API Indonesia Gelar Apel Kebangsaan Merawat Indonesia

API Indonesia Gelar Apel Kebangsaan Merawat Indonesia

Bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Kamis 1 Desember 2016 Aliansi Pemuda Islam Indonesia menggelar Apel Kebangsaan Merawat Indonesia.

Didepan para wartawan, Inisiator API Indonesia, Adin Jamaludin menegaskan, bahwa Apel Kebangsaan ini juga diharapkan dapat menjadikan komitmen selutuh Pemuda Islam Indonesia untuk menjaga Komitmen merajut Kebersamaan menjaga Keutuhan NKRI.

API Indonesia siap berada di depan dalam mengawal keutuhan NKRI, kita akan menjadi inspirasi bagi seluruh daerah ditengah permasalahan bangsa yang muncul, bangsa ini tidak boleh terpecah belah karena persoalan diluar masalah bangsa.

Menanggapi akan digelarnya Aksi Demo Damai besuk, API Indoesia berharap yang terakhir, mari kita kawal proses hukum yang sudah ada di kejaksaan, ungkapnya. (Pry)
Readmore »

Go Nuclear: Menanti Kehadiran Reaktor Fusi di Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibangun di Indonesia terus memperoleh penolakam dari berbagai elemen masyarakat dan untuk membedah masalah tersebut Universitas UKI menggelar Diskusi Nasional.

Wakil Rektor UKI DR dr Bernadetha Nadheak dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan, bahwa Diskusi ini merupakam rangkaian Dies Natalis UKI, serta upaya menyebarluaskan hak masyarakat untuk menyatakan sikap jika energi yg digunakan membahayakan kehidupan makluk hidup, dan kita menjelaskam dalam keilmuan serta kajian-kajian oleh para ahli. Kita mendorong agar pemerintah bisa menggunakan reaktor Fusi yang lebih aman, papar Dr.dr Bernadetha Nadheak. 

Acara yang digelar di Grha William Soerjadjaja Kampus UKI Cawang, Jaktim pada Kamis 1 Desember 2016, tersebut diikuti Dosen maupun Mahasiswa Taknik UKI.

Dalam sambutannya Panitia acara Prof. Atmonobodi Soebagio PhD menjelaskan, bahwa Diskusi ini
Untuk mendukung program Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, telah ditetapkan target peningkatan pasokan daya listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) dan harus tercapai pada tahun 2019-2020. Target yang harus dicapai sebesar 7.000 MW setiap tahunnya, sangatlah realistís, mengingat sedang berlangsungnya pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air dan program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kegiatan ekonominya secara mandiri. Ketersediaan daya listrik tersebut juga merupakan daya tarik yang kuat bagi masuknya investor LN ke Indonesia. 

Saat ini, kapasitas sumur-sumur minyak dalam negeri semakin berkurang cadangannya, sedangkan pembukaan sumur-sumur baru di daerah lepas pantai membutuhkan dana besar. Di sisi lain, produksi CPO dari perkebunan kelapa sawit kurang menguntungkan karena panen CPO hanya berkisar 5.950 Iiter/hektar/tahun, bila dibandingkan dengan panen lemak (lipid) mikroalga, yang juga dapat diolah menjadi biodiesel (solar nabati), yang mampu mencapai 136.900 Iiter/hektar/tahun, atau 23 kali lebih banyak dari CPO (Y. Chisty 1, 2007). Jika hanya mengandalkan CPO, ijin pembukaan Iahan baru untuk kelapa sawit cenderung berlanjut dan menimbulkan tarik-menarik dalam peruntukan Iahan dengan pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat Iainnya. Pemerintah perlu menghentikan ijin perluasan perkebunan kelapa sawit dan segera beralih ke budidaya mikroalga di tambak-tambak kawasan pesisir. Total panjang pantai Indonesia yang sebesar 81.000 kilometer sangat potensial untuk pengembangan budidaya mikroalga. 

Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pemanfaatan energi nuklir merupakan pilihan terakhir. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan bahan bakar transportasi diprioritaskan pada pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, antara lain energi matahari, energi angin, panas bumi, dan energi nabati. Presiden bahkan mengingatkan, kalau mau menerapkan energi nuklir maka harus dimulai dengan penyusunan roadmapnya. 

Diskusi Nasional yang diselenggarakan di UKI merupakan perwujudan atas hak pilih masyarakat dalam cara memperoleh energi; sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pasal 19 dari UU tersebut menyebutkan tentang Hak dan Peran Masyarakat, yaitu: 

(1) Setiap orang berhak memperoleh energi. (2) Masvarakat, baik sacara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah dan pengembangan energi untuk kepentingan umum, b. pengembangan energi untuk kepentingan umum. 

Terkait dengan UU tersebut, rakyat berhak untuk menolak pembangkit tenaga Iistrik yang menggunakan sumber energi yang sangat berbahaya dan berisika tinggi. yaitu energi nuklir yang diperoleh melalui reaksi fissi. Seluruh PLTN di dunia menggunakan energi dari reaksi fissi dan dampak negatifnya dapat dilihat dari bencana-bencana di PLTN Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima Daiichi. yang menimbulkan ribuan korban karena tercemar partikel radioaktif melalui pernafasan maupun makanan dan minuman. Setengah umur (half-life) radioaktif dari 235 U (uranium) adalah 7,038x 10 8 (tahun, atau 700 Jutaan tahun, sehingga merupakan masalah terbesar dan tersulit yang dialami negara-negara pengguna PLTN fissi dalam menyimpan limbahnya. Tempat penyimpanan limbah nuklir yang ada hanya mampu bertahan tidak leblh dari 150 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai tempat penyimpanan sementara. Banyak negara pengguna PLTN telah memutuskan untuk mengakhiri penggunaannya dan membatalkan rencana membangun PLTN baru. Sebagai alternatifnya, mereka telah beralih ke penggunaan energI-energi terbarukan. 

Sebaglan besar energi terbarukan di bumi merupakan turunan (derivative) dari energi matahari. Jumlah energi matahari yang sampai ke permukaan bumi adalah sebanyak 700 juta terawatthour (TWh) setiap tahunnya, padahal kebutuhan seluruh manusia di bumi setiap tahun hanya 50.000 TWh. Jadi pancaran energi matahari yang sampai ke bumi 14.000 kali lebih besar dari kebutuhan manusia akan energi setiap tahunnya. Dan energi yang sangat besar itu merasuk ke dalam lautan-lautan di bumi dan tak dapat dicapai (P. Breeze2, 2005). Karena itu, adalah sangat tepat apabila energi terbarukan dipilih menjadi sumber energi utama bagi manusla sepanjang umur bumi. Dan riset yang sebaiknva kita lakukan adalah berupa penelitian untuk menemukan derivative baru dari energi matahari tersebut. 

Sehuhungan dengan akan dlsusunnya roadmap dari penggunaan energi nuklir di Indonesia, maka energl nukur yang diperoleh lewat teknologi reaksi fissi tidak perlu dimasukkan ke dalam roadmap. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan penelitian di bidang reaksi fusi dan pengolahan bahan bakarnya, deuterium dan tritium, agar masuk ke dalam roadmap karena reaksi fusi memiliki sejumlah keunggulan, yaltu: (a) ketersediaan bahan bakarnya yang melimpah di Indonesia (senyawa hidrogen/Iaut), (b) berkelanjutan, (c) tidak menimbulkan efek gas rumah kaca, (d) umur limbah radioaktifnya jauh lebih singkat dari pada uranium, (e) non-proliferasi, karena Iimbahnya tidak dapat diolah menjadi senjata nuklir, dan (f) tanpa risiko meltdown. 

Bangsa Indonesia tidak perlu merasa malu atau tertinggal dari negara Iain dalam menguasai teknologi fissi nuklir. Sebaliknya, kita belum jauh tertinggal apabila mengembangkan riset teknologi fusi nuklir karena masih sekitar 30 tahun Iagi baru siap secara komersial.papar Ptof Admonobudi Soebagio.PhD. (Nrl)
Readmore »

Danlantamal XII Pontianak Temu Kangen Dengan Warakawuri, Dan PPAL Rayon Pontianak

Danlantamal XII Pontianak Temu Kangen Dengan Warakawuri, Dan PPAL Rayon Pontianak


Komandan Lantamal (Danlantamal) XII Pontianak Brigadir Jenderal TNI (Mar) M. Hari didampingi Ketua Koordinator Cabang (Korcab) XII Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJAB) Ny. Jani Susiati M. Hari menghadiri gelar temu kangen antara pejabat Lantamal XII dengan Warakawuri dan anggota Persatuan Purnawiran Angkatan Laut (PPAL) Rayo Pontianak, di Hotel Transera Jalan Gajah Mada Kota Pontianak, Selasa (29/11).

Acara temu kangen dalam rangka Hari Armada RI Tahun 2016 ini bertujuan untuk menjalin tali silahturahmi antara Lantamal XII dengan para Warakawuri dan anggota PPAL rayon Pontianak, sebelumnya Danlantamal, Wadan Lantamal dan para Asisten serta Kepala Dinas Lantamal XII melaksanakan Anjangsana ke rumah para Warakawuri dan anggota PPAL Rayon Pontianak.

Pada acara jamuan makan malam dan ramah tamah ini Danlantamal XII Pontianak menyampaikan rasa senang dan bahagia karena dapat bertemu dengan keluarga dan para purnawirawan TNI Angkatan Laut. Lebih lanjut, Danlantamal XII Pontianak berharap kedepan semoga kegiatan ini dapat sering diadakan.

