Jumat, 22 April 2011

Universitas Azzahra Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana


Bertempat di Balai Sudirman, Jakarta pada Rabu, 20/4 Universitas Azzahra menggelar acara wisuda program Sarjana S1 dan Pasca Sarjana (S2), acara yang juga dihadiri Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, utusan dari kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut, juga diisi orasi ilmiah dari Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji.

Seusai Mewisuda, Rektor Universitas Azzahra Syamsu A Makka M.Si pada para wartawan menjelaskan, bahwa saat ini Azzahra memang sedang tumbuh pesat. Selama masa kepemimpinannya sejak tahun 2008, terjadi peningkatan sangat signifikan dalam jumlah mahasiswa. Dari jumlah mahasiswa yang semula hanya 300-an pada tahun 2008, saat ini jumlah mahasiswa Universitas Azzahra sudah lebih dari 3500 mahasiswa.

Kenapa orang berbondong-bondong kuliah di Azzahra? Karena Azzahra mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Azzahra mampu mengkombinasikan antara keilmuan dengan kebutuhan lapangan kerja. Lulusan Azzahra biasanya langsung diterima kerja diberbagai perusahaan dan instansi pemerintah, katanya dalam rilis yang diterima Pelita kemarin.

Mengimbangi banyaknya jumlah peminat tersebut, saat ini Azzahra menyediakan kampus di beberapa lokasi. Saat ini tersedia 10 kampus Azzahra yang tersebar lokasi-lokasi seperti Jakarta, Banten, Bekasi, dan Depok. Banyaknya lokasi kampus inilah yang menginspirasi Pak Rektor menyebut universitas Azzahra dengan sebutan universitas multi kampus, artinya universitas yang memiliki kampus di mana-mana.

Sebagai kampus yang sedang tumbuh, Azzahra memiliki 14 Program Studi yang tersebar di 6 fakultas: Psikologi, Hukum, Teknik, Ekonomi, Ilmu Politik, dan Studi Agama Islam. Program-program studi di Azzahra berada dibawah naungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Salahsatu program study yang terus dikembangkan adalah Menejemen Ekonomi Syariah, serta Perbankan Syariah, Azzahra memiliki banyak tenaga ahli dibidang Ekonomi Syariah¸ sehingga diharapkan kampus ini juga menjadi laboratorium dalam pengembangan ekonomi syariah, dan untuk mendukung hal tersebut, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Perbankan Syariah, seperti Bank Sinar Mas Syariah maupun Bank Mandiri Syariah, ungkapnya tegas.

Readmore »

Ikhwanul Mubalighin Gelar Kongres Ke II


Bertempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Ormas Islam, Ikhwanul Mubalighin menggelar Konggres ke II, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI, KH Djafar. Hafsah.

Dalam laporannya, Ketua Umum Ikwanul Mubalighin, KH Mujib Khudori mengaku sedih, karena perhatian Pemerintah terhadap para Mubalig sangat rendah, dimana di negara Arab Saudi maupun Malaysia, Mubalig digaji oleh Pemerintah, sehingga kesejahteraan mereka terjamin, namum yang terjadi di Indonesia, para Mubalig harus kerja keras untuk menghidupi diri dan keluarganya, tanpa dengan gaji dari pemerintah, olehsebab itu dirinya berharap kedepan para Mubalig dan Ustad dapat lebih diberdayakan dan diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Untuk kepengurusan di daerah, saat ini Ikhwanul Mubalighin sudah ada di 29 Provinsi, serta 244 Kabupaten/Kota se-Indonesia, oleh sebab itu seluruh jajaran Ikhwanul Mubalighin siap membantu Pemerintah dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, paparnya.

Sementara dalam sambutannya, KH Djafar Hafsah mengaku berterimaksih atas dukungan dari Ikhwanul Mubalighin yang telah bersama-sama Partai Demokrat serta Pemerintah dalam membangun masyarakat, demikian juga saat Pemilu maupun Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, kontribusi dan dukungan diharapkan dapat terus terjalin dan ditingkatkan.

Lebih jauh Djafar menegaskan, bahwa dalam Pemerintahan baik di pusat maupun daerah, banyak program-program membangun umat, yang dapat dilakukan bersama organisasi kemasyarakatan, oleh sebab itu dirinya berharap Ikwanul Mubalighin juga dapat bermeperan aktif mensinergikan programnya bersama Pemerintah, demikian juga dalam Konggres ini diharapkan dapat menyusun program yang sederhana,namun benar-benar dapat dilaksanakan oleh organisasi tingkat pusat maupun daerah, pintanya.


Readmore »

Bapas Kelas I Jakpus Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Klien


Dalam upaya melakukan pembimbingan terhadap para klien nara pidana yang telah menyelesaikan 2/3 dari masa hukumannya,bertempat di Aula Pegadaian Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, Bapas Kelas I Jakpus menggelar acara sosialisasi Tupoksi Bapas dan Pelatihan Kerja bidang mengemudi serta montir Mobil, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sihabudin Bc, IP, SH, MH.

Disela acara tersebut Kakanwil Kemkumham DKI Jakarta, Sihabudin pada wartawan menjelaskan, bahwa pemberikan ketrampilan pada Klien Balai Pemasyarakatan ini, adalah upaya untuk memberikan bekal mereka untuk mandiri dan berwirausaha, disamping itu mereka juga dibekali dengan kepribadikan dengan pelatihan moral dan keagamaan, sehingga kepercayaan masyarakat pada mereka yang telah menjalani hukuman akan meningkat, paparnya.

