Selasa, 23 Mei 2017

FORUM DISKUSI TNI AL BAHAS SIKAPI AKTIVITAS MILITER ASING DI ZEEI

FORUM DISKUSI TNI AL BAHAS SIKAPI AKTIVITAS MILITER ASING DI ZEEI

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi beragam isu keamanan maritim, antara lain Transnational Organized Crime (TOC), seperti Illegal immigrants, Human trafficking, Piracy and sea armed robbery, weapons trafficking, IUU fishing, Illegal logging, Illegal mining, Maritime terrorism serta pelanggaran wilayah, demikian dikatakan Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., yang diwakili oleh Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal) bertempat di Gedung Neptunus, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/05).

Selain itu, tantangan yang juga perlu diwaspadai adalah kehadiran Armada kapal perang asing di ZEEI, lanjut Asops Kasal. Perlu dipahami pula, bahwa negara-negara asing tersebut mengganggap kehadiran kapal-kapal perangnya beralasan karena merupakan hak mereka dalam hal kebebasan bernavigasi (freedom of navigation) sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Asops Kasal berharap pada kegiatan FGD ini, agar dapat saling bertukar pengalaman, informasi dan pengetahuan, gagasan pemikiran dari para pembicara dan peserta FGD yang memiliki pengetahuan yang relevan, baik dari kalangan internal TNI Angkatan Laut dalam menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI baik dari aspek hukum maupun aspek operasi, dapat menjadi acuan dalam menentukan solusi yang terbaik guna menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI, yang secara umum berorientasi pada terwujudnya stabilitas keamanan negara di laut, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., menjelaskan FGD yang dihadiri oleh staf Kemenko Polhukam, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Perwira menengah TNI AL, TNI AD, dan TNI AU, dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam rangka menentukan solusi yang terbaik bagi Indonesia untuk menghadapi aktivitas militer asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Hadir sebagai pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) ini Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI yang diwakili oleh Cindy Mayrianti, S.H., LL.M dengan topik Dinamika perkembangan lingkungan global strategis dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI, kemudian pembicara selanjutnya Paban V/Straops Sopsal Kolonel Laut (P) Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., dengan topik Gelar operasi strategis yang diperlukan dalam rangka menyikapi dampak negatif dari aktivitas militer asing di ZEEI.

Selain kedua pembicara tersebut hadir pula Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Iis Gindarsah, S.Sos., M.Sc., dengan topik Analisis strategis di bidang Hankamneg di laut dalam rangka menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI, serta pembicara terakhir yaitu dari Akademisi Universitas Padjajaran  R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D dengan topik tinjauan yuridis berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dalam rangka menyikapi aktivitas militer asing di ZEEI.(Nk)

0 komentar:

Posting Komentar