dan Negara. Pengumuman ini 8 hari lebih cepat dari yang diamanatkan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, yang mengamanatkan pembentukan hingga 14 hari.

Sementara ke 34 Menteri “Kabinet Kerja” tersebut, diantaranya  :

01. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
02. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas: Andrinof Chaniago
03. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
04. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
05. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil
06. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan SDM : Puan Maharani
07. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
08. Mentreri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
09. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
15. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudi Antara
16. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
18. Menteri BUMN: Rini M. Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi: Marwan Djafar


Readmore »

Kamis, 16 Oktober 2014

RKIH Dukung Sri Rachma Chandrawati, SH Calon Kepala BPN

Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) yang merupakan transformasi dari Relawan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), mendukung penuh Ketua Umum Perempuan Indonesia Hebat yang disebut di sejumlah media yang akan menduduki jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam pemerintahan Indonesia Hebat Jokowi – JK

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Kreasi Indonesia Hebat, Kris Budihardjo, bahwa Sri Rachma Chandrawati SH yang diusulkan oleh Ormas lain serta beberapa Media untuk menduduki Kepala Badan Pertanahan Nasional, akan membawa spirit baru, karena sebagai Ketua organisasi Pejabat Pembuat Akte Tanah dua periode serta Ketua Ikatan Notaris Indonesia, memiliki banyak pengalaman dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah pertanahan, serta akan menyerap keluhan masyarakat untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan pertanahan, sebagaimana yang diinginkan bapak Jokowi.

Sri Rachma Chandrawati SH yang saat ini juga duduk sebagai Bendahara Umum DPN Rumah Kreasi Indonesia Hebat serta Ketua Tim Penggerak Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, jika dipercaya untuk membantu tugas Jokowi – JK, maka seluruh jajaran RKIH akan bersyukur dan mendukung penuh, ungkap Kris Budihardjo tegas.


Sementara Sri Rachma Chandrawati SH, saat dimintai tanggapan dengan munculnya nama dirinya dalam Kabinet Indonesia Hebat disejumlah media, Ketua Umum Perempuan Indonesia Hebat ini mengaku siap mengemban tugas tersebut, jika memang Presiden Jokowi – JK memberikan amanah menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Diakuinya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, yang saat ini menjabat Ketua Umum Pusat Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia, DPP-INI, hasil Kongres XXI di Balai Sudirman Jakarta priode 2012-2015, serta dua kali memimpin organisasi Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu menjabat Ketua Umum PP-IPPAT, pihaknya akan bekerja mendukung program Pemerintahan Jokowi – JK yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Salahsatunya adalah membantu para Petani serta Nelayan untuk melakukan sartifikasi tanah, sehingga mereka akan dapat meningkatkan usaha mereka serta dapat berusaha dengan tenang.

Diakuinya dalam bekerja selama ini Sri Rachma Chandrawati SH selalu bekerja secara professional dan proporsional, langkah pasti dengan program jangka panjang dan jangka pendek, dan prioritas yang akan dilakukan jika memimpin BPN adalah untuk nelayan dan petani sebagaimana program Presiden terpilih Jokowi, dengan pengsertifikatan tanah milik Nelayan dan Petani serta pengusaha kecil dan menengah akan mudah diakses pada dunia perbankan, sehingga penambahan modal kerja juga dapat ditingkatkan.

Disamping itu perlu juga “Program Mandiri”, dimana siapapun yang memiliki tanah namun belum melakukan sertifikasi tanah, maka akan kita dorong untuk mengseritikatkan, sehingga akan berdampak baik dalam peningkatan Negara maupun daerah dengan pajak-pajak yang berhubungan dengan tanah, seperti peningkatan Pajak Bumi Bangunan, PPNPB, BPHTB serta pajak tanah lainnya.

Disamping itu ada juga Penyelenggara PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)  bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal, yang dibiayai oleh Negara, ini juga akan dilakukan, sebagai pemimpin harus mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, sehingga masyarakat juga tenang dalam bekerja dan berusaha, karena sebagaimana Kebutuhan Pokok yaitu Sandang, Pangan dan Papan. Ungkapnya tegas.

Sebagaimana program kerja Jokowi –JK adalah ketahanan pangan, oleh sebab itu peranserta Badan Pertanahan Nasional baik ditingkat Pusat maupun Daerah harus bersinergi, kalau memang lahan tersebut adalah lahan pertanian agar tidak semudah itu dialih fungsikan untuk perumahan ataupun industri, tanah yang belum jelas keperuntukannya akan kita mapping, sehingga kita akan dapat membuka lahan pertanian baru, dan kita akan targetkan 1 juta lahan pertanian dalam satu tahun.