Pada masyarakat luas, diharapkan juga akan dapat menerima mereka yang sudah menjalani masa hukumanya, para mantan napi jangan dikucilkan di masyarakat, berilah ruang bagi mereka untuk kembali ketengah masyarakat, agar bersama-sama untuk bekerja, mandiri maupun memenuhi kebutuhannya dengan baik dan benar, pintanya.

Sementara dalam laporannya Kepala Bapas Kelas I Jakarta Pusat, Drs Prasetyo. Bc IP, MH, menjelaskan, bahwa kegiatan kali ini diikuti 50 orang klien Bapas Jakpus, mereka akan mengikuti pelatihan-pelatihan, sementara untuk sosialisasi yang turutserta dalah penanggung Klien atau orang tua napi, dengan pelatihan mengemudi ini, mereka akan dibimbingsampai lulus pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), semua peserta tidak dipungut biaya atau gratis, bahkan dari Kanwil Kementrian Hukum dan HAM juga akan membantu mereka untuk dapat mencari pekerjaan setelah memiliki SIM, oleh sebab itu dirinya berharap agar para pengusaha, juga akan dapat berperan aktif dalam membina mereka setelau selesai menjalani masa hukuman.

Dalam pembekalan kali ini, kita juga memberikan pengetahuan pada Klien maupun penjamin, akan tugas pokok dan fungsi Bapas, agar mereka mengetahui apa sebenarnya Tupoksi Bapas itu, karena saat ini banyak warga binaan maupun masyarakat secara luas belum tau akan tugas dan fungsi Bapas.setelah mengikuti pembekalan dan pembukaan mereka akan mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan di Bapas Kelas I Jakarta Pusat, papar Drs Prasetyo.



Readmore »

Setelah Sukses Dengan Film Journey to Mecca, Teater Imax Keong Emas Luncurkan Film Arabia


Teater Imax Keong Emas sebagai salahsatu tempat hiburan bernuansa pendidikan, yang terletak di areal wisata dan Pelestarian Budaya Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, kini terus melakukan terobosan, sebagaimana banyaknya permintaan masyarakat akan film terbaru, dalam menyambut HUT TMII yang ke 36 serta HUT Teater Imax Keong Emas yang ke 27, kini telah hadir dan segera akan diputar pada awal Mei 2011, adalah film Arabia.

Disela acara Jumpa PERS menyambut HUT TMII ke 36 serta HUT Teater Imax Keong Emas yang ke 27, beberapa waktu lalu, Manajer Teater Imax Keong Emas, Purwanto, S.Ip pada wartawan menjelaskan, bahwa kehadiran film Arabia a Story of The Golden Ages, ini merupakan tindak lanjut atas film yang sebelumnya diputar yaitu Journey to Mecca, yang keduanya adalah film unggulan yang diproduksi dan didatangkan dari Negara Arab, tegasnya.

Lebih jauh Purwanto, S.Ip menjelaskan, Film Arabia ini menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Arab dari negara yang identik dengan hewan unta dan padang pasirnya, serta kebiasaan tinggal di tenda-tenda atau rumah-rumah yang terbuat dari batu karang atau lumpur.

Tidak hanya itu saja, film ini akan membawa kita ke dalam satu perjalanan menuju kota Madain Saleh, sebelah utara kota Madinah, yang hilang untuk membuka makam-makam purbakalanya dan juga ritual ibadah hajinya.

Film Arabia a Story of The Golden Ages ini sarat dengan pengetahuan dan kebudayaan, sangat cocok ditayangkan di Theater Imax Keong Emas yang merupakan wahana rekreasi yang mengandung unsur edutaiment, education, dan entertaiment, Film baru ini berdurasi kurang lebih 40 menit dan akan diputar untuk umum mulai awal Mei 2011, film ini juga sebagai film termahal, dan rencana Teater Imax Keong Emas hanya akan memutar selama 6 bulan, oleh sebab itu agar anda tidak ketinggalan, silahkan hadir pada pemutaran perdana, awal Mei 2011, jangan sampai anda terlewatkan film religi ini, papar Purwanto S.Ip.

Readmore »

Kelurahan Utan Kayu Selatan,TingkatkanSDM Masyarakat


Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat Utan Kayu Selatan, bertempat di Hotel Central Jakarta Timur, Kelurahan Utan Kayu Selatan menggelar kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Matraman, Ari Sonjaya, S.Sos.

Menurut Lurah Utan Kayu Selatan Dra S Ratnawati, bahwa kegiatan kali ini diikuti oleh seluruh aparat Kelurahan, Dewan Kelurahan,Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat di Utan Kayu Selatan, sehingga diharapkan peran mereka dalam melayani masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Beberapa nara sumber ditampilkan, mulai dari Sudin Kependudukan, Sudin Koperasi dan UKM, Tata Pemerintahan, Kantor Pajak Bumi Bangunan, Peternakan serta dinas terkait lainnya, sehingga para RT,RW, Dekel dan tokoh masyarakat mampu mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas yang ada di wilayah Kota Administasi Jakarta Timur, sehingga wawasan dan pengetahuan mereka akan meningkat, dan diharapkan kerjasama dalam membangun masyarakat Jakarta yang maju, makmur, aman dan sejahtera dapat ditingkatkan, papar Ratnawati.