Turut hadir dalam acara Temu Kangen ini,  Wadan Lantamal XII Kolonel Laut (P) Syufenri, S.Sos dan para Asisten Danlanatamal XII serta para Kepala Dinas di Jajaran Lantamal XII Pontianak.(Nk)
Readmore »

Sambut Hari Armada RI, Ketua DJAB Anjangsana, Ke Mantan Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat

Sambut Hari Armada RI, Ketua DJAB Anjangsana, Ke Mantan Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat

Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB) Ny. Aan Kurnia melaksanakan anjangsana dan silaturahmi kepada para mantan Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB), Rabu (30/11). Kegiatan anjangsana tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam rangka menyambut Hari Armada RI tahun 2016.

Pelaksanaan kegiatan anjangsana kali ini, Ketua DJAB Ny. Aan Kurnia mengunjungi kediaman mantan Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB)  Ny. Mualimin Santoso di Kompleks Perumahan TNI Angkatan Laut Sunter Kodamar Jakarta Utara serta mantan Ketua  DJAB Ny. Marsetio dan Ny. Hari Bowo di Kantor Persatuan Istri Purnawirawan Angkatan Laut (PIPAL) di Sunter Kodamar Jakarta Utara.

Pada kesempatan tersebut, Ketua  DJAB Ny. Aan Kurnia menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mempererat jalinan tali silaturahmi   dengan Keluarga Besar Purnawirawan TNI Angkatan Laut khususnya Keluarga Besar Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar)

Dalam kegiatan anjangsana tersebut, Ketua  DJAB Ny. Aan Kurnia  didampingi Wakil Ketua DJAB Ny. Yudo Margono, Ny. Angkasa Dipua, Ny. Puguh Santoso dan Ny. Rukmoko.(Nk)
Readmore »

Courtessy Call Kepala Bakamla RI diterima Menteri Perhubungan

Courtessy Call Kepala Bakamla RI diterima Menteri Perhubungan

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan dan diterima oleh Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi di kantor Kemenhub Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Dalam kunjungan Kepala Bakamla RI yang didampingi oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.H., dan Deputi Operasi dan Latihan Laksda TNI Andi Achdar tersebut turut hadir pula Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono dan Staf Khusus Menhub Buyung Lelana.

Kunjungan kehormatan ini dilaksanakan dalam rangka menjajaki kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan antara Bakamla RI dengan Perhubungan Laut, yang meliputi kerjasama perbantuan personel dan latihan bersama.

Bakamla RI sebagai satu badan yang bertugas menyelenggarakan operasi patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia mensinergikan instansi-instansi terkait, dalam arti bahwa keberadaan Bakamla RI bukan untuk menghilangkan kewenangan instansi lain yang sudah ada. Sehingga melalui latihan bersama ini nantinya dapat dipetakan peran masing-masing lembaga yang beroperasi dibawah patroli Bakamla RI. Sebagai  contoh jika dalam operasi patroli ditemukan pelanggaran pelayaran maka menjadi kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), jika terjadi pencurian ikan menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan jika terjadi penyelundupan menjadi kewenangan Bea Cukai untuk melakukan penindakan.

Pada dasarnya Menteri Perhubungan menyambut baik saran kerjasama yang diajukan oleh Kepala Bakamla RI dan meminta untuk dapat dibuat file project latihan bersama tersebut, dan diharapkan bisa segera dilakukan aksi lanjut atas hasil kunjungan ini.(Py)

Readmore »

SAMBUT HARI JADINYA KE-54, KOWAL LAKSANAKAN BAKSOS & ZIARAH

SAMBUT HARI JADINYA KE-54, KOWAL LAKSANAKAN BAKSOS & ZIARAH


Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-54 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal), panitia HUT ke-54 Kowal 2017 melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah, di Selasar Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timu, Rabu (30/11).

Dengan mengusung tema “Kowal Hebat dan Bermartabat, Siap mendukung TNI AL yang berkelas Dunia”, kegiatan baksos ini dihadiri sekitar 144 personel Kowal yang berasal dari perwakilan Kowal Kotama Wilayah Jakarta yaitu Kolinlamil, Koarmabar, Mabesal, Mabes TNI, Lantamal III, Kemhan, Seskoal, RSAL Mintoharjo, Lafial, Ladokgi dan Rumkital Cilandak.

Turut hadir dalam pelaksanaan donor darah Laksma TNI A.V.S. Suhardiningsih,S.Kp., M.Kes, Pakor Kowal Kolonel Laut (K/W) Noor Trisnawati, B.Sc., S.Km, M.Kes, para Pater Kowal Kotama, Ketua Panitia HUT ke-54 Kowal 2017 Letkol Laut (KH/W) Amin Lestari, Pabin Kowal Letkol Laut (KH/W) Dewi Lestari dan beberapa panitia yang terlibat.

Selain kegiatan baksos donor darah, telah dilaksanakan juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata sehari sebelumnya dengan Inspektur Upacara Laksma TNI  Andriani, drg, Sp.Ort., didampingi Laksma TNI R.A. Nora Lelyana, drg. M.H.Kes., serta kunjungan anjangsana ke kediaman Kowal Purnawirawan yang sedang sakit guna memberi dukungan moril diantaranya Kolonel (Purn) Siti Narsih, B.Sc (Bekasi), Letkol (Purn) Andi Hadijah di Harapan Jaya, Kapten (purn) Tuti Hafsyah (Bogor) dengan Pimpinan rombongan Pater Kowal Kormar Kolonel Laut (K/W) Sri Utari untuk wilayah Bekasi dan Kolonel Laut (K/W) Noor Trisnawati, B.Sc., S.Km, M.Kes. wilayah Bogor.(Nrl)

Readmore »

DANPUSPOMAL AMBIL SUMPAH 36 PENYIDIK POMAL

DANPUSPOMAL AMBIL  SUMPAH 36 PENYIDIK  POMAL

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksma TNI Muchammad Richard, S.H., M.M. mengambil sumpah 36 Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut. Penyidik Tindak Pidana di lingkungkungan TNI AL itu terdiri dari Perwira dan Bintara. Pengambilan sumpah jabatan perwira dan bintara penyidik dilakukan di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Selasa  siang  (29/11/2016).

“Pengambilan sumpah Perwira dan Bintara selaku Penyidik Tindak Pidana di lingkungan TNI AL pada hakekatnya bukanlah seremonial belaka, hanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan mengandung makna yang dalam, sebagai ikrar seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bertindak dan berbuat secara jujur, benar dan adil dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan yang diembannya, yaitu sebagai Penyidik Tindak Pidana di lingkungan TNI AL,” ungkap Danpuspomal dalam amanatnya setelah mengambil sumpah para penyidik yang dihadiri Kaodmil/Ti (Kepala Oditur Militer/Tinngi) , Kadilmil/Ti (Kepala Pengadilan Militer/Tinggi), Orjen (Oditurat Jenderal) TNI, Aspers Pangarmatim (Asisten Personel Panglima Armada Timur), Kadisprov Kormar (Kepala Dinas Provost Korps Marinir) ,Danyon Pomar (Komandan Batalyon Polisi Militer Marinir) , Kadiskum Lantamal III (Kepala Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI AL) ,Kadiskumal (Kepala Dinas Hukum Ankatan Laut), Pabankum (Perwira Bantuan Hukum) Pasmar -2, Kadi
sprov Kolinlamil (Kepala Dinas Provost Komando Lintas laut Militer), Danpom (Komandan Polisi Militer)   Armada Barat dan Kadiskum Kormar (Kepala Dinas Hukum Korps Marinir) .

Danpuspomal menyatakan, “ Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut etika, moral dan profesionalisme prajurit. Kita percaya bahwa etika, moral dan etika yang baik tanpa didukung dengan profesionalisme, mustahil dapat menghasilkan hasil kerja yang baik, benar dan maksimal. Sebaliknya, profesionalisme yang tinggi tanpa didukung etika dan moral yang baik, mustahil pula dapat mewujudkan suatu kebenaran dan kejujuran. Ketidak serasian antara etika, moral dan profesionalisme pada gilirannya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.”

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di jajaran yang bersemboyan, “Wijna Wira Widhayaka” berharap agar kasus-kasus pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Laut dapat diselesaikan dengan tuntas dan cepat.

Menyikapi jika terjadi tindak  pelanggaran di TNI AL, Danpuspomal meminta agar jajaran Pomal bersikap profesional dan arif bijaksana.”Apabila ada oknum prajurit yang melanngar, lakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila ternyata prajurit tersebut tidak bersalah jangan segan-segan dan ragu untuk memberi perlindungan dan pengayoman.  Pomal disamping memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan represif juga memiliki fungsi penyelidikan kriminal, pengamanan fisik dan fungsi pemeliharaan ketertiban yang dapat diarahkan untuk kegiatan preventif.”

“Dalam rangka membangun Angkatan laut ke depan yang besar dan profesional sesuai tekad dan komitmen bersama, akan sulit diwujudkan apabila para prajurit yang mengawaki organisasi tidak disiplin dan tidak mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Danpuspomal. (Nrl)
Readmore »

Direktur Operasi Laut Bakamla RI Jadi Pembicara Seminar Keamanan Maritim di Singapura

Direktur Operasi Laut Bakamla RI Jadi Pembicara Seminar Keamanan Maritim di Singapura

Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo didampingi oleh Kepala Seksi Logistik Kustriyani, S.T., Meng. Sce., hadir sebagai salah satu pembicara dalam Seminar Maritime Security Coastal Surveillance yang diselenggarakan selama tiga hari di Singapore Expo, Singapura, Rabu (30/11/2016).

Dalam kegiatan seminar yang membahas tentang keamanan maritim dan pengelolaan wilayah pesisir tersebut para pembicara mengungkapkan berbagai permasalahan keamanan maritim yang dihadapi, mencakup ancaman dan pengawasannya, serta infrastruktur dan pengelolaan seperti apa yang dapat dikembangkan untuk mengatasinya.

Perwakilan dari beberapa negara hadir sebagai pembicara, antara lain Captain Franklin Jayasekhar Joseph dan Captain Abdul Jamal bin Mohd nasir dari Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), Dato’ Abdul Rahim bin Abdullah dari Polis Diraja Malaysia (PDRM), Captain Jose William U Isage dari Phillipine Coast Guard, Captain Massimilliano Nannini dari US Navy, akademisi Dr. Wu Shang Su dari Institut Pertahanan dan Pengkajian Strategis RSIS dan beberapa pembicara dari perusahaan internasional yang bergerak dibidang Informasi dan Teknologi, yaitu South east Asia Pipe Industries (SEAPI), AVEVA, Textron Systems Geospatial Solutions, dan lain-lain.

Dalam paparan yang disampaikan pada kegiatan seminar hari ke-3, Direktur Operasi Laut Bakamla RI mendapatkan kesempatan untuk memaparkan topik tentang “Cara Pandang Keamanan Maritime dan Pengawasan Perairan Teritorial di Indonesia dari Perspektif Bakamla RI”.

Dalam paparannya Direktur Operasi Laut menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan Bakamla RI terkait patroli keamanan dan keselamatan dilaut, membutuhkan sarana dan prasarana / infastruktur pangkalan dan kapal yang di dukung dengan sistem peringatan dini. Pangkalan berfungsi sebagai pendukung kegiatan operasi, dukungan logistik, dukungan administrasi dan dukungan khusus yang akan digunakan oleh Bakamla maupun instansi terkait lainnya. Pangkalan Bakamla RI yang berada di Batam (Zona Maritim Barat), Ambon (Zona Maritim Tengah) dan Manado (Zona Maritim Timur) juga melaksanakan tugas mengamankan Alur laut kepuluan Indonesia I, II dan III yang berada di wilayah kerjanya masing masing.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa untuk melindungi fisik serta pengawasan dan monitoring wilayah laut Indonesia terutama diwilayah padat aktivitas maritim yang dihadapkan dengan multi ancaman memerlukan respon cepat dan membutuhkan kontrol / monitor secara terpusat dan terintegrasi.

Untuk itu Bakamla RI membangun satu sistem surveillance terintegrasi sebagai salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan pengamanan menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan maritim dan tuntutan situasi yang terus berkembang, sebagai penguatan dari sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini Bakamla RI mengembangkan smart system yang dapat mendeteksi pergerakan perilaku kapal yang tidak wajar, dimana system ini dapat memberikan data awal terjadinya pelanggaran keamanan maritime berdasarkan beberapa parameter anomaly.

Disampaikan pula bahwa posisi geografis Indonesia yang memiliki 3 perairan strategis yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Makassar membutuhkan dukungan untuk dapat mengidentifikasi dan mendeteksi ancaman potensial serta pengawasan sumber daya dan lingkungan laut. Semua data yang diperoleh perlu diikuti pula dengan integrasi sistemnya. Akhirnya semua hal yang telah disebutkan diatas harus diimbangi dengan kemampuan personel, yang didukung pula oleh kebijakan pemerintah dan anggaran sebagai factor yang tidak kalah penting.

Pada akhir paparan, Direktur Operasi laut berharap melalui forum ini dapat dilakukan diskusi yang memberikan pandangan yang lebih baik sebagai kontribusi bagi Bakamla RI untuk membangun keamanan dan keselamatan maritim secara nasional maupun regional.(Nrl)

Readmore »

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Delegasi Jepang

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Delegasi Jepang


Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menerima kunjungan kerja delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Mr. Kozo Honsei di Kantor Bakamla RI Pusat Jalan Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bakamla RI didampingi oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut Kolonel Laut (P) Eko Hadriyadi Usodo, S.M., dan Kepala Subdirektorat Jaringan Rizkal, S.Sos., M.M.

Delegasi Jepang yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Jepang dan _Japan International Cooperation Agency_ (JICA) berkunjung sebagai tindak lanjut dari kegiatan _Asian Coast Guard Agencies Meeting_ (HACGAM) ke-12 yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Oktober lalu serta dalam rangka pembahasan rencana kunjungan Kepala Bakamla RI ke Jepang tanggal 6 – 7 Desember mendatang.
Beberapa hal yang menjadi topik bahasan dalam pertemuan tersebut yaitu tentang pertukaran informasi, potensi pengembangan kapasitas sumber daya ( _Capacity Building_), latihan operasi bersama dan diskusi tentang keprotokoleran dalam pelaksanaan ke Jepang nantinya.

Dalam pertemuan tersebut, selain ke Jepang Kepala Bakamla RI menyatakan rencananya untuk mengunjungi pula negara-negara anggota HACGAM lain, salah satunya yang telah dilaksanakan yaitu kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 22 – 23 Oktober lalu. Hal ini mengingat perlunya terus menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan seluruh anggota HACGAM, dimana Bakamla RI sebagai organisasi baru dapat belajar dari pengalaman yang telah dicapai negara-negara lain.(Nk)
Readmore »

Bakamla RI Bahas Kebijakan Nasional Keamanan dan Keselamatan Perairan Indonesia

Bakamla RI Bahas Kebijakan Nasional Keamanan dan Keselamatan Perairan Indonesia


Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam hal ini Direktorat Kebijakan pada Kedeputian Kebijakan dan Strategi Bakamla RI menggelar konsinyering kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, di Best Western hotel, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya itu secara resmi dibuka Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., ditandai dengan pemukulan palu sebanyak tiga kali yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh undangan.

Menurut Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perumusan kebijakan Bakamla RI selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara, kegiatan yang merupakan agenda tahunan Bakamla RI ini akan berlangsung dua hari (30 November-1 Desember 2016).

Acara yang dihadiri puluhan undangan dari berbagai Instansi itu menghadirkan empat nara sumber ahli, yakni: Dr. Sondiamar yang sehari-hari sebagai Staf Ahli Dekin, Prof. Melda Kamil ariadno, S.H., L.L.M., Ph.D., yang sehari-hari sebagai Dosen Hukum UI, Deputi Perundang-undangan Setneg Dr. Muhammad Saptamurti, S.H., M.A., M.Kn., dan Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham RI Dr. Nasrudin, S.H., M.M.



Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sambutannnya antara lain mengatakan: menyadari pentingnya mengatasi berbagai potensi ancaman guna mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, diperlukan sebuah sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan di Laut integratif dan komprehensif yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dapat menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga terkait dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 huruf a dan pasal 64 UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Bakamla RI telah merumuskan draft kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kepala Bakamla RI mengatakan bahwa rumusan draft kebijaksanaan nasional dimaksud, sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan melalui kegiatan Round Table Group Discussion (RTGD) dan kegiatan seminar yang diikuti oleh para pakar dibidangnya dan kalangan akademisi, namun masih diperlukan saran dan masukan yang komprehensif dari para narasumber dan peserta khususnya peserta dari kementerian atau lembaga terkait agar dihasilkan rumusan kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurusdiksi Indonesia yag komprehesif, sistematis dan mudah dilaksanakan, tambahnya.(Py)
Readmore »

Pangarmabar Melaksanakan Kunjungan Kerja Kepada Menteri Perhubunga

Pangarmabar Melaksanakan Kunjungan Kerja Kepada Menteri Perhubunga


Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos. melaksanakan kunjungan kerja kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Menteri Perhubungan Drs. Budi Karya Sumadi di Gedung Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Kunjungan kerja Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia,S.Sos. ke Kementerian Perhubungan tersebut dimaksudkan untuk menjalin silaturahim serta mempererat hubungan kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmabar. Pada kesempatan tersebut Pangarmabar juga menyampaikan bahwa acara puncak Peringatan Hari Armada RI yang jatuh pada 5 Desember 2016 akan digelar di Kompleks Satuan Koarmabar I Pondok Dayung Jakarta Utara. Peringatan tersebut merupakan pertama kali dilaksanakan di wilayah barat, sehingga Pangarmabar secara langsung mengundang Menteri Perhubungan RI untuk dapat hadir pada peringatan Hari Armada RI tahun tahun 2016.

Menteri Perhubungan RI Drs. Budi Karya Sumadi menyambut baik tentang maksud yang disampaikan Pangarmabar dan memutuskan untuk hadir pada kegiatan tersebut. Selanjutnya Menteri Perhubungan juga mengharapkan agar Armada Republik Indonesia menjadi armada pengawal samudra yang handal dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penegak hukum di laut serta menjadi perekat nusantara.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh dengan keakraban ini, Pangarmabar yang didampingi Asisten Operasi (Asops) Pangarmabar dan Asisten Intelijen (Asintel) Pangarmabar, memberikan cinderamata berupa plakat dan topi Koarmabar kepada Menteri Perhubungan.(Ns).





Readmore »

Tangani People Smuggling Secara Terpadu, Bakamla RI Gelar Latihan Bersama

Tangani People Smuggling Secara Terpadu, Bakamla RI Gelar Latihan Bersama

Direktur Latihan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si. mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo S.E., M.H. secara resmi membuka Kegiatan Latihan Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut tentang Penanganan Penyelundupan manusia (People Smuggling) di Hotel Harmoni, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (29/11/2016).

Acara pembukaan kegiatan Latihan Bersama dihadiri oleh para tamu undangan antara lain Kepala Zona Maritim Barat Laksma TNI Prasetyo, S.Pi., M.Tr (Han)., M.AP., Asops Guskamlabar Kol. Laut (P) Jaya Darmawan, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Badan Pengusahaan (BP) Batam Kol. Laut (S) Yudha Gunadi, Danlanal Batam Kolonel laut (P) Ivong Wicaksono wibowo serta perwakilan dari Lantamal IV, Ditpolair, dan TNI AL Armada Barat. Selain itu hadir pula Asisten Deputi V Kemenkopolhukam Brigjen Pol. Drs. Chairul Anwar, S.H., M.H. dan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Boedi Prayitno, S.H., M.H. selaku nara sumber.

Kegiatan ini merupakan rangkaian latihan bersama Bakamla RI dengan instansi pemerintah lainnya sebagai upaya untuk menyiapkan aparatur sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang keamanan dan keselamatan laut, sekaligus bersinergi dengan instansi pemerintah, khususnya dalam penanganan penyelundupan manusia (people smuggling) dan diharapkan petugas pelaksana di lapangan dapat melaksanakan penindakan dengan prosedur yang memenuhi standar, ungkap Direktur Latihan Bakamla RI dalam sambutannya.

Pernyataan yang senada disampaikan pula oleh Asdep V Polkam, Hasil dari latihan bersama tersebut diharapkan dapat dijadikan Standard Operational Procedure (SOP) dengan melibatkan personel dari imigrasi setiap ada operasi di laut dalam menghadapi people smuggling.

Dalam kegiatan latihan bersama yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai 29 November hingga 2 Desember 2016 ini para peserta akan diberikan pengetahuan mengenai kebijakan tentang kejahatan transnasional penyelundupan manusia (people smuggling) dan human trafficking, penanganan people smuggling, wilayah kerawanan serta modus operandi people smuggling. 
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga akan diadakan simulasi (desktop exercise dan lapangan) tentang penanganan terpadu tindak pidana people smuggling.

Kegiatan Latihan Bersama akan dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu pemahaman materi dan Desktop Exercise, manuver lapangan yang dilaksanakan di perairan Selat Riau, dan dilanjutkan tahap evaluasi pelaksanaan. Sedangkan unsur-unsur yang dilibatkan yaitu unsur dari jajaran personel Zona Maritim Barat Bakamla RI Kapal Negara (KN) Belut Laut 4806, Kapal TNI AL KAL Mapor, Helikopter Polisi Udara NBO 105, Kapal Imigrasi Joesoef Adiwinata, Kapal Polair KP. Antasena, beserta 1 (satu) tim Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) Bakamla RI dan 2 unit Kapal Target


Readmore »

Kasal Resmikan Komplek Satuan Koarmabar I Pondok Dayung

Kasal Resmikan Komplek Satuan Koarmabar I Pondok Dayung

Bertempat di Pondok Dayung Tanjung Priuk Jakarta Utara, Kepala Staf TNI AL (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi.SE.M.A.P pada Selasa 29 November 2016, meresmikan Komplek Satuan Koarmabar I, Pondok Dayung.

Dalam penandatanganan Prasasti, Kasal sekaligus meresmikan 6 Gedung baru yang dibangun serta fasilitas kantor sejak tahun 2015.

Kasal menegaskan bahwa pembangunan infrastrukture ini dalam upaya pemenuhan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dimana didalamnya terdiri dari Pesawat Udara, Kapal Perang Marinir dan Pangkalan.
Dan Pangkalan saat ini sangatlah penting, karena selama ini Kapal Perang kalau bersandar di Pelabuhan Umum sehingga Kapal Dagang maupun Kapal Kargo selalu mengalah dan menunda bongkar muat, padahal Pemerintah saat ini sedang membangun ekonomi, untuk itu Kapal Perang tidak boleh mengganggu aktivitas bongkar muat Kapal Dagang/Kargo, untuk itu TNI AL terus menata dengan menyiapkan pangkalan sendiri, sehingga mampu melaksanakan fungsi pangkalan, seperti Perawatan Kapal, Pengisian bahan bakar maupun perbekalan untuk melaut kembali, hingga memberikan hiburan serta pembinaan Rohani, Rekreasi hingga tempal kumpul keluarga setelah 2 bulan berada di laut.

Pengembangan pangkalan ini juga sebagai persiapan dengan akan di lakukan pemecahan Armada Kawasan Barat ini menjadi dua yaitu ditambah Armada Kawasan Tengah.

Diakui Kasal bahwa penyiapan pangkalan ini dilakukan sejak tahun 2003, dan pangkalan lain terus dibangun di Palu, Sibolga, Sorong, Natuna serta wilayah lain. Kita bersyukur dapat menyelesaikan Dermaga dan Fasilitas satuan-satuan Koarmabar di Pondok Dayung ini, tegas Laksamana TNI Ade Supandi.SE.M.A.P.

Kadis Paslanal Laksamana Pertama TNI Marhuale Simbolon dalam laporannya menjelaskan, bahwa sebagaimana kebijakan TNI AL dalam pembangunan Kompleks Satuan Koarmabar I Pondok Dayung ini dibuat untuk memberikan dukungan alat utama dalam tugas berupa fasilitas labuh kapal, Listrik, Air, PMK, Perkantoran, Mess dan Fasilitas Pembinaan Pangkalan.

Dengan telah selesainya Sarana di Pondok Dayung ini diharapkan dapat meningkatkan kenampuan TNI AL di Jakarta, serta memenuhi dukungan unsur-unsur terkait dalam kegiatan operasi maupun non operasi. Serta dapat menumbuhkan kebanggaan jajaran prajurit TNI AL di Jakarta. Serta respon positif masyarakat terhadap TNI Angkatan Laut, paparnya. (Nrl)
Readmore »

Tingkatkan Sinergi, Bakamla RI Selenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut

Tingkatkan Sinergi, Bakamla RI Selenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut

Dalam rangka memperkuat sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan seluruh stakeholder terkait keamanan dan keselamatan laut, Direktorat Kebijakan Bakamla RI menyelenggarakan Forum Koordinasi Keamanan Laut di Hotel Mercure, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 91, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa hari lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI, Sucipto, S.H., M.Hum., mewakili Kepala Badan Keamanan Laut RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. Turut hadir sebagai nara sumber yaitu Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Irjen Pol Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang Provinsi Kalbar Syahnan Tanjung, B.Sc.SH., dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Bapak Ir. Gatot Rudiyono, SH, MM.

Forum koordinasi dengan tema, Peran Bakamla RI Dalam Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Maritime Secara Terintegrasi Dengan Mengedepankan Doktrin Law Enforcement. ini membahas secara khusus tentang ancaman keamanan laut Indonesia saat ini yang banyak terjadi di Prov. Kalbar yaitu Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.


Kegiatan IUU Fishing yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia dan mengganggu keamanan serta keselamatan dilaut ini merupakan satu permasalahan di laut yang membutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya. 

Sinergitas antar instansi penegak hukum adalah hal yang mutlak guna terciptanya keamanan laut. jelas Satria.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa agar pengelolaan laut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan respon yang cepat terhadap berbagai ancaman yang muncul, maka dipandang perlu adanya satu sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan pengelolaannya.

Melalui forum koordinasi ini diharapkan dapat terjalin sinergi antar seluruh stakeholder di laut, sekaligus untuk mengevaluasi dan mengumpulkan saran dan masukan yang bermanfaat dari seluruh pelaku penegakan hukum di laut sehingga strategi dan upaya pengamanan laut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Forum dihadiri oleh sekitar 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait, yaitu Ditpolair Polda Kalbar, Dinas Perikanan Pontianak, PSDKP, Syahbandar/KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Lantamal, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pontianak.(PN)


Readmore »

Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat AnjangsanaKepada Mantan Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat

Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat AnjangsanaKepada Mantan Ketua Daerah Jalasenstri Armada Barat


Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB) Ny. Aan Kurnia melaksanakan anjangsana dengan melakukan kunjungan kepada para mantan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) dan mantan Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB), Jumat (25/11). Kegiatan anjangsana tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam rangka menyambut Hari Armada RI tahun 2016.

Dalam anjangsana tersebut, Ketua   DJAB Ny. Aan Kurnia mengunjungi kediaman mantan Pangarmabar ke-8 Laksamana TNI (Purn) Arief Kushariadi dan mantan Ketua  Daerah Jalasenstri Armada Barat (DJAB)  Ny. Arief Kushariadi di Komplek TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua  DJAB Ny. Aan Kurnia menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mempererat jalinan tali silaturahmi  Keluarga Besar Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Keluarga Besar Purnawirawan TNI Angkatan Laut.