Menanggapi akan masih tingginya sengketa dibidang pertanahan, Sri Rachma Chandrawati SH mengaku akan melakukan penataan di Kantor Pertanahan dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah di daerah, untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi meningkatkan pelayanan publik, kita semua harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara, ungkapnya tegas.
Readmore »

ORARI JAKTIM BANTU KORBAN KEBAKARAN BERLAND MATRAMAN

Musim Kemarau tahun 2014 ini telah membuat beberapa perkampungan penduduk Jakarta yang hangus terbakar, korban bencana kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik tersebut menelan kerugian harta hingga milyaran rupiah, dan untuk meringankan beban korban kebakaran jajaran pengurus ORARI Kota Jakarta Timur melakukan aksi sosial dengan mengirimkan bahan makanan.

 Ketua ORARI Kota Jakarta Timur,  Hj Andi Ani Nurhani, SE HM didampingi KH Yusi Icramsyah SE, MH disela acara tersebut pada wartawan menjelaskan, bahwa kepedulian ini merupakan wujud partisipasi ORARI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, sebenarnya bantuan informasi melalui Radio Komunikasi terus kita berikan, namun dengan banyaknya korban kebakaran, kami jajaran pengurus ORARI Kota Jakarta Timur ingin meringankan beban warga Berland kelurahan Kebon Manggis, Matraman ini, ungkapnya.

Lurah Kebon Manggis, Zaenal Arifin, SE saat dimintai keterangan kejadian kebakaran tersebut menjelaskan, bahwa korban kebakaran di Berland Kebon manggis ini, telah meludeskan lebih dari 270 rumah beserta isinya, sehingga 1632 jiwa tidak memiliki tempat tinggal, oleh sebab itu dirinya terus berkoordinasi dengan Sudin terkait, demikian juga PMI dan ORARI, dan besuk akan kita angkat puing-puing kebakaran agar secepatnya dapat dibangun kembali tempat tinggal mereka yang terkena musibah kebakaran ini, dan dengan bantuan ORARI ini, selaku wakil warga, mengucapkan terimakasih pada jajaran ORARI Jakarta Timur atas kepeduliannya membantu sesama, ungkapnya.
Readmore »

SMKN 22 Jakarta, Raih Juara Umum LKS Tingkat Kota Jaktim

Sebagai agenda rutin dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK, Tahun ajaran 2014 -2015,  Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menggelar Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK), hal tersebut disamping untuk menyiapkan peserta lomba tingkat Provinsi maupun Nasional, juga sebagai upaya untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja di dunia usaha.

 Kasie SMK Sudin Dikmen Jaktim, Drs Wurdono M.Pd pada menjelaskan, bahwa Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Kota Jakarta Timur ini merupakan agenda rutin tahunan serta sebagai kegiatan berjenjang, mulai dari tingkat Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional, bahkan lomba Kompetensi SMK tersebut juga digelar ditingkat ASEAN dan Internasional. Dan pada LKS kali ini pihaknya menggelar 19 Jenis mata lomba, dengan kegiatan LKS ini, juga diharapkan akan terpilih siswa yang potensial untuk kemudian disiapkan menjadi duta tingkat Provinsi maupun Nasional

Pada acara penutupan LKS yang juga dilakukan pelantikan Tim LKS Kota Jakarta Timur dalam Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi DKI Jakarta, Tim LKS SMKN 22 Jakarta tampil sebagai juara umum, menurut Kepala SMKN 22 Jakarta, Prihatin Gendra Priyadi MPd, pihaknya berterimakasih pada seluruh Guru SMKN 22 Jakarta yang telah bekerja keras untuk menyiapkan siswa terbaik, hingga tampil menjadi Juara Umum dalam LKS tingkat Kota Jakarta Timur ini.