Hal senada juga diungkapan Camat Matraman, Ari Sonjaya,S.Sos. bahwa pihaknya sangat mendukung program dari Kelurahan Utan Kayu Selatan ini, dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat, diharapkan kedepan pelayanan oleh para Dekel, RT serta RW pada masyarakat luas, lebih meningkat.

Saat disinggung akan kejadian Paket BOM di Radio 68H, yang juga bereda diwilayah Kecamatan Matraman, Ari Sonjaya mengaku telah menginstuksikan pada seluruh jajarannya bersama tokoh masyarakat dan RT, RW untuk mendata ulang tempat-tempat Kos/kontrakan, dilingkungan masing-masing, serta terus melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, sehingga diharapkan deteksi dini pada orang-orang yang dicurigai sebagai jaringan teroris dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tegasnya.

Readmore »

Senin, 18 April 2011

Neneng A Tuty SH Dikukuhkan sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih


Setelah berpulangnya Pendiri dan Ketua Umum Laskar Merah Putih, Edy Hartawan ke Rahmatullah, rupanya permasalahan organisasi tersebut terjadi perpecahan, dimana setelah beberapa waktu lalu bertempat di Desa Wisata TMII, menggelar Musyawarah Besar dan memilih Syamsu Djalal sebagai Ketua Umum, Bertempat di Wisma Maluku Jakarta Pusat, juga dilantik kepengurusan Markas Besar LMP dibawah Pimpinan Neneng A Tuty. Yang juga mengaku Ketua Umum Laskar Merah Putih Periode 2011-2016.

Dalam pidato sambutannya, Neneng A Tuty SH mengaku siap melanjutkan visi dan misi serta cita-cita Bung Edy Hartawan, serta siap melanjutkan Tongkat Estavet Kepemimpinan, untuk senantiasa membela masyarakat kecil, berjuang untuk para TKI serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski Laskar Merah Putih terpecah menjadi dua, namun Neneng Mengaku memperoleh dukungan kepengurusan dari 24 Markas Daerah serta 285 Markas Cabang¸dan anggota LMP saat ini sudah berjumlah 2,6 juta orang, dan pihaknya akan terus bekerja keras dengan target anggota dalam tahun 2011 ini hingga 3 juta anggota.

Saat disinggung akan belum selesainya proses penyelamatan Anak Buah Kapal yang dibajak, Neneng mengaku terus mensuport Pemerintah agar secepatnya menyelamatkan 20 orang ABK, namun demikian dirinya meminta pada Pemerintah untuk tidak menuruti permintaan uang tebusan yang diajukan perompak sebesar 4 trilyun, lebih baik kita berperang dengan perompak, untuk menyelamatkan ABK dan asset Pemerintah yang dikuasai perompak, pintanya
Readmore »

LP2TRI Tingkatkan SDM Anggota Dengan Pelatihan Inteligen dan Investigasi


Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, bertempat di Hotel Mega Matra Jaktim, beberapa waktu lalu, menggelar pelatihan Inteligen dan Investigasi, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung.

Ketua Umum LP2TRI, Edy Mawardi, SH pada wartawan menjelaskan, bahwa Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif atau Triaspolitika adalah gagasan Montes Qiue, salah seorang pemimpin revolosi di Negara Romawi. Metode Triaspolitika lahir untuk menentang pemerintahan kerajaan yang kejam dan biadab. Maksudnya, agar negara berubah menjadi pemerintahan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi rakyat dan bangsa Roma pada jaman itu.

Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, juga menjadikan triaspolitika sebagai landasan baku dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif merupakan tatanan Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Edy Mawardi SH merupakan tokoh yang sangat tertarik untuk mengembangkan ide triaspolitika tersebut, sehingga dia mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan menggunakan nama Triaspolitika Republik Indonesia atau lengkapnya Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI).

Tidak heran, LP2TRI ini pun menyoroti penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja, khususnya yang menyangkut tindak pidana korupsi. Di antaranya, korupsi penyimpangan pelayanan birokrasi, korupsi penyalahgunaan uang anggaran belanja negara, atau penyimpangan antara penyuap dengan yang di suap yang identik disebut makelar kasus (Markus), agar negara maupun masyarakat tidak dirugikan, sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“LP2TRI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan bagi masyarakat yang peduli. Kami merespon positif mesukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya, ataupun berdasarkan temuan-temuan atas inisiatif sendiri,” ujar Edy Mawardi SH.

Sementara seusai membuka acara Ketua Dewan Pembina LP2TRI, Asril Tanjung pada wartawan menjelaskan, bahwa Masyarakat perlu punya pengetahuan tentang dunia intelijen. "Dengan pengetahuan itu, inereka bisa membantu tugas aparat," kata mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan, .kemarin.