Dalam kegiatan anjangsana tersebut, Ketua  DJAB Ny. Aan Kurnia  didampingi Wakil Ketua DJAB Ny. Yudo Margono, Ny. Angkasa Dipua, Ny. Puguh Santoso, Ny. Rukmoko dan Perwira Tertua (Pater) Kowal Koarmabar Kolonel Laut (KH/W) Dewi Sarti.
Readmore »

Lomba Menembak, Peringati HUT Ke-54 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Lomba Menembak, Peringati HUT Ke-54 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut


Dalam Rangka memperingati HUT Ke-54 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Panitia HUT Seskoal menggelar acara Fun Game Menembak Pistol, turut memeriahkan kegiatan tersebut beberapa Pejabat TNI AL dan Peserta Menembak lainnya.

 Panitia menyediakan Hadiah Utama Motor Ducati Untuk Katagori "One Shoot One Bike".

Lomba menembak yang digelat pada Hari Minggu, 27 November 2016 digelar mulai
Pukul 08.00 WIB s.d Selesai dengan mengambil tempat di Lapangan Tembak Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan.


Sementara Lomba dibuka oleh Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Arusukma Indra Sucahyo SE. MM Dan Dilanjutkan Dengan Ramah Tamah

Ketua Panitia Pelaksana Kolonel Agung Jaya Saktika
(Komandan Korps Siswa Seskoal) memberikan arahan teknik menembak yang benar, sebelum menembak dimulai.
Readmore »

JAS Lakukan Konsolidasi Ke Akar Rumput

JAS Lakukan Konsolidasi Ke Akar Rumput


Jaringan Jakarta Agus – Silvi (JAS) yang sudah di deklasikan oleh aktivis ibu kota Jakarta, yang di motori oleh Rachmat Hs Ketua dewan pembina Forum Pemuda Betawi (FPB) yang cukup di kenal di Jakarta, kini terus berupaya menjaring pemilih Ibukota Jakarta.

Rahmat Hs mengaku bahwa “Jakarta Untuk Rakyat” akan menjadikan ormas ini sebagai mesin pemenangan Agus – Silvi, serta akan sangat membantu memenangkan Agus Silvi dalam pilgub 2017.

Pada Kamis (Malam Jumat) 24/11, bertempat di Markas pemenangan Agus Sylvi, di bawah kordinasi JAS, terus melakukan konsolidasi dengan anggotanya dalam bentuk pengajian rutin tiap malam jumat, dan diisi oleh ustad penceramah dari berbagai wilayah, ada ustd Sodikin dari jakta timur, Ustad Anwar dari kebayoran lama dan Ustad Amanu dari Cilincing.
Acara yang di gagas sejak jaman Fauzi Bowo dilaksanakan di sekertarian FPB Atau JAS di jln limboto Benhil. Jakarta pusat, sangat penting dilaksanakan agar Tim pemenangan Agus Sylvi melalui JAS Tetap terus berkordinasi dan trus melakukan penggalangan di kampung nya masing masing, hadir perwakilan Tambora, Kebon kacang, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kebayoran Lama, Mampang, serta wilayah lain.

Dalam sambutannya, Rachmat Hs berpesan untuk selalu kita melakukan penggalangan untuk kemengan agus sylvi, dan jaga soliditas tim walau dalam keterbatasan, ustad Anwar dalam ceramahnya mengatangan orang cerdas itu orang yang mempersiapkan amal sebelum kita mati, Ustad Anwar mengajak kita semua untuk selalu berbuat baik, berbuat yang manfaat dan memenangkan Agus Sylvi adalah salah satu perbuatan baik dalam rangka memperbaiki kampung kita agar lebih baik, paparnya. (NK)

Readmore »

WASPADAI AKSI SENGKUNI POLITIK PASCA AHOK TERSANGKA

WASPADAI AKSI SENGKUNI POLITIK PASCA AHOK TERSANGKA

Menyikapi kondisi politik di Ibukota Jakarta yang kian memanas, beberapa tokoh masyarakat dan Pemuda menggelar Dialog Kebangsaan di Gedung Joang 45 Jakarta, acara dengan Tema “Sengkuni Politik Pasca Ahok” tersangka tersebut digelar Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi bekerjasama dengan Jaringan  Swadaya Warga Jakarta Raya (Jawara).

Kami menyayangkan pihak Polri yang telah menetapkan Ahok sebagai Tersangka melalui cara voting. Artinya, dalam mengambil keputusan, suara terbanyak dari pihak penyidiklah yang diakomodasi sebagai ketetapan untuk menentukan Ahok tersangka. Sedangkan suara minoritas yang melihat tidak ada bukti yang cukup Ahok dalam penistaan agama, justru ditolak.

Cara seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum materil dan formil. Hukum materil bermaksud membuat terang sebuah perkara apakah suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak, dalam kasus Ahok jelas sebagian pendapat penyidik melihat  perbuatan Ahok tak memenuhi unsur penistaan agama.

Sedangkan hukum formil dalam KUHAP jelas dilanggar karena bukti-bukti yang diajukan penyidik untuk menetapkan Ahok tersangka berkadar abu-abu, tak terang dan tak mutlak sebagai bukti permulaan yang cukup, hal tersebut diungkapkan Mustaqhfirin, Koordinator Dialog Kebangsaan. Disela acara tersebut.

menurutnya, Polri dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka, juga mengabaikan fakta tentang adanya dugaan kepentingan politik di balik aksi-aksi mendesak Ahok untuk diproses secara hukum.

Polri tidak peka bahwa tidak sedikit kelompok tertentu seperti kader HMI dan alumni HMI yang yang setuju dengan aksi mendesak Ahok untuk diproses hukum bahkan mendesak Polri untuk menangkap dan menahan Ahok, sebenarnya diduga kuat telah berpihak pada kepentingan politik pasangan tertentu. Bukti ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa aksi-aksi terkait dengan penistaan agama sudah tak murni lagi, kader HMI sudah terlibat dalam aksi dukung salah satu calon.

Foto lainnya adalah alumni HMI, Ahmad Yani dahulu anggota DPR RI 2009-2014 dari PPP yang sejak awal pencalonan secara terang-terangan mendukung Anies-Sandi. Lihat foto deklarasi relawan Anies-Sandi di Rukan Permata Jatinegara dan beberapa tempat lainnya, terlihat Ahmad Yani telah menjadi partisan dan juga menjadi Kordinator Advokat kawal Fatwa MUI. Hal ini sangat disayangkan karena posisi Ahmad Yani saat sekarang ini adalah Komisaris Indonesia Power, salah satu anak perusahaan PLN sehingga kami sangat khawatir nantinya karyawan PLN dan Indonesia Power akan dimobilisasi untuk mendukung Anies-Sandi.

Foto lainnya adalah M. Chozin Amirullah, dahulu Ketua Umum PB HMI yang sekarang telah menjadi Ketua Relawan Sahabat Anies-Sandi. Posisi Chozin dahulu juga tercatat sebagai staf khusus Anies Baswedan saat menjadi Mendikbud. Belum lama ini tersebar juga video dalam youtube yang menayangkan orang-orang yang mirip Riziek Shihab dan Agus Yudhoyono sedang makan bersama pasca aksi 411. Tersebar juga foto-foto demo menolak Ahok- Djarot yang sedang kampanye dilakukan oleh orang-orang yang sama.

Bukti foto-foto tersebut harusnya meningkatkan kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam melihat aksi-aksi mendesak ahok dihukum dan upaya penolakan Ahok-Djarot yang sedang blusukan di kampung-kampung, murni terdapat kepentingan politik. Kegiatan demonstrasi sudah tidak murni lagi sebagai aksi moral karena sudah ada kepentingan politik kelompok tertentu yang bukan saja menyasar masalah Ahok tetapi pada kekuasaan pemerintahan yang sah.

Sayangnya Polri kurang peka terhadap fakta adanya kepentingan politik tersebut dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka. Polri terkesan tidak adil dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang justru menjadi provokator dan penghasutan.

Polri juga tak cukup hanya memanggil berbagai pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana saat aksi 411, tetapi Polri seharusnya melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap SBY yang pidatonya diduga dapat dikualifikasi sebagai provokasi, hasutan dan penuh dengan muatan politik, khususnya kepentingan politik calon dan putranya yang sekarang menjadi salah satu kandidat Cagub DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mendesak kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah tegas dan menghimbau agar:

1. menangkap aktor politik dan provokator yang menginginkan bangsa ini terpecah, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap SBY yang diduga melakukan provokasi dan hasutan pada pidatonya tanggal 2 November 2016.

2. kepada Presiden RI, untuk menolak tawaran dan mengundang SBY untuk hadir dalam jamuan makan pagi, siang dan malam ke istana negara.

3. Masyarakat harus bersatu demi keutuhan bangsa dan negara serta menjaga agar pilkada DKI Jakarta berjalan dengan baik dan menolak provokasi yang telah memiliki muatan politik, papar Mustaqhfirin yang juga Alumni HMI.

