Minggu, 16 Oktober 2016

Koarmabar Tindak 21 Pelanggaran Hukum Di Laut

September - Oktober Armabar Periksa 147 Kapal Asing

Penegakan Hukum di laut terus di lakukan jajaran Komando Armada Kawasan Barat (KOARMABAR), bahkan dalam dua bulan, yaitu September dan Oktober jajaran Koarmabar telah memeriksa 147 Kapal berbendera luar yang masuk ke Wilayah Perairan Indonesia, bahkan 21 Kapal Asing yang tidak memiliki Dokumen yang sah tersebut di proses secara hukum, ungkap Panglima Komamdo Armada Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia,S.Sos saat jumpa Pers di Mako Armabar Jakarta.

Lebih jauh dijelaskan pada minggu ini, Motor tangker berbendera Singapura, Zamidah tertangkap membawa BBM tidak disertai surat yang sah, serta Kapal Tangker penyedot pasir timah, keduanya kini di proses lanjut dan akan di meja hijaukan, masyarakat juga harus mengawal sehingga ada hukuman berat, dan kedepan pelanggaran di laut dapat terus berkurang dan semua dapat mengikuti aturan yang berlaku.

Rincian pada bulan September, 83 kapal asing diperiksa dan 10 kapal diproses, sementara
73 kapal diijinkan melanjutkan pelayaran, sementara pada Oktober 64 kapal diperiksa, 11 diproses hukum dan 53 dilanjutkan pelayaran, kebanyakan pelanggaran kawasan Barat khususnya kasus Pencurian Ikan di wilayah Natuna, karena daerah tersebut memang memiliki banyak ikan.

Penindakan dan pemeriksaan kapal-kapal di perairan Indonesia akan terus ditingkatkan, ini sebagai bentuk komitmen Koarmabar dalam penindakan pelanggaran hukum di laut Indonesia, dan bersyukur jumlah pelanggaran ilegal bulan demi bulan terus menurun, ini berkat keseriusan Koarmabar.

Saat disinggung akan proses hukum bagi pelaku pelanggaran hukum di perairan laut Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia,S.Sos menegaskan bahwa penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan Armabar juga mengawal proses hukum tersebut bersama jajaran lain, baik Bakamla, Polair, Kementrian KKP, Bea Cukai serta lembaga lain, sehingga hukuman dapat maksimal dan bisa disita untuk negara.

Armada Kawasan Barat bukan saja mengamankan kegiatan di laut, tetapi juga mengamankan kedaulatan NKRI, serta menggelar operasi secara rutin di perairan Indonesia, ungkapnya tegas. (Nurul)

0 komentar:

Posting Komentar