Menurut Asril, dalam memberi pelajaran eleme-try intelgent yang diselenggarakan Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika RI (LP2TRI), dunia intelijen itu sangat luas dan meliputi berbagai aspek. Karena menyangkut soal mencari dan mengumpulkan infor-masi. "Selain itu juga bagaimana mempengaruhi pihak lawan untuk memberi dukungan pada pihak kita." , Dia tidak memungkiri, saat ini dunia intelijen mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hal itu lantaran belum adanya payung hukum yang kuat. "Jadi bukannya menurun kinerja intelijennya, tetapi perubahan yang ada memeriukan proses dan penangan yang berbeda pula." katanya
Readmore »

Seleksi Duta Qasidah, Saring Peserta Lomba LASQI Tingkat Nasional


Untuk menjaring calon peserta dalam lomba Qasidah tingkat nasional, bertempat di Gelanggang Remaja Bulungan Jakarta Selatan,Pengurus LASQI DKI Jakarta, menggelar seleksi, dengan Festival Qasidah Tingkat Provinsi DKI Jakarta, menurut Ketua LASQI DKI Jakarta, yang juga Sekjen LASQI Pusat, Hj Euis Sri Mulyani, bahwa acara kali ini diikuti perwakilan dari lima kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Bagi pemenang, disamping akan diikutsertakan dalam lomba Qasidah tingkat nasional, juga dalam Festival ini akan memperoleh uang pembinaan maupung sertifikat penghargaan, Festival Qasidah juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi pada para peserta dari lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu, paparnya.

Sementara ditempat yang sama, dalam sambutannya Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, DR Arie Budhiman mengaku bersyukur atas diselenggarakannya Festival Qasidah tingkat Provinsi ini, diharapkan para pemenang yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta, akan dapat terseleksi sengan sebaik-baiknya sehingga yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memang mereka yang terbaik, sehingga diharapkan Tim Qasidah dari DKI Jakarta akan mampu meraih juara umum kembali, pintanya.
Readmore »

Pentas Seni dan Gebyar Permainan Anak, Tingkatkan Kecintaan Budaya Bangsa


Era Global dengan makin majunya tehnologi khususnya di Indoesia, telah membuat Permainan Tradisi Anak Indonesia kurang diminati anak-akan, belum lagi serangan masuknya painan dari Negara luar juga mengakibatkan permainan tradisi anak Indonesia semakin punah, oleh sebab itu dalam menggali serta menanamkan rasa cinta anak-anak akan permainan tradisi Indonesia, yayasan AULIA, YAPARI, PPSW serta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Pentas Seni dan Gebyar Permainan Anak Indonesia, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Hj Tati Fauzi Bowo.

Panitia acara Titin Kustini, dalam laporannya saat pembukaan kegiatan menjelaskan, bahwa permainan anak tradisional ini sebenarnya banyak mengandung unsur edukasi, saling kerjasama dan saling menghargai, oleh sebab itu keberadaannya harus terus dikembangkan ditengah anak Indonesia.

Upaya lain yang terus dilakukan adalah mensosialisasikan permainan ini ke Pemerintah, khususnya dunia pendidikan, kita berharap Permainan tradisional anak Indonesia dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan melalui muatan lokal, pintanya.

Disamping itu untuk lebih menyebarluaskan permainan tradisi anak Indonesia, pihaknya juga telah menerbitkan buku, dan untuk perdana telah beredar 6.000 exsemplar dan bisa didapat ditoko buku terdekat, dan untuk lebih meningkatkan peran guru maupun masyarakat, dalam kegiatan ini juga digelar Seminar Gebyar Permainan Anak, sebagai sarana Olahraga dan pelestarian budaya, ungkap Titin Kustini.

Sementara dalam sambutannya, Ibu Gubernur DKI Jakarta tesebut mengaku gembira, atas prakarsa dari beberapa LSM dan Ormas yang peduli terhadap pelestarian permainan tradisional anak Indonesia, karena jenis mainan ini saat ini sudah mulai punah, dengan masuknya mainan-mainan modern dari Negara luar.

Menurut Tati Fauzi Bowo, permainan anak Indonesia sangat mendidik, karena bernuansa pendidikan, serta murah harganya, sehingga bisa dilakukan oleh anak-anak, serta tidak membutuhkan tempat yang luas, dan Gebyar Permainan Anak kali ini juga diharapkan mampu menggugah orang tua serta para guru untuk peduli melestarikan dan mengembangkan permainan anak asli Indonesia ini, pintanya.
Readmore »

Pemerintah Segera Rehabilitasi, Rekonstuksi dan Relokasi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Merapi


Erupsi gunungapi Merapi pada Oktober-November 2010 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar. Dampak bencana dari erupsi gunungapi Merapi ada dua, yaitu: dampak langsung erupsi Merapi, dan dampak banjir lahar dingin. Untuk rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi erupsi langsung dari Merapi sudah bisa dilakukan. Sedangkan untuk dampak lahar dingin belum bisa dilakukan karena masih berlangsung hingga akhir musim penghujan periode ini. Oleh karena ini dalam konferensi pers hari ini hanya membahas dampak dari erupsi langsung Merapi. Dampak lahar dingin saat ini masih dilakukan pengkajian kerusakan dan kerugian.

Total kerusakan dan kerugian dampak erupsi Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah mencapai Rp 3,56 Triliun. Dampak ini meliputi di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Kerusakan di lima sektor mencapai Rp 1,69 trilyun sedangkan kerugian sekitar Rp 1,87 trilyun. Total kerusakan dan kerugian di masing-masing sektor berturut-turut adalah sebagai berikut: permukiman (Rp 626,65 milyar), infrastruktur (Rp 707,47 milyar), ekonomi produktif (Rp 1,69 trilyun), sosial (Rp 122,47 milyar), dan lintas sektor (Rp 408,76 milyar).