Sementara Ketua Jaringan  Swadaya Warga Jakarta Raya, M Guntur juga menambahkan, bahwa secara politik khususnya pada Pilkada saat ini, jika ada calon yang di caci justru banyak yang simpati, sementara yang di puji-puji bisa jadi akan di cacimaki, dan Jawara yakin pada Pilkada 15 Februari 2017 nanti, dengan seringnya Ahok di caci, maka akan memunculkan simpati buat Ahok, dan Ahok akan memenangkan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta 2017 – 2022 nanti, tegasnya. (Red)

Readmore »

Kepala Bakamla RI dan Kepala Coast Guard China Bahas Keamanan Kawasan

Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., mengadakan pertemuan kerja dengan Kepala China Coast Guard Meng Hongwei di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk bertukar pandangan dalam hal kerja sama penegakan hukum di laut, beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan tersebut kedua pimpinan di bidang penegakan hukum maritim tersebut menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan kepentingan bersama di antara kedua negara, serta menggaris bawahi perlunya dilakukan pertemuan tingkat tinggi, pelatihan personel, kunjungan kapal dan pengembangan kapasitas kemampuan.
Kesemlatan ini juga dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk sepakat saling meningkatkan rasa percaya, keyakinan dan koordinasi sehingga dapat merespon secara tepat dan efektif kejahatan lintas wilayah dan perselisihan di laut guna memelihara keamanan dan kestabilan kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama maritim melalui partisipasi dan keikutsertaan dalam mekanisme regional dan internasional yang relevan, juga merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Hal lain yang tak kalah penting dalam kesepakatan kedua negara sebagaimana tercatat dalam ringkasan pertemuan adalah perhatian pada aspek kerja sama pertukaran informasi dan latihan gabungan.(Bakamla RI)
Readmore »

Sempurnakan Reformasi Birokrasi, Bakamla RI Evaluasi Penilaian Kinerja

Dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bakamla RI menggelar rapat Penyusunan Laporan Kinerja Bakamla RI dan Penyempurnaan Dokumentasi Reformasi Birokrasi di Hotel Best Western, Kemayoran, Ruang Ballroom, Lagoon 2, Kamis (24/11/2016).

Rapat dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Evaluasi Bakamla RI Nofel Hasan, S.E., M.M., dihadiri para nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), yakni: Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan & Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Dra Nadimah, MBA., dan Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan & Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II-2 Dra. Endang Purwaningsih, MAP.

Rapat tersebut antara lain bertujuan untuk memotret pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, memberikan saran perbaikan sebagai percepatan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta untuk menetapkan Indeks RB dan Tingkat Akuntabilitas.

Beberapa program reformasi birokrasi yang dievaluasi dalam upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi antara lain program Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 

Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja Bakamla RI Iwan Catur Karyawan, S.H., Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumga Bakamla RI AKBP Nyoto saptono, S.H., M.Si (Han), M.Mar, serta para pejabat eselon IV Bakamla RI.(Pry))
Readmore »

Optimalkan Penanganan Laut, Bakamla RI Gelar Rakor Advokasi Hukum

Sebagai salah satu bentuk sinergi antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan instansi terkait lainnya dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI menggelar Rapat Koordinasi Advokasi dan Penegakan Hukum Keamanan Laut Wilayah Timur, di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (23/11/2016).

Rapat bertema “Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana di Laut Melalui Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum” tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Advokasi dan Pertimbangan Hukum Heru Satrio Wibowo S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Sub Bidang Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Agung Mardiwibowo S.H., M.H. dan Kepala Seksi Advokasi Hukum Andy Apriyanto, S.H., M.Si. selaku moderator.

Rapat dihadiri oleh perwakilan beberapa stakeholder setempat, antara lain dari Ditjen Bea dan Cukai, Kejaksaan, Polair, Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KSOP-KPLP), dan perwakilan Zona Maritim Timur Bakamla RI.

Rapat koordinasi ini merupakan sarana yang tepat bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada di perairan wilayah timur sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Dari diskusi yang dilakukan oleh seluruh perwakilan lembaga penegak hukum di laut itu dihasilkan beberapa hal, yaitu perlu dibentuk mekanisme penanganan perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI, termasuk didalamnya adalah diperlukannya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bakamla RI dengan instansi terkait penanganan perkara tersebut. Selain itu pembuatan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) khusus laut untuk memelihara dan mengamankan barang bukti tangkapan berupa kapal menjadi perhatian serius yang perlu segera diwujudkan.

Yang tak kalah penting dari pembahasan tersebut adalah bahwa agar penanganan terhadap seluruh permasalahan di laut dapat berjalan dengan optimal, maka setiap lembaga harus berani menghilangkan ego sektoral dan bersama-sama meningkatkan sinergi antara aparatur penegak hukum di laut.(Ns))
Readmore »

Bakamla RI Bersinergi Pantau Perairan Indonesia

Bakamla RI Bersinergi Pantau Perairan Indonesia

Badan Keamanan Laut RI bersama-sama dengan PSDKP Bitung dan Lantamal VIII Manado lakukan tugas dan fungsinya mengamankan laut dan perairan Indonesia dari segala potensi ancaman yang ada melalui Operasi Udara Maritim Bhuana VIII, di Perairan sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (24/11/2016).

Operasi udara yang di gelar setelah berakhirnya Patroli Operasi Nusantara (OpsNus)-VIII tahun 2016 di 3 zona maritim, dan dilanjutkan pula dengan Patroli Penguatan OpsNus VIII tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparat keamanan laut dari berbagai stakeholder.

Operasi Udara Maritim Bhuana VIII di bawah komando Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Marsekal Pertama TNI Widiantoro, M.B.A. kali ini mengoptimalkan kekuatan dengan menyusuri perbatasan RI-Philipina, untuk memantau dan memastikan situasi perairan di wilayah yang terbilang rawan tersebut dapat diamankan.

Dari pantauan udara yang dilakukan ini apabila di ketahui adanya kapal-kapal yang mencurigakan, akan diteruskan kepada unsur dilaut. Melalui koordinasi optimal antara patroli laut dan udara diharapkan kondisi laut yang bebas dari segala ancaman dapat diwujudkan, khususnya ketika pada saat ini keamanan laut menjadi salah satu faktor penting dalam proses Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Selama kurun waktu sepanjang tahun 2016, Bakamla melalui OpsNus I – VIII dan Penguatan OpsNus VIII yang berlangsung hingga 25 November 2016 esok hari telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.393 kapal dan menangkap 70 kapal dengan berbagai kasus pelanggaran, antara lain Illegal Fishing, ketidaklengkapan dokumen, keimigrasian, penyelundupan dan BBM illegal.

Keberhasilan tersebut tentunya dengan melibatkan stakeholder terkait dalam setiap kegiatan operasi yang dilaksanakan. Selain kapal patroli Bakamla RI, Operasi patroli tahun 2016 juga dilaksanakan dengan melibatkan 48 unsur kapal patroli stakeholder antara lain TNI AL, Kepolisian RI, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan kapal Pemerintah Kabupaten Sambas.

Demi keamanan laut nusantara, hingga saat ini operasi udara maritim yang dilancarkan jajaran Bakamla RI masih terus berjalan.(Py)
Readmore »

Kasal Terima Laporan Kenkat Enam Pati

Kasal Terima Laporan Kenkat Enam Pati

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menerima laporan kenaikan pangkat enam  Perwira Tinggi TNI Angkatan  Laut bertempat di Auditorium,  Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/11).

Kasal Dalam sambutannya mengatakan bahwa kenaikan pangkat pada hakekatnya bermakna sebagai prestasi, penghargaan, amanah dan motivasi. Selain itu kenaikan pangkat merupakan indikator prestasi seorang prajurit atas kinerja yang telah ditunjukkan selama penugasannya. oleh karena itu, negara memberikan reward atas prestasi tersebut.

Keenam Pati yang naik pangkat antara lain Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Ferial Fachroni, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Bakamla Laksamana Pertama TNI Prasetyo, S.Pi., M.Tr.(Han)., M.A.P., Direktur “C” Bais TNI Laksamana Pertama TNI Drs. I Putu Arya Angga S. dan Komandan Lantamal VII Kupang Brigadir Jenderal TNI Dedi Suhendar.(NS)
Readmore »

KORPRI MABES TNI AL GELAR CERAMAH EDUKASI JABATAN FUNGSIONAL DAN KINERJA BERBASIS KOMPETENSI

KORPRI MABES TNI AL GELAR CERAMAH EDUKASI JABATAN FUNGSIONAL DAN KINERJA BERBASIS KOMPETENSI

Dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke-45, Dewan Pengurus Korpri TNI AL menggelar kegiatan ceramah edukasi bertema Pengembangan Karier pada Jabatan Fungsional bagi PNS TNI Sebagai Mitra Prajurit TNI Dalam Mendukung Tugas Pokok TNI, Rabu (23/11/2016) di Auditorium Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.

Ceramah edukasi yang diikuti oleh sekitar 200 PNS dari Mabes TNI, PNS TNI AD, PNS TNI AL serta PNS TNI AU sewilayah Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Wakil Asisten Personel (Waaspers) Panglima TNI Brigjen TNI A. Yuliarto mewakili Aspers Panglima TNI Marsekal Muda TNI Bambang Samoedro, S.Sos., M.M. dengan menghadirkan penceramah Agus Praptana, S.Sos., M.A.P. dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kegiatan ceramah edukasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Dewan Pengurus Korpri TNI AL dalam rangka menyambut HUT ke-45 Korpri pada 29 November 2016 mendatang.

Unit Korpri Mabes TNI dan angkatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT Korpri ke-45 diantaranya bakti sosial donor darah bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta dengan Panita Pelaksana Korpri Unit TNI AU serta kegiatan olah raga bersama.

Dalam amanatnya saat membuka kegiatan ceramah edukasi, Aspers Panglima TNI yang dibacakan oleh Waaspers Panglima TNI mengatakan bahwa seminar ini merupakan upaya pembinaan bagi PNS agar mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, khususnya dalam rangka mengembangkan karier jabatan fungsional tertentu.

