Kamis, 29 September 2016

Fokus pada Pengelolaan Jalur Laut, Bakamla RI Hadiri Workshop U.S. Coast Guard

Fokus pada Pengelolaan Jalur Laut, Bakamla RI Hadiri Workshop U.S. Coast Guard


Workshop dengan tema, Governing Across the Wave: Global Insights for Transboundary Waterways Management in Sensitive and Congested Maritime Spaces, yg diselenggarakan oleh US Coast Guard Academy, bekerja sama dengan Bowdoin College dibuka oleh Rear Admiral James E. Rendon (Superintendent USCG Academy)di Brunswick, Maine, Amerika Serikat, beberapa hari lalu.

Workshop yang dilaksanakan di Bowdoin College di kota Brunswick, Maine ini berlangsung pada 26 – 27 September 2016. Tujuan dilaksanakannya workshop ini untuk bertukar pandangan secara akademis dan praktis dari beberapa wilayah di dunia terkait dengan pengelolaan jalur laut yang berbatasan dengan negara lain. Walaupun objek yg dibahas pada workshop ini adalah pengelolaan selat Bering dan wilayah Arctic, namun tujuan penyelenggara untuk bertukar pandangan dan pengalaman dari wilayah lain di dunia sangatlah baik karena seluruh peserta dapat mengetahui bagaimana pengelolaan laut yang berbatasan dilakukan diseluruh wilayah di dunia.

Workshop ini diikuti oleh akademisi dari berbagai universitas di Amerika Serikat, akademisi dari WMU Swedia, Cork University Irlandia, Aberdeen University Scottland, Delft University Belanda, University Sains Islam Malaysia, beberapa universitas dari Rusia, dan perwakilan dariCoast Guard beberapa negara yaitu : Amerika Serikat, Rusia, Argentina, Chile, Jepang dan Bakamla RI yg mewakili Indonesia.

Pada workshop ini, Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI R. Eko Rahardjo, M.Tr (Han) memaparkan tentang bagaimana Bakamla mensinergikan operasi keamanan laut di Indonesia guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi keamanan laut. 

Selain itu, Kasi Kerjasama Multilateral dan Organisasi Internasional Bakamla RI Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR., memaparkan bagaimana Indonesia dan Malaysia mengelola aktivitas nelayan di wilayah unresolved maritime boundary areas yang diatur dalam MoU Common Guidelines dan bagaimana negara-negara yang memiliki wilayah di selat malaka bekerjasama dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi (patkor) dalam kerangkaMalacca Strait Patrol (MSP) dan Patkor Optima. (Humas Bakamla RI)

0 komentar:

Posting Komentar