Untuk membangun kembali daerah terdampak bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebih baik (back build better) di kawasan Merapi diperlukan dana sekitar Rp 1,35 trilyun. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi lima sektor seperti halnya dalam perhintungan kerusakan dan kerugian, yaitu permukiman (Rp 247,08 milyar), infrastruktur (Rp 417,67 milyar), ekonomi produktif (Rp 222,16 milyar), sosial (Rp 149,25 milyar), dan lintas sektor (Rp 314,60 milyar). Total kebutuhan pemulihan tersebut diperuntukkan selama tiga tahun yaitu 2011-2013. Dari total kebutuhan dana tersebut Rp 1,23 trilyun (91%) berasal dari APBN, Rp 70,29 milyar (5%) dari APBD provinsi dan Rp 53,59 milyar (4%) dari APBD kabupaten. Dengan demikian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi diharapkan selesai pada 2013.

Adanya perbedaan mengenai besarnya kerusakan dan kerugian dan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dibandingkan dengan penilaian sebelumnya disebabkan adanya kesepakatan antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam perhitungan tiap sektor.

Berdasarkan peta kawasan rawan bahaya dan peta terdampak langsung erupsi Merapi tahun 2010 dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, maka pada daerah yang terdampak langsung erupsi 2010 harus dikosongkan dari permukiman. Daerah tersebut meliputi luas 1.300 hektar di Kabupaten Sleman, Yoggyakarta dan 10 hektar di sekitar Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Klaten Jawa Tengah. Diperkirakan hingga 100 tahun ke depan daerah tersebut memiliki risiko tinggi terkena awan panas dan material aliran piroklastik panas muntahan dari Merapi. Posisi kubah lava yang sedemikian rupa membuka ke arah selatan menyebabkan awan panas akan meluncur dominan ke Kali Gendol dan hulu Kali Opak.

Kebijakan pemulihan bidang perumahan dilaksanakan melalui skema relokasi atas wilayah-wilayah yang terdampak langsung erupsi Merapi 2010. Pada KRB III (kawasan rawan bahaya 3) masih diperbolehkan dihuni dengan zero growth pertumbuhan dan living harmony with risk (hidup harmoni dengan risiko bencana) melalui rekayasa sosial dan teknis. Penentuan area tersebut mengacu peta KRB III khususnya wilayah terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan daerah tersebut harus direlokasi.

Penduduk yang direlokasi pemerintah adalah semua penduduk yang tinggal di daerah terdampak langsung erupsi Merapi 2010. Jumlah kepala keluarga (KK) terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dan banjir lahar dingin (sementara) :

Jenis Bencana DIY JAWA TENGAH
Erupsi 2.636 174
Lahar Dingin 46 443*
TOTAL 2.682 617
* = Data jumlah KK dampak lahar dingin per 14 April 2011. Data akan disesuaikan dengan perkembangan terkini.

Dalam relokasi kebijakannya ada 2 pilihan yaitu: 1). Relokasi mengikuti lokasi yang telah disediakan pemerintah, dan 2) Relokasi yang dilaksanakan secara mandiri (inisiatif masyarakat). Relokasi mandiri adalah kegiatan relokasi masyarakat terkena dampak erupsi ke tanah milik sendiri melalui pola pemberdayaan masyarakat. Data by name by address relokasi dan siteplan lokasi mandiri dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Jumlah masyarakat yang bersedia melaksanakan relokasi mandiri di DIY (305 KK) :
Desa Wukirsari : 101 KK
Desa Kepuharjo : 204 KK
Sedangkan di Jawa Tengah 617 KK akan melakukan relokasi mandiri.

Di DIY kebijakan relokasi yang dilakukan adalah:
1. Memanfaatkan lokasi huntara yang sudah berada pada zona aman, meliputi: (1) Gondang, (2) Kuwang, (3) Plosokerep, (4) Dongkelsari, dan (5) Kentingan à ditingkatkan menjadi hunian tetap.
2. Kekurangan tanah sebagai akibat perubahan luas tanah hunian tetap dan tambahan infrastruktur lingkungan (dari standar 100m2/KK menjadi 150m2/KK), dicarikan penggantinya di lokasi terdekat (Tanah Kas Desa yang saat ini sedang dikelola oleh masyarakat).
3. Untuk mengganti tanah kas desa di lokasi huntara yang berada di zona bahaya saat ini (Banjarsari dan Jetis Sumur), disediakan cadangan tanah pengganti seluas 12,5 ha di Desa Argomulyo.

Di Jawa Tengah kebijakan relokasi dilakukan dengan:
1. Relokasi bagi penduduk yang terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dilaksanakan secara mandiri.
2. Dampak lahar dingin saat ini masih terus dilakukan pendataan karena proses banjir lahar dingin kemungkinan masih berlangsung sampai musim penghujan berakhir periode ini.