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI drg. Widya Leksmanawati, Sp.Ort., M.M. menjelaskan bahwa saat ini jumlah anggota Korpri TNI sebanyak 47.571.00 yang tersebar di berbagai satuan TNI perlu pembinaan yang komprehensif, salah satunya dengan menyampaikan gambaran peluang PNS TNI untuk mengembangkan kompetensi sehingga mampu menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional di lingkungan TNI.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Korpri Unit TNI AL Drs. Safwanudin, M.M. mengungkapkan bahwa kegiatan ceramah edukasi ini merupakan momentum yang tepat agar jajaran PNS TNI memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, bahwa karier PNS tidak hanya melalui jabatan struktural saja yang ke depan akan semakin terbatas jumlah jabatannya namun bisa dikembangkan melalui jabatan fungsional.

Kegiatan ceramah yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut (Kadiswatpersal) Laksamana Pertama TNI Ir. Ade Sumadi, M.A.P., Paban VI Binpers PNS Spers TNI Kolonel Caj Drs. Agung Zamani, M.Sc., para pejabat teras Mabesal serta pengurus Korpri TNI ini diakhiri dengan sesi tanya jawab.(NK)
Readmore »

WAASOPS KASAL BUKA RAKERNISKUM TNI AL 2016

WAASOPS KASAL BUKA RAKERNISKUM TNI AL 2016

Perkembangan potensi konflik Laut China Selatan kini semakin memanas. Meskipun Indonesia bukan termasuk claimant state, namun posisi geografi Indonesia, memaksa Indonesia harus waspada agar tidak masuk dalam pusaran konflik tersebut. Indonesia harus bisa memainkan peran dalam penyelesaian konflik ini, serta TNI AL harus meningkatan kewaspadaan agar tidak terkena spill over atau dampak dari situasi tersebut.

Demikian diungkapkan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., saat membuka pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Bidang Hukum (Rakerniskum) TNI AL Tahun Anggaran 2016 di Mega Mendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/11).

Asops Kasal juga menjelaskan saat ini permasalahan hukum baik yang aktual maupun potensial terjadi adalah permasalahan keamanan laut dengan meningkatnya aksi-aksi kejahatan, yang semula didominasi oleh kejahatan konvensional dengan pelaku dari kalangan masyarakat biasa, beberapa tahun belakangan ini meluas menjadi kejahatan berdimensi internasional atau sering disebut transnational crime, antara lain perompakan, illegal fishing, terorisme, penyelundupan serta illegal migrant.

Penyelesaian beberapa tindak pidana tersebut, kata Asops Kasal, perlu dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar beberapa instansi dalam menangani beberapa permasalahan tersebut. Diskumal dan jajaran harus dapat menjalankan perannya dengan memberikan bantuan hukum dan saran-saran yang berkaitan dengan hukum,, tegas Asops Kasal.

Sementara itu, Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., menjelaskan, Rakerniskum 2016 yang digelar selama dua hari mulai tanggal 23-24 November 2016 ini diikuti 47 orang Perwira Hukum TNI AL. Kegiatan yang mengambil tema “Dengan Rakerniskum TNI Angkatan Laut TA 2016 Kita Tingkatkan Soliditas dan Kinerja Dinas Hukum TNI Angkatan Laut”. Rakernis difokuskan pada pembahasan permasalahan yang menonjol dari Diskum Lantamal Wilayah Barat, Wilayah Timur, serta solusi pemecahannya.

Menurut Kadiskumal, Dengan pembahasan masalah hukum yang saat ini sedang mengemuka, diharapkan para perwira hukum mendapat pengetahuan, informasi dan solusi pemecahan yang komprehensif serta diharapkan para perwira hukum untuk selalu mengikuti perkembangan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Perwira Hukum Angkatan Laut dari seluruh jajaran TNI AL baik Kotama/Pangkalan dan Mabesal, serta di hadiri oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut.

Readmore »

Koarmabar Terima Kunjungan Kehormatan Komandan Gugus Tugas Latihan Angkatan Laut Korea Selatan

Koarmabar Terima Kunjungan Kehormatan Komandan Gugus Tugas Latihan Angkatan Laut Korea Selatan

Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, S.E., mewakili Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., menerima kunjungan kehormatan Komandan Gugus Latihan Angkatan Laut Korea Selatan Laksamana Muda Lee Sanghoon di ruang VVIP Markas Komando (Mako) Koarmabar, Rabu (23/11).

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., dalam sambutannya yang dibacakan Kasarmabar mengatakan, kerjasama Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin diberbagai bidang, diantaranya bidang pertahanan yaitu pengadaan Alutsista sistem persenjataan dari Korea Selatan. Di samping itu TNI Angkatan Laut setiap tahun mengirim perwira untuk mengikuti sekolah setingkat Seskoal dan sekolah Bahasa Korea di Korea Selatan.

Lebih lanjut Pangarmabar mengatakan perkembangan lingkungan strategis yang kompleks memerlukan kerjasama dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, regional dan global. Sebagai mitra penting dalam dialog Asean dan bagian dari keamanan di seluruh Asia, penting bagi Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut Korea Selatan.

Selanjutnya dikatakan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., sebagai penjaga lautan, Koarmabar memiliki komitmen untuk menjamin keselamatan dan keamanan perairan wilayah barat kepulauan Indonesia yang memiliki peran penting terhadap stabilitas kawasan ini. Memahami akan perubahan lingkungan tersebut, Koarmabar membentuk dan mengembangkan sistem Western Fleet Quick Response (WFQR) dalam menindak semua pelanggaran di laut khususnya Selat Malaka dan Singapura.

Pada kesempatan itu juga, Komandan Gugus Latihan Angkatan Laut Korea Selatan Laksamana Muda Lee Sanghoon yang di dampingi Atase Pertahan Korea Selatan, Komandan Kapal Perang Chung Mu Gong dan Cheonji menyaksikan pemutaran video profil Koarmabar agar lebih memahami tugas-tugas Koarmabar dan tanggung jawabnya. Kunjungan kehormatan tersebut diakhiri dengan tukar menukar cinderamata antara kedua pejabat.

Turut mendampingi Kasarmabar pada kesempatan tersebut Asrena Pangarmabar dan Aspers Pangarmabar serta Dankolatarmabar.
Readmore »

KRI Teluk Cirebon 543 Sandar Perdana di Dermaga Baru Pondok Dayung

KRI Teluk Cirebon 543 Sandar Perdana di Dermaga Baru Pondok Dayung


Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Cirebon-543 salah satu unsur Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar)  sandar perdana dengan lancar dan aman di Dermaga baru Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, disaksikan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., Rabu (23/11).

Dermaga baru Pondok Dayung yang disandari  KRI Teluk Cirebon-543 tersebut juga akan digunakan sebagai tempat upacara peringatan Hari Armada Republik Indonesia tanggal 5 Desember 2016.

Usai menyaksikan proses sandar KRI Teluk Cirebon-543, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., melanjutkan kegiatan pemeriksaan secara detail kesiapan ruangan-ruangan  gedung baru yang rencananya dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.

Dalam pada itu,  Pangarmabar  juga melaksanakan pengecekan lingkungan Ksatrian TNI Angkatan Laut Pondok Dayung untuk lebih mengetahui dan memastikan pertumbuhan pepohonan  dan perawatan taman untuk penghijauan, sehingga Ksatrian TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, akan semakin indah, asri dan sejuk.

Adapun jumlah jenis  pohon yang telah ditanam sebanyak 3.235 pohon diantaranya pohon kelapa, palem, mangga, jeruk, jambu, sawo, cemara, ketapang dan beringin serta penanaman rumput taman seluas 10.500 meter persegi.

Turut mendampingi Pangarmabar dalam kegiatan tersebut, Kasarmabar Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, S.E., Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) I. Ketut Suardana, S.H., para pejabat utama Koarmabar dan pejabat utama Lantamal III Jakarta.

Readmore »

Bakamla RI Tampil Prima di Pameran Marintec Indonesia 2016

Bakamla RI Tampil Prima di Pameran Marintec Indonesia 2016

Sebagai wujud rasa bangganya, Sekretaris Deputi III Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ir. Arif Rachman, M.Si. membubuhkan goresan tinta emas berupa pesan dan kesan yang dituangkan di atas kain kanvas berukuran 60x40 cm, yang berbunyi sebagai berikut: Sukses untuk Bakamla dalam mendukung Program Pemerintah bidang maritim "Indonesia Poros Maritim Dunia".

Goresan tinta emas tersebut dilakukannya sesaat setelah dirinya membuka secara resmi pameran Marintec Indonesia 2016 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine, dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat terkait, di Selasar Hall D2, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Pejabat yang melakukan penekanan tombol sirine tersebut yakni: Kabag TU dan Rumga AKBP Nyoto Saptono, S.H., M.Si (Han)., M.Mar., mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., serta Ketua Asosiasi Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam, Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Johnson, Indonesian Corrossion Association (Indocor) Ronald.