Namun demikian predikat juara umum ini sebenarnya adalah tantangan bagi seluruh guru, orang tua maupun siswa itu sendiri untuk bisa membawa kejuaraan ketingkat yang lebih tinggi, karena tingkatan lomba Kompetensi Siswa SMK akan digelar ke tingkat Provinsi, Nasional,  ASEAN hingga internasional, demikian juga tahun depan apakah kita masih bisa menjadi juara umum, oleh sebab itu kita akan memotivasi dan meningkatkan kemampuan anak didik agar dapat berkompetensi dengan baik, serta memiliki semangat untuk juara, tegas Gendra. 
Readmore »

Kasudin Dikmen Jaktim Kukuhkan Kontingen LKS SMK Kota Jakarta Timur

Setelah kegiatan Lomba Kompetensi Siswa digelar serta menghasilkan  para juara LKS SMK tingkat Kota, bertempat di SMKN 26 Rawamangun atau yang lebih dikenal dengan SMK Pembangunan, Kasudin Dikmen Jaktim Drs. Budiana MM secara resmi mengukuhkan Kontingen LKS SMK Kota Jakarta Timur untuk bertanding pada LKS SMK tingkat Provinsi,

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasie SMK Drs Wurdhono, M.Pd menjelaskan, bahwa dengan Lomba Kompetensi Siswa SMK ini diharapkan akan memperoleh masukan, guna meningkatkan proses pembelajaran dan kompetensi pendidikan di SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini, dan dengan telah terpilihnya para pemenang tingkat kota ini juga diharapkan akan mampu tampil terbaik ke tingkat Provinsi serta kembali menjadi juara umum, tegasnya.

Drs. Wurdono, MPd disela acara tersebut pada wartawan juga mengaku bersyukur telah menyelesaikan kegiatan lomba kompetensi siswa ini, meskipun tidak semua SMK di Jakarta Timur untuk mengirimkan siswa terbaiknya, namun lomba ini mampu menghasilkan pemenang lomba LKS terbaik, dan upaya untuk menyiapkan peserta LKS SMK ke tingkat Provinsi pihaknya akan melibatkan sekolah yang bersangkutan serta TIM Guru pendamping yang juga melibatkan para professional yaitu dari dunia industri, sehingga mereka benar-benar siap untuk berkompetensi ditingkat Provinsi maupun nasional, tegasnya.


Kontingen LKS Kota Jakarta Timur ini adalah pemenang Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Kota, yaitu ajang kompetisi  dan unjuk kemampuan para peserta didik SMK dalam sebuah perlombaan penguasaan kompetensi. Kegian ini merupakan agenda rutin tahunan dan diselenggarakan juga secara berjenjang sejak tingkat sekolah, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, juara I dan II tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur ini akan mengikuti LKS tingkat Provinsi, dan kita berharap Tim LKS Jakarta Timur bisa menjadi juara tingkat Provinsi, dan nantinya juga dapat berkompetensi serta meraih juara untuk Tingkat Nasional, pinta Wurdono MPd.
Readmore »

Minggu, 12 Oktober 2014

Wisuda UNINDRA Ke XLII, Lepas 1.500 Wisudawan

Sebagaimana tradisi dalam melepas mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akademik,  Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) bertempat di Sasono Utomo TMII kembali melepas wisudawan, dalam acara tersebut, Rektor Unindra Prof DR H Sumaryoto SH melepas 1500 Wisudawan.

Menurut Prof Sumaryoto, pelepasan mahasiswa ini juga sebagai peranserta Unindra dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang benar-benar siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2015, dimana jajaran Akademika Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), kini terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang, salahsatunya adalah menyiapkan para lulusan/wisudawan yang mampu bersaing di era pasar bebas MEA, paparnya.

Lebih jauh  Prof. DR. H Sumaryoto menjelaskan, bahwa wisuda kali ini, Unindra melepas Wisudawan dari Program Sarjana (S1) sebanyak 1.304orang sementara untuk Program Pasca Sarjana strata dua (S2) berjumlah 196 orang, jadi total seluruh wisudawan Semester Genap tahun akademik 2013 – 2014 Unindra berjumlah 1.500 wisudawan, dan mereka juga terbagi dalam Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Fakultas Teknik, Matematika dan IPA, Fakultas Bahasa dan Seni serta Program Pascasarjana, Magister Pendidikan.

Diakui Prof Sumaryoto, bahwa saat ini, dalam menghadapi globalisasi yang tengah berlangsung, Unindra juga dihadapkan tantangan multi dimensional, Unindra dituntut dapat meluluskan Sarjana yang professional dan kompetetif secara global, dan dalammenghadapi globalisasi tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM khususnya Dosen dan sarana pendukung akademik, oleh sebab itu Unindra terus berbenah sebagaimana tuntutan UU Sistem pendidikan nasional.