Insetif penggantian tanah dilakukan dengan:
1. Warga yang mempunyai lahan dan bermukim di wilayah terdampak langsung erupsi Merapi 2010 mendapatkan insentif/kompensasi dan stimulan pembangunan rumah sebesar 30 juta per rumah utama. Pemerintah menyediakan Tanah Kas Desa yang dapat dibeli masyarakat (untuk DIY).
2. Warga yang mempunyai lahan di wilayah terdampak langsung dan tidak bermukim di lokasi tersebut hanya mendapatkan insentif.
3. Besaran insentif/kompensasi ditentukan berdasarkan luas kepemilikan lahan x NJOP (Catatan: NJOP rata-rata di DIY dan Jateng disepakati Rp 37.500,-/m2).
4. Sesuai surat dari Menteri Kehutanan Nomor : S.63/Menhut-IV/2011 tanggal 14 Februari 2011, hal penambahan luas kawasan hutan menyetujui dilakukan rehabilitasi terhadap + 1.300 ha di DIY dengan membeli tanah penduduk di daerah terdampak.
5. Daerah terdampak langsung di Jawa Tengah seluas 10 Ha dimasukkan dalam program rehabilitasi hutan.
6. Tanah seluas 1.310 ha tersebut akan dijadikan hutan lindung dan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan. Untuk membebaskan lahan tersebut pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 296,25 milyar yang nantinya akan diperuntukkan pembelian tanah kas desa, rehabilitasi hutan dan insentif bagi masyarakat yang harus relokasi.

Dengan demikian setiap KK yang harus direlokasi akan memperoleh dari pemerintah berupa:
1. Insentif/kompensasi yang ditentukan berdasarkan luas kepemilikan lahan x NJOP (Catatan: NJOP rata-rata di DIY dan Jateng disepakati Rp 37.500,-/m2). Nilai NJOP ini merupakan usulan dari Pemda DIY dan Jateng yang diperoleh berdasarkan survai di lapangan dan sebagai nilai rata-rata. Semakin luas tanah penduduk maka semakin besar nilai penggantian yang diperoleh dari pemerintah. Saat ini kondisi lahan masyarakat di daerah yang terkena dampak Merapi sudah tertimbun pasir dan batu-batu besar sehingga tidak bisa untuk dimanfaatkan. Selain itu juga kondisinya sangat berbahaya karena berdasarkan prakiraan Badan Geologi dalam jangka waktu 100 tahun ke depan aliran lava dan awan panas akan melalui Kali Gendol dan lahan-lahan masyarakat.
2. Bantuan pembangunan rumah Rp. 30jt/unit. Bantuan tersebut merupakan stimulus dalam pembangunan rumah. Masyarakat diberi keleluasaan dalam menentukan type rumah, dengan ketentuan minimal luas bangunan 36m2.
3. Luas tanah untuk masing-masing rumah 100 m2, ditambah untuk fasum & fasos 50m2 per rumah sehingga menjadi 150m2/KK.
4. Konstruksi bangunan harus memenuhi kriteria struktur tahan gempa yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan.

Rencana relokasi bagi masyarakat di DIY dan Jawa Tengah di luar dari dampak lahar dingin akan dilakukan dibeberapa tempat sebagai berikut:


Lokasi tersebut merupakan lokasi hunian sementara kecuali di Banjarsari dan Jetis Sumur yang berada di daerah rawan bahaya sehingga akan dipindahkan ke Desa Argomulyo.

Readmore »

UMP DKI Naik 15%, Semua Perusahaan Wajib Mentaati


Bertempat disalahsatu hotel di Jakarta, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar acara Sosialisasi Upah Minimum Perkotaan (UMP), kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur monor 1290 tahun 2010,tentang UMP yang berlaku pada tahun 2011, acara tersebut diikuti oleh Perusahaan serta Serikat Pekerja yang ada diwilayah Jakarta Timur

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Deded Sukandar, bahwa UMP yang sudah direvisi melalui Pergub agar dipatuhi oleh dunia usaha yang ada diwilayah DKI Jakarta, karena kalau Perusahaan yang ada tidak mau mengikuti aturan pengupahan yang ditentukan, maka perusahaan tersebut dapat diancam hukuman denda hingga penutupan usaha.

Angka UMP DKI Jakarta, yang kini berjumlah 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), adalah hasil evaluasi serta rekomendasi dewan pengupahan, atas hasil dari evaluasi, survey pasar, survey lapangan, dan didalam dewan pengupahan juga terdiri dari serikat pekerja, pemerintah, pengusaha yang terwakili semua, dan akhirnya menemukan angka kehidupan layak, oleh sebab itu pada dunia usaha, khususnya perusahaan yang berdomisili di Jakarta, agar melaksanakan Pergub ini, pinta H Deded.
Sementara dit empat yang sama, Kasudin Disnakertrans Ir H Purwanto mengaku, kegiatan sosialisasi ini, merupakan upaya untuk menyampaikan penjelasan tentang Pergub yang mengatur UMP, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan yang ada diwilayah Jakarta Timur dapat mengikuti aturan yang sudah ditentukan, dimana tahun 2010 UMP senilai Rp. 1.118.000,- dan tahun 2011 ini Rp.1.290.000,- sehingga ada kenaikan sebesar 15%, dan UMP ini diberikan bagi Pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun, sementara untuk yang lebih dari 1 tahun, dapat dibicarakan dengan Serikat Pekerja/perwakilan pekerja dan Pengusaha.