Dalam pameran tersebut Bakamla RI menampilkan berbagai foto kegiatan yang telah dilaksanakan seperti tangkapan operasi, kegiatan Joint Exercise dalam rangkaian Head of Asian Coast Guard Meeting (HACGAM) 2016, tampilan sistem monitoring dan surveillance di Pusat Informasi Maritim Bakamla RI serta foto yang menggambarkan sinergi yang terjalin antara Bakamla RI dengan 14 Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu juga ditampilkan filler berdurasi 21 menit yang menampilkan profil Bakamla RI dan Operasi Nusantara I - VIII yang dilaksanakan mulai Januari sampai Oktober sepanjang tahun 2016. Untuk menunjukkan tugas, fungsi dan perannya, dalam pameran juga ditampilkan pakaian Unit Reaksi Laut Cepat (URCL), pakaian anti dekontaminasi radiasi, dan pakaian Selam, yang telah digunakan dalam operasi keamanan dan keselamatan laut Bakamla RI.

Tampilan booth pameran Bakamla RI dilengkapi pula dengan miniatur kapal-kapal patroli yang dimiliki, antara lain Kapal Negara (KN) ukuran 48 meter, Kapal Catamaran, Kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) serta miniatur Kapal Negara (KN) berukuran 110 meter, yang pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan direncanakan selesai pada Oktober 2017.

Pameran Marintec Indonesia 2016 ini diikuti pula oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Institut Teknologi 10 November Surabaya serta berbagai asosiasi industri maritim dalam dan luar negeri.

Pameran yang menjadi ajang pertemuan eksklusif para pelaku industri maritim ini dihadiri oleh para perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat, antara lain: Rusia, Spanyol, Serbia, Vietnam, Malaysia, Amerika Serikat, dan Thailand serta tamu undangan lainnya.
Readmore »

DANPUSPOMAL PIMPIN SERTIJAB DANSATMA PUSPOMAL DAN RESMIKAN AREA NIAGA KULINER

DANPUSPOMAL PIMPIN SERTIJAB DANSATMA PUSPOMAL DAN RESMIKAN AREA NIAGA KULINER 

Setelah memimpin serah terima jabatan Komandan Satuan Markas (Dansatma) Puspomal, Komandan Puspomal Laksmana Pertama TNI M Richard, S.H. meresmikan area niaga kuliner Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, Selasa, 22/11/2016.

Danpuspomal memimpin sertijab Dansatma Puspomal dari Mayor Marinir Zaenal Bajuri kepada Kapten Laut (PM) Matrokim di Lapangan Apel Mako Puspomal Kodamar Jakarta Utara. 

Sementara persemian area niaga kuliner yang merupakan kerja sama Primkopal Puspomal dengan PT. Sosro dilaksanakan di depan Ruko Kokan Permata Jln. Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Tercatat 20 (dua puluh) pedagang binaan yang akan menjual berbagai makanan di area tersebut. 

Danpuspomal mengatakan kegiatan pembinaan pedagang kecil ini merupakan upaya menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong dengan bekerjasama dengan Primkopal. "Dengan memberikan tempat yang representatif ini para pedagang kecil dapat memperbaiki usahanya dan meningkatkan pendapatnya," ujar Danpuspomal. 

Upaya ekonomi kerakyatan yang didukung PT . Sosro ini mengambil tema "Dengan semangat gotong royong Primkopal siap mewujudkan perekonomian kerakyatan".
                                 
Acara ini dihadiri para Direktur Puspomal, Danpom Lantamal III, Camat Kelapa Gading Barat dan Prajurit dan PNS Puspomal serta para pedagang binaan Primkopal Puspomal.
Readmore »

Rahmat Hs : Ada apa dengan negara kita?

Rahmat Hs : Ada apa dengan negara kita? 

Kenapa Ahok tidak di tahan? 
Itulah pertanyaan yang ada dibenak Umat Islam saat ini. Dimana Hari ini Petinggi Negara mengeluarkan pernyataannya yang mana seolah-olah negara ini sedang genting ? 

Saya mencerna dari pernyataan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri semuanya mengindikasikan adanya upaya upaya Makar terhadap pemerintahan yang sah terutama mencermati rencana aksi tgl 2 Desember 2016.

Sebagai pimpinan ormas di Jakarta saya tidak melihat idikasi tersebut, Jakarta kondusif dan biasa saja, persoalan Jakarta adalah persoalan Ahok yg menista kan Agama dan Al Quran yg melebar kedaerah daerah menjadi isu nasional, kenapa ini terjadi?

awalnya, karena lambatnya aparat hukum merespon persoalan ini, persoalan yg sangat sensitif dan sangat mengganggu kebhinekaan, persatuan dan toleransi umat beragama yg menjadi ciri Indonesia.

apa susahnya menahan ahok ? Karena Ahok sudah menjadi tersangka dan kalau Kapolri tidak berani menahan ahok takut kalau Ahok bebas murni dan Ahok menuntut balik polisi, menurut saya ini statmen kurang tepat di lakukan oleh Kapolri, Ahok tidak mungkin lari dan menghilangkan barang bukti tapi ahok punya potensi mengulangi perbuatannya ini lebih berbahaya, hari ini saja Ahok sudah dilaporkan kembali ke polisi dengan kasus fitnah.

sebaiknya menurut saya ahok sudah bisa di tahan dan pengadilan yang menentukan ahok bersalah atau tidak ini normal dan wajar,polisi jangan takut dan ragu.ujar Rachmat Hs ketua Dewan Pembina FPB. (Red)
Readmore »

Tim WFQR Lantamal IV Tanjungpinang  Gagalkan Pencurian 20 Ton Kabel Bawah Laut Pulau Bintan

Tim WFQR Lantamal IV Tanjungpinang  Gagalkan Pencurian 20 Ton Kabel Bawah Laut Pulau Bintan


Tim WFQR Western Fleet Quick Response Satkamla Lantamal IV berhasil menggagalkan aksi pencurian kabel bawah laut didaerah Pulau Bintan setelah sekian lama diintai oleh Tim WFQR-IV.

Berbekal informasi yang didapat tim WFQR-4 bergerak menyusuri arah masuk alur sungai menggunakan Patkamla Rempang dan melaksanakan  penyekatan masuk Sungai Sei Telop Batu 23 (Belakang Gardu Induk PLTU).

Selanjutnya WFQR 4 menggunakan Searider dan Speed Pos Angkatan Laut Kijang saat didepan muara Sei Telop melaksanakan penyisiran alur sungai sejauh 1.5 Nautical Mile dari mulut alur dengan kedalaman 1 meter menuju pasang tertinggi dengan lebar sungai kurang lebih 5 meter.

Sedangkan tim WFQR yang lain bergerak terus mengintai ditengah pekatnya malam dan berhasil ditemukan barang bukti kabel laut yang sudah berupa besi dan tembaga yang sudah dikupas ditaksir kurang lebih 20 ton, ditempat tersebut juga ditemukan sebuah sepeda motor merk Supra dan 2 buah golok milik pelaku yang tertinggal.

Sampai saat ini tim WFQR Satkamla Lantamal IV masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang melarikan diri masuk kedalam hutan bakau yang lebat., dengan berbekal beberapa barang bukti yang tertinggal tim WFQR telah mengantongi identitas para pelaku pencurian kabel bawa laut yang berada dipulau Bintan.

Menurut Danlantamal IV Laksma TNI S.Irawan aksi pencurian kabel bawa laut oleh sindikat ini sangat terorganisir dan melibatkan beberapa kelompok hal ini sangat merugikan Negara dan bahkan pelaku-pelaku ini bisak dikatakan penghambat pembangunan yang ada di Kepulauan Riau.

Danlantamal IV mengakui dari jumlah kurang lebih 20 ton kabel bawah laut ini yang berhasil disita memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mempunyai kandungan tembaga dan besi yang harganya cukup pantastis, kita juga akan bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengungkap siapa penadah barang-barang ini.

“Kita jangan kalah dengan aksi-aksi pencurian kabel bawah laut yang ada dikepri ini kita harus perangi, percuma kita membangun kalau mental masyarakat kita masih seperti ini, namun Irawan mengingatkan pemerintah daerah juga harus berperan aktif membina masyarakat memberikan solusi lapangan kerja, sebab kalau kita analisa ini disebabkan faktor ekonomi dan cara mudah mendapatkan uang cepat”. Jelas Irawan.
Readmore »

Guspurla Koarmbar Tangkap Kapal Ikan Ilegal Vietnam

Guspurla Koarmbar Tangkap Kapal Ikan Ilegal Vietnam

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar (TUM-385) salah satu unsur yang tergabung dalam Operasi Yudha Sagara-16 dibawah kendali operasi Komandan Gugus Tempu Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Kolonel Laut (P) Arsyad Abdullah menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal berbedera Vietanam di Perairan Natuna, Senin (22/11).

Penangkapan KIA Vietnam terjadi ketika  terdeteksi radal KRI TUM-385 yang sedang melakukan Operasi Yudha Sagara-16 ditangkap saat melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di Perairan Indonesia tepatnya pada koordinat 05° 17' 21" Lintang Utara dan 108° 04' 51" Bujur Timur disekitar Perairan laut Natuna atau 32 Nm dari Utara Pulau Laut. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal ikan yang dinakhodai Tran Thien Minh tidak dapat menunjukan dokumen penangkapan ikan yang sah.

            Berdasarkan temuan pelanggaran tersebut, KIA Vietanam yang berbobot 40 GT beserta nahkoda dan 9 orang anak buah kapal serta muatan berupa ikan hasil tangkapan sebanyak 0,5 ton, dikawal KRI TUM-385 menuju Pangkalan Angkatan Laut Ranai untuk proses hukum lebih lanjut.
Readmore »

 

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6