Rabu, 01 November 2017

Bakamla RI Dukung Diplomasi Maritim Indonesia Melalui HACGAM

Bakamla RI Dukung Diplomasi Maritim Indonesia Melalui HACGAM

Jakarta, 1 November 2017 (umas Bakamla RI)--- Capaian Bakamla RI di bidang Capacity Building terkait kerjasama dengan negara-negara anggota Heads of Asian Coast Guard agencies Meeting (HACGAM) telah disampaikan Delegasi RI pimpinan Plt. Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A. pada pertemuan High Level Meeting HACGAM ke-13, di Islamabad, Pakistan, beberapa waktu lalu.

Forum HACGAM memfasilitasi pertemuan antara Coast Guard dan Instansi Keamanan Laut Sipil dari berbagai negara, oleh karenanya keterlibatan Bakamla RI dalam forum ini dapat mendukung diplomasi maritim Indonesia yang merupakan salah satu dari lima pilar Poros Maritim Indