Jumat, 29 September 2017

Workshop Pertukaran Informasi Bakamla RI, Para Pakar Bersuara

Sejumlah pakar berkumpul dan menyuarakan pendapat pada acara Workshop Mekanisme Pertukaran Informasi yang digelar Direktorat Data dan Informasi (Dit. Datin) Bakamla RI dipimpin Laksamana Pertama TNI Isbandi Andrianto, S.E., M.M., di Hotel Salak Heritage, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Dalam sambutan pembukaan Direktur Datin membeberkan tentang Bakamla RI dan perlunya dibentuk satu mekanisme pertukaran informasi. Dikatakannya, Bakamla RI bertugas dan berwenang menjaga keamanan laut serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan/atau yuridiksi Indonesia. Menurutnya hal tersebut dapat dimulai dengan saling mengisi kekurangan satu instansi dengan instansi lain.

Kompleksnya permasalahan di laut menuntut instansi yang berkepentingan harus bersinergi untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna laut. Untuk mencapai hal itu, dapat dilakukan dengan membangun sebuah mekanisme pertukaran informasi, ujarnya lebih lanjut.

Maksud itu diamini oleh para nara sumber yang hadir. Terdapat 6 orang pakar dibidangnya yang mendukung dan menganggap perlunya hal itu diwujudkan. Secara rinci, pendapat enam pakar tersebut diuraikan berikut ini.

Pembicara pertama, yaitu Ketua Umum PPAL dan Kalakhar Bakorkamla Pertama Laksamana Madya (Purn) Djoko Sumaryono, menyampaikan bahwa untuk menunjang tugas pokok Bakamla RI dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut diperlukan berbagai alutsista. Kekuatan dari pertukaran informasi adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan. Sehingga dibentuknya Bakamla RI adalah untuk membangun sinergitas antar K/L yang memiliki kewenangan di laut demi mewujudkan efisiensi dalam penegakkan hukum di laut. Menurut Laksdya Djoko Sumaryono, ancaman terbesar yang dihadapi para penegak hukum di laut saat ini adalah narkoba, dimana penyebarannya sudah sampai di seluruh wilayah perairan Indonesia secara massif. Untuk itu Bakamla RI sebagai ujung tombak penegakkan hukum serta patroli wilayah keamanan dan keselamatan wilayah di perairan Indonesia perlu melakukan declare pembentukan Indonesian Coast Guard dengan opsi-opsi instansi yang berwenang, disamping  juga harus bisa mendapatkan political will dari pemimpin tertinggi.

Pembicara Kedua, yaitu Ketua Umum Purna Marinir Indonesia Mayor Jenderal (Purn) Rusdi, berpendapat bahwa permasalahan klasik yang terjadi dalam Karinfo (pertukaran informasi) adalah ego-sektoral antar K/L, sehingga sangat perlu memperkuat koordinasi antar instansi, seperti adanya wadah yang mengakomodir semua kepentingan dalam penegakkan hokum. Menurutnya, bisa berbentuk forum ataupun sarasehan. Selain itu juga, akan baik bila Bakamla RI dapat berperan untuk mengusulkan dan menciptakan Siskamnas dan Sistem Informasi Intelijen.

Pembicara ketiga, yaitu Pakar hukum laut dan Dewan Maritim Indonesia Prof. Dr. Hasjim Jalal, banyak menyuarakan tentang sisi historis dan landasan filosofis dari Pembentukan hukum laut Indonesia, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali dasar filosofi dari mengapa Indonesia mendapatkan status negara kepulauan dengan kedaulatan laut meliputi seluruh Indonesia dan tidak terpisah-pisah. Filosofi ini diperlukan untuk mengingatkan pentingnya lautan Indonesia untuk dpertahankan kedaulatannya. Bakamla RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan keamanan dan kesalamatan laut Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang memiliki peran sentral dalam mempengaruhi pengamanan kedaulatan laut Indonesia. 

Pembicara keempat yaitu Ir. Ichsan Firdaus, M.Si., seorang anggota DPR RI Komisi IV,  mengatakan bahwa Bakamla RI harus menjadi penjuru dari sektor keamanan laut di Indonesia, khususnya untuk mengatasi kejahatan perikanan bersama-sama dengan KKP, mengingat saat ini kejahatan di laut semakin beragam dan semakin berbahaya dengan potensi kerugian dilaut yang sangat besar. Bakamla RI sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kelautan pada hakekatnya berwenang untuk menjadi penjuru dari sektor keamanan laut, dalam hal ini DPR juga siap membantu Bakamla dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam keamanan laut dengan catatan Bakamla bersedia untuk tidak segan-segan mengundang pihak DPR RI untuk berdiskusi masalah ini.

Pembicara Kelima Marsekal Muda (Purn) Madar Sahib, Staff Ahli KSAU, mengingat pentingnya tugas Bakamla RI maka dibutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat dengan peningkatan secara berkala untuk menjamin kemampuan Bakamla dalam menjalankan tugasnya dengan optimal dan efektif. Infrastruktur menjadi sangat penting, karena apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang baik, Bakamla tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, terlebih lagi berbicara tentang tugas keamanan laut Indonesia yang sangat luas dan beragam spektrum ancamannya.

Pembicara keenam Haryo Rahmadi, SE, M.Si(Han) yang merupakan Akademisi Universitas Pertahanan, membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Bakamla RI dalam mengefektifkan fungsi lintas sektoral. Haryo mengingatkan bahwa esensi koordinasi dan sinergi tidak boleh diterjemahkan secara birokratis dan prosedural semata, namun harus ditekuni melalui peningkatan interaksi pada berbagai tingkatan strategis hingga pada tataran individu pelaksana di lapangan.

0 komentar:

Posting Komentar