Saat disinggung akan masih banyaknya yayasan atau perusahaan jasa pekerja (out sorsing) yang menggaji karyawannya dibawah UMP, Kasudin juga menegaskan, bahwa UMP adalah kewajiban setiap perusahaan, termasuk UKM, mereka harus mentaati aturan ketenagekerjaan, khususnya upah, mereka juga harus membayar upah khususnya upah, mereka juga harus membayar upah yang sudah diatur, kalau tidak mengikuti maka mereka bisa diproses secara hukum, dengan sangsi ancaman hukuman minimal 1 maksimal 4 tahun atau denda minimal 100 juga maksimal 400 juta. Olehsebab itu kita berharap semua perusahaan di Jaktim dapat mengikuti aturan Pergub ini, papar H Purwanto.
Readmore »

Seminar Tekno Psikologi Pendidikan Primagama, Tingkatkan Potensi Siswsa


Dalam upaya mengantarkan siswa-siswi meraih prestasi pendidikan, Bimbel Primagama didukung Dermatoglyphics Multiple Intelligence (DMI Indonesia), bertempat di Taman Anggrek TMII, menggelar “Seminar Tekno Psikologi Pendidikan”, acara yang menampilkan pembicara Motivator Bisnis dan Praktisi Pendidikan, Teguh Sunaryo tersebut, mengambil tema Memahami karakter bakat dan potensi anak, guna memyiapkan meraih prestasi, melalui sidik jari Anugerah Tuhan semenjak lahir.

Dalam kesempatan tersebut Teguh Sunaryo pada wartawan menjelaskan, bahwa Bimbel Primagama dalam memberikan solusi bagi siswa-siswi, Primagama menggunakan dua metode, pertama cara Reguler, sebagaimana lembaga bimbingan yang lain, yaitu dengan smart solusion, yaitu dengan memberikan soal-soal yang sulit, namun dengan metode pengerjaan yang mudah, cepat dan rasional, sehingga mereka diberi soal yang dosisnya tinggi, jadi apabila ada soal yang mudah akan gampang mengerjakannya dengan metode smart. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun Bimbel Primagama bisa mengerti, soal mana yang sering keluar dan mana yang tidak saat ujian, jadi siswa tidak perlu cari contekan.

Cara kedua dengan non regular, adalah dengan alat pendeteksi bakat, sistem DMI ini merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat bagi murid, karena sistem tehnologi ini, akan membimbing siswa untuk memperoleh informasi jurusan sesuai bakat anak, sehinga siswa akan lebih Percaya diri, kedepan kalau mau kuliah agar tau jurusan mana yang harus diambil, sehingga metode ini akan mampu membantu siswa untuk meraih prestasi dimasa depan. Dan hanya Bimbel Primagama yang memiliki metode ini, tegas Teguh Sunaryo.

Sementara ditempat yang sama, panitia acara Eri Kuncoro juga menambahkan, bahwa kegiatan seminar kali ini digelar dua sesi, diikuti oleh para Guru, Kepala Sekolah, perwakilan Yayasan, Manajer HRD, Sudin Pendidikan serta masyarakat umum, dengan seminar ini diharapkan akan mampu membantu anak, untuk meraih prestasi berbasis bakat, sehingga prestasinya dapat tercapai dan secara efektif dan efisien, paparnya.
Readmore »

Sengketa Kabupaten Yalimo, Digelar di MK

Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan No urut 1 dan 3, yaitu Albert Tulianuk, Spd, MM dan Yorim Endama, Spd dengan termohon Ketua KPUD Yalimo mulai digelar.
Dalam persidangan perkara pada Kamis 7 April 2011 dengan hakim Hamdan Zulva, M Akil Mochtar serta Ahmad Fadlil Sumadi mulai mendengarkan keterangan para saksi dan pihak terkait, setelah pihak terkait memberikan keterangan, Hakim juga memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada para sakti.

Seusai persidangan, pemohon nomor urut 3, Albert Tulianuk, Spd, MM pada wartawan menjelaskan, sebagai pemohon dirinya berharap pada Hakim Konstitusi MK untuk dapat memutuskan yang jelas, setelah mendengarkan dari saksi tiga kandidat yang diajukan, karena kami sendiri yang melihat dan mengikuti proses Pemilukada Yalimo beberapa waktu lalu, banyak kecurangan, sehingga cacat hukum, terstrukture dan masif karena didalamnya terdapat tim sukses Satgas SKPD Yalimo dari nomor urut 2, dan ada anggota KPUD serta Wakil Ketua DPRD menjadi Tim Sukses, ada rancangan terselubung untuk mensukseskan salahsatu kandidat, papar Albert.

Hal berbeda diungkapkan Ketua KPUD Kabupaten Yalimo, Amos Kepno, S.Si bahwa sebagai penyelenggara Pemilukda Kabupaten Yalimo dirinya sudah bekerja sebagaimana aturan yang ada, namun demikian kalau ada pihak yang kurang puas, dan mengajukan proses penyelesaian sengketa Pemilukada ke MK, itu adalah hak setiap warga Negara, sehingga apapun nantinsehingga apapun nantina hasil keputusan Hakim Konstitusi kami sebagai penyelenggara Pemilukada akan siap menerima. Dengan segala konsekuensinya, karena para kandidat mencari keadilan adalah hak mereka, tegas Amos.
Readmore »

GPI DKI Gelar Seminar dan Muswil, Susun Program Kerja 2011


Bertempat di Gedung yang bersejarah yaitu di Museum Joang 45, Gerakan Pemuda Islam (GPI) wilayah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Musyawarah Wilayah, kegiatan tersebut diawali dengan acara Seminar membedah Jakarta masih layakkah sebagai Ibukota, beberapa pembicara yang ditampilkan adalah Wakil Direktur Satlantas Polda Metro Jaya Kompol Tomex, Pengamat Politik dari UI Andinov A Chaniagi, Anggota DPRD DKI Ir M Sanusi serta Pengamat Sosial Politik Ramdansyah.

Pada wartawan Ketua PW GPI DKI Jakarta, Ahmad Sulhy mengaku, bahwa seminar ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi peserta Muswil untuk menentukan format yang baik, bagi penyusunan kinerja GPI, sesuai Trilogi Perjuangan, untuk turut serta membangun umat serta kepemudaan, kita ingin terus berperan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Dengan potensi teman-teman GPI DKI Jakarta, kita berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun seluruh steak holders agar mau memberdayakan Pemuda, sehingga para pemuda dapat lebih mandiri dan maju, pinta A Sulhy.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Ir M Sanusi menegaskan, bahwa yang utama adalah bagaimana Pemerintah Pusat juga turut mengatur fungsi kota, masalah ibukota pindah dari Jakarta atau tidak, itu tidak akan selesai, yang penting harus membuat perencanaan komperhensif sebelum membikin wacana yang lain, jadi jangan hanya ngomong Ibukota pindah, seharusnya Pemerintah Pusat bicara apa yang akan ditawarkan pada Jakarta ini, jadi menurut saya yang paling penting adalah pembagian fungsi kota sesuai Perpres 54. Tegas Sanusi.

Sementara Kepala Bidang Kepemudaan Disorda DKI, Firmansyah menegaskan, bahwa Pemuda sejak jaman Perjuangan Pemuda adalah lideng sektor bagi pembangunan bangsa, hingga sekarang, kita tau jumlah penduduk DKI 50% adalah Pemuda, jadi kita sangat membutuhkan peran mereka, baik Pemikiran maupun aktualisasi yang mereka fikirkan, kita ingin partisipasi aktif mereka agar bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, mereka juga bisa membantu,seperti pemikiran masalah penanganan banjir, kemacetan maupun pemberdayaan masyarakat, usulan-usulan akan kita rekomendasikan pada dinas terkait, kita berharap mereka bisa jadi motor penggerak pembangunan Kota Jakarta,kita akan memfasilitasi, pinta Firmansyah.
Readmore »

Rabu, 06 April 2011

Temu Kenal Anwar Usman Sebagai Hakim Konstitusi Baru dengan Hakim Konstitusi dan Pegawai MK


Mahkamah Konstitusi menggelar acara penyambutan Hakim Konstitusi baru, Dr. Anwar Usman, Rabu (6/4/2011) pukul 13.00 wib di Aula Gedung MK. Anwar Usman merupakan hakim konstitusi ketiga yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, dan selanjutnya menggantikan Dr. H.M. Arsyad Sanusi yang berhenti dari jabatan tersebut dengan Keputusan Presiden No. 13/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011.

Menurut urutan, Anwar Usman adalah Hakim Konstitusi ke-18 di MK. Cukup banyak pengabdian Anwar Usman dalam tugas pemerintahan dan jabatan publik, khususnya dalam bidang hukum dan peradilan. Tahun 1986-1991, ia menjadi Hakim Pengadilan Negeri Atambua. Selanjutnya, tahun 1991-1997 menjadi Hakim Pengadilan Negeri Lumajang.
Periode 1997-2002 Anwar menjadi Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

Setelah itu, pada 2003-2005 menjadi Hakim Yustisial dengan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian MA. Anwar naik pangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005-2006 dengan tugas yang sama, yakni Kepala Biro Kepegawaian MA. Terakhir, pada 2006-April 2011, beliau menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tugas sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA.

Anwar Usman lahir di Bima, 31 Desember 1956 dengan latar pendidikan S-1 jurusan hukum Univ. Islam Jakarta (lulus 1984), S2 Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) “IBLAM” Jakarta (lulus 2001), dan S3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Univ. Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (lulus 2010).

Acara penyambutan bertajuk Temu Kenal oleh segenap Hakim Konstitusi beserta pegawai MK ini dilakukan setelah sebelumnya, pukul 11.00 wib, di Istana Negara, Anwar Usman mengucapkan sumpah sekaligus dilantik sebagai Hakim Konstitusi.

Ketua MK Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan menyambut gembira hadirnya Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi baru. Diharapkan, Anwar dapat memperkuat kinerja MK sekaligus bisa bekerjasama dengan para hakim lainnya. "Di MK ada Kesekjenan yang siap memfasilitasi tugas-tugas Bapak secara teknis. Ada juga panitera yang terkait perkara-perkara yang sedang ditangani MK,” kata Mahfud.

Usai sambutan, Mahfud MD memakaikan Toga Hakim ke Anwar, yang secara simbolik menandakan Anwar resmi bekerja sebagai hakim MK. Dalam sambutannya, Anwar mengatakan siap bekerjasama dan akan memegang amanah sebagai Hakim Konstitusi. “Saya mohon petunjuk, arahan, dan bimbingan Ketua MK karena saya masih baru. Saya siap bekerjasama, dan siap bekerja 24 jam,” ujarnya.

Readmore »