Demikian juga para Wisudawan yang akan kembali ke masyarakat untuk berkarya,  juga diharapkan dapat meningkatkan diri ditengah pengabdiannya masyarakat,  meskipun sudah selesai kuliah hendaknya tetap belajar dan belajar dalam meningkatkan kompetensi, lulusan Sarjana harus menghayati benar tugas dan kewajibannya sebagai seorang tenaga pendidik yang professional dan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas, perlunya peningkatan pengetahuan dan wawasan, sebagaimana pepatah “Dimana saya berada adalah sekolahku, dengan siapa saya berbicara adalah guruku”, pinta Prof H Sumaryoto.


Readmore »

Sabtu, 11 Oktober 2014

Seminar Nasional Ekonomi Syariah Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama


Lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh (Alm) Mayor Jendral .TNI (Purn) Prof. Dr. Moestopo bersama (Alm) drg.JM. Joesoef Moestopo, BSc ini terus berupaya meningkatkan perannya dalam dunia pendidikan tinggi, salahsatu upaya tersebut, salahsatunya adalah akan dibukanya  Program Study Ekonomi dan Perbankan Syariah di Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama(UPDM-B) dan dibentuknya Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) sekretariat UPDM (B).

Rektor UPDM (B) Prof DR H Sunarto disela acara Seminar Nasional dengan tema "Penyiapan SDM Berbasis Kompetensi Syariah dalam Pengembangan Perbankan Syariah ERA MEA 2015", pada wartawan menjelaskan, bahwa upaya penambahan Program Study Ekonomi dan Perbankan Syariah tersebut, dilakukan sesuai dengan cita-cita para Pendiri dalam mencetak kader penerus bangsa yang bercirikan agama, dengan ilmu ekonomi syariah maka diharapkan lulusan Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama juga menjadi pamacu pelayanan berbasis agama, ungkapnya.

Diakuinya saat ini pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan dunia industry Perbankan Syariah, seperti Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah serta Bank Syariah lain, demikian juga kerjasama seluruh alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, yang nantinya juga akan menggunakan konsep Syariah, hal tersebut juga sebagai tanggapan dan jawaban atas permintaan masyarakat akan jurusan Ekonomi Syariah, papar Prof Sunaryo.

Sementara ditempat yang sama Pakar Ilmu Syariah yang juga pendiri Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, bahwa permintaan dunia industri terhadap tenaga ahli dibidang ekonomi dan perbankan Syariah saat ini cukup tinggi, apalagi saat ini pengelola Bank Syariah banyak yang bukan dari jurusan Ekonomi Syariah, ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk berkontribusi dalam penyediaan tenaga ahli dibidang Ekonomi Syariah.

Permintaan SDM dengan kompetensi Syariah bahkan tidak berimbang dengan suplai SDM tersebut, oleh sebab itu perlu juga dilakukan berbagai peningkatan kompetensi dibidang Syariah dalam jangka pendek, seperti dengan Diklat, training, palatihan2 karyawan Perbankan Syariah serta seminar-seminar, sehingga kita juga benar-benar siap bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi berlaku juga di Indonesia, pinta Mustafa Edwin Nasution Ph.D.

Readmore »

Kamis, 09 Oktober 2014

BNNK Jakarta Timur Advokasi Kader Penyuluh Anti Narkoba Bagi Pengelola Tempat Hiburan

Bertempat di aula Kantor Walikota Jakarta Timur, jajaran Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur menggelar kegiatan Advokasi Kader Penyuluh Anti Narkotika dilingkungan instansi swasta Kota Administrasi Jakarta Timur, menurut panitia acara yang juga Kasie Pencegahan BNNK Jakarta Timur,  Anton S Siagian SH, MH, bahwa peserta advokasi kali ini lebih di khususkan bagi pengelola tempat hiburan, baik Kaffe, Karaoke, Hotel, Diskotik serta tempat hiburan lainnya yang ada di Jakarta Timur.

Diakuinya tempat hiburan merupakan wilayah yang rawan bagi peredaran dan penyalahgunaan  Narkoba, kita ingin memberikan bekal bagi para pengelola tempat hiburan akan pemahaman Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga tempat hiburan yang mereka kelola menjadi sarana hiburan yang nyaman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, papar Anton S.

Hal senada juga diungkapkan  Kasudin Pariwisata Kota Jakarta Timur, Deddy Soetardi, pihaknya menyambut baik upaya BNN Kota Jakarta Timur untuk bersama-sama menciptakan tempat hiburan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Sudin Pariwisata dalam menciptakan lingkungan industri wisata yang bebas dari peredaran narkoba, serta meningkatkan keamanan, ketertiban dan penataan Industri Pariwisata yang tetap nyaman untuk dikunjungi di Jakarta Timur.



Diakuinya tidak semua pengelola tempat hiburan serta obyek wisata yang belum memahami akan jenis maupun bentuknya seperti apa Narkoba itu, namun juga ada pengelola tempat wisata yang kurang peduli dengan bahaya penyalahgunaan Narkoba, oleh sebab itu dengan kegiatan diharapkan mereka akan mau terlibat dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, pinta Deddy Soetardi.

Sementara dalam paparannya, :  Kepala BNNK Jakarta Timur, Supardi, SH,MH menegaskan, bahwa pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk para pengelola hiburan maupun sarana wisata lainnya untuk bersama-sama melakukan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilingkungan kerja masing-masing.

Karena Narkoba merupakan “Penjajah” yang tidak berbentuk, yaitu upaya penghancuran dari Negara luar pada generasi bangsa, karena dengan mengkonsumsi Narkoba maka seseorang akan mengalami ketergantungan yang berdampak pada penghancuran seluruh organ tubuh, bahkan berdampak pada kematian, generasi pengguna narkoba tidak akan maju dan pintar, namun akan hancur masa depannya, oleh sebab itu BNN Kota Jakarta Timur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun komitmen memerangi penyalahgunaan narkoba, pintanya. 
Readmore »

70% Sengketa Informasi DKI Jakarta, pada Dinas Pendidikan

Disela acara Forum Duscussion Group (FGD) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (7/10), Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Farhan Basyarahil, S.Sos, M.Si pada wartawan menjelaskan, bahwa hingga saat ini masih banyak Lembaga Publik/Badan Publik yang belum mau membuka akses informasi publik pada masyarakat¸ sehingga pengaduan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus berdatangan.

Diakuinya sampai saat ini terbanyak kasus informasi publik atau sengketa informasi terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 90% menyangkut masalah anggaran APBD dan  70% nya sengketa di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kedua Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,  ketiga pada Dinas Kesehatan serta Dinas PU DKI, dimana pada Dinas Pendidikan terbanyak adalah sengketa informasi pada permintaan informasi penggunaan dana BOS atau BOP di sekolah-sekolah, sementara untuk Pemerintahan Kecamatan serta Kelurahan adalah permohonan informasi perencanaan dan penggunaan dana Penguatan Kelurahan atau dana Penguatan Kecamatan.


Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada intinya semua badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, baik perorangan maupun lembaga atau organisasai,  kecuali beberapa informasi tertentu, dimana setelah permohonan informasi publik tersebut hingga 47 hari tidak ditanggapi, maka bisa disengketakan di Komisi Informasi,  namun dengan minimnya pengetahuan serta informasi akan UU No.14 tahun 2008 tersebut, sehingga banyak pimpinan Badan Publik yang tidak mau memberikan informasi publik pada pemohon, disinilah peran Komisi Informasi untuk meyelesaikan sengketa Informasi Publik yang ada.

Diakui Farhan, bahwa kurangnya pemahaman UU tentang Keterbukaan Informsi Publik juga disebabkan kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut, inilah peran pemerintah untuk mensosialisasikan pada lembaga atau badan publik di pemerintah itu sendiri, memang masih banyak pimpinan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota yang tidak ingin membuka informasi publik, atau tidak ada niat baik untuk membuka, termasuk di jajarannya di Dinas, Kantor  serta badan dibawahnya, namun kita bersyukur pada Pemerintahan Gubernur Jokowi – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta lebih baik, dari kepemimpinan sebelumnya.


Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ini juga mengaku telah menyelesaikan banyak sengketa Informasi Publik di DKI Jakarta, dengan keputusan yang mengikat, dimana kalau yang disengketakan tersebut memang sebagai informasi publik dan harus dibuka, maka yang bersangkutan harus membukanya, dan kalau tidak mau membuka, maka yang bersangkutan bisa terkena sangsi pidana dan denda.

Oleh sebab itu Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berharap seluruh badan atau lembaga¸khususnya di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan klasifikasi informasi publik, mana yang terbuka dan mana yang terkecuali, sehingga tidak ada lagi sengketa informasi publik, dan kita akan terus mendorong keterbukaan informasi sebagaimana amanat  Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tegas Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Farhan Basyarahil, S.Sos, M.Si 
Readmore »