Sabtu, 17 Desember 2011

BNPB dan UNDP Luncurkan Panduan Nasional Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

 BNPB bekerjasa dengan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), pada Selasa (13/12) meluncurkan panduan nasional kajian kebutuhan pasca bencana (Post Disaster Needs Assessment - PDNA). PDNA merupakan perpaduan antara DALA dan HRNA.

Dalam jumpa PERS,  Sestama BNPB Fatchul Hadi didampingi Deputi Rehabilitasidan Rekonstruksi BNPB Ir. Bambang Sulistianto menjelaskan, bahwa DaLa adalah metode penilaian kerusakan dan kerugian bencana. Sedangkan HRNA adalah pengkajian kebutuhan pemulihan manusia. Panduan ini akan menjadi panduan utama pemerintah dalam mengatasi situasi pasca bencana. Dan Indonesia adalah negara pertama yang memiliki panduan pasca bencana, untuk itu BNPB menamakan Ina-PDNA (Indonesia PDNA), paparnya. 

Deputi Rehabilitasidan Rekonstruksi BNPB Ir. Bambang Sulistianto juga menambahkan bahwa dengan adanya acuan ini, diharapkan proses tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan pasca bencana akan berjalan lancar dan menyeluruh. Dokumen I-PDNA berisi petunjuk bagaimana melakukan pengkajian keadaan setelah bencana dan mengindentifikasi keperluan kemanusiaan yang diperlukan para korban bencana. I-PDNA pernah diterapkan saat terjadi gempa Sumatera Barat (2009), banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, erupsi Merapi pada 2010 dan lainnya.

PDNA ini merupakan dasar pijak bagi para seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan pemulihan, menurutnya pedoman I-PDNA akan menjadi panduan utama bagi proses analisa dan kajian terhadap akibat, dampak, dan kebutuhan yang meliputi semua aspek terdampak termasuk aspek kemanusiaan sesuai dengan prinsip pembangunan lebih baik (build back better) dan pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction).

Kepala UNDP Indonesia, Beate Trankmann juga menambahkan, bahwa I- PDNA ini merupakan salah satu bentuk nyata dari dukungan UNDP terhadap pemerintah Indonesia dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana. Pedoman I-PDNA ini akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB sehingga bisa digunakan BNPB, BPBD dan stakeholder lainnya.

Sementara dalam diskusi Seminar Internasional yang membahas akan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana berbasis I-PDNA, menampilkan  pembicara Kepala Pusat Data dan Informasi DR Sutopo Purwo, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir Bambang Sulistianto, UNDP Indonesia Hossein Kalali dan moderator DR Anung Sugihantono.

0 komentar:

Poskan Komentar