Kamis, 10 Agustus 2017

MENUNGGU IMPLEMENT ASI HUKUM YANG NYATA DAR! NEGARA TERHADAP PT. SMELTING YANG MELANGGAR UNDANG UNDANG NEGARA INDONESIA 

dari Disnaker Gresik nomor1567/ 735/437.58 / 2017 tanggal 26 April 2017 dimana is! Anjuran tersebut mengacu pada Surat dari Disnakem-ans .Iatim no. 560/1142/1085/2017 yang menyatakan bahwa mogok Kerja yang dilakukan oleh PUK SPL FSPMI PT. Smelting adalah tidak sah dimana surat tersebut sudah dinyatakan dicabut.

Oleh karena Surat Penjelasan Mogok Kerja di PT Smelting bernomor :560/1142/108.5/2017 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan, pendapat dan anjuran sehingga mediator menganjurkan ”Agar PT.Smelting dan Pekerja/buruh anggota PUK SPL FSPMI PT.Smelting yang melakukan mogok kerja pada tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri....”telah dinyatakan dicabut , PUK SPL FSPMI PT.Smelting mengirimkan surat ke Disnaker Gresik tanggat 31 Juli 2017 perihal Permohonan Pembatalan lsi Anjuran . Pada tangga! 3 Agustus 2017 PUK SPL FSPMI PT.Smelting bersama Konsulat Cabang FSPMI Gresik dan Dewan Pimpinan Wilayah FSPM! Jawa Timur dalam audiensi dengan Kadisnaker Gresik, Kasi Hubungan lndustriadan disaksikan oleh aparat Kepoiisian , Kadisnaker Gresik menyatakan akan meraIat Anjuran tersebut pada tanggal 4 Agustus 2017, namun pernyataan Kadisnaker tidak dijalankan dengan alasan akan meminta arahan dari Kemnaker RI dan pada tangga! 7 Agustus Disnaker Gresik mengirimkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja .

Untuk itu kami meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang ada di PT.Sme1ting dan melakukan implementasi hukum yang tegas terhadap PT.Smelting karena tetah melanggar undang undang Republik Indonesia dan juga Kemnaker segera merekomendasikan kepada Disnaker Gresik untuk segera mencabut Anjuran no. 567/ 735/437.58 I 2017 tersebut.MENUNGGU IMPLEMENT ASI HUKUM YANG NYATA DAR! NEGARA TERHADAP PT. SMELTING YANG MELANGGAR UNDANG UNDANG NEGARA INDONESIA

Maraknya isu minerba dan konflik antara Pemerintah RI dan PT Freeport tentunya tidak terlepas dari PT .SmeIting yang mengoIah 40% hasiI tambang PT .Freeport yang sahamnya 75% miIik Mitsubishi Jepang dan 25% miIik PT.Freeport. 309 pekerja PT.smeIting yang meiakukan mogok kerja sejak 19 januari 2017 akibat gagalnya perundingan kini di PHK sepihak oIeh PT.SmeIting dan muIai 28 Februari 2017 sampai saat ini perusahaan tidak Iagi membayarkan upah, membIokir akses kesehatan ,bpjs tidak dibayarkan dan tidak Iagi memberikan hak hak Iainnya . Dasar PT.SmeIting tidak Iagi menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut adalah karena adanya surat yang dikeluarkan Disnakertrans Jawa Timur no. 560/1142/108.5/2017 yang menyatakan bahwa mogok Kerja yang dilakukan oIeh PUK SPI. FSPMI PT. Smelting adaIah tidak sah padahal sebelum dikeluarkannya surat hersebut PTSmeIting masih masih membayarkan upah dan hak-hak Iainnya kepada para pekerja selama mogok kerja 

Pada tanggal 14 Maret 2017 Disnakertrans Jawa Timur mengeluarkan surat no.560/352/1085/2017 yang menyatakan bahwa PT.SmeIting berkewajiban membayarkan upah dan hak-hak pekerja Iainnya yang biasa diterima oleh pekerja namun PT.Smelting tidak menjalankannya. Kementrian Tanaga Kerja RI pun telah menerbitkan 2 surat yaitu no. no. BSBS/BINWASKB-PNKJ/Vl/ZON tgl 14 juni dan no. BS36/BINWASK3/VI/2017 tgl 16 juni 2017 yang isinya agar disnaker jatim menindaklanjuti hak hak yang timbul berupa upah yang belum dibayarkan, THR beserta hak hak Iainnya kepada 308 pekerja dan apabiIa dalam batas waktu yg ditentukan belum diIaksanakan agar dapat diambil Iangkah Iangkah tindakan sesuai perundangan yang berlaku namun PT. Smelting tetap tidak menjalankannya. 

Pada tanggal 17 Juli 2017 Disnaker Iatim telah mengeluarkan surat no. 565/181I108.04I201‘I yang menyatakan bahwa surat no 560/1142/108.5/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal Penjelasan Mogok Kerja di PT.SmeIting yang diladikan acuan PT. SmeItIng menghentikan pembayaran upah dan hak hak Iainnya dinyatakan dicabut. 

Disnaker Jatim juga mengeluarkan surat tanggal 28 Juli 2017 Perihal : Penjelasan Nota Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan , dalam surat Penjelasan Nota Pemeriksaan disebutkan bahwa pekerja/buruh masih berhak atas THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Permenaker RI Nomor 6 tahun 2016 dan pegusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . namun Pt Smelting masih tidak mau menjalankan perintah tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim dalam audiensi dengan dirjen Pembinaan Hubungan Industriai dan jajarannya , IndustriaII dan Konfederasi yang tergabung didaIamnya ,Perwakilan 

PUK PT Smelting dan PT Freeport th 9 agustus 2017 menyatakan sudah menerbitkan Nata kedua pada tanggaI 31 Juli 2017. 

Sampai dengan hari ini PT.SmeIting masih berani tidak menjalankan kewajiban kewajibannya dengan alasan sudah dilimpahkan di Pengadilan Hubungan Industrial Gresik yang saat ini sudah dalam proses persidangan . PT. Smelting membawa ke PHI karena telah dikeluarkannya Anjurln.




0 komentar:

Posting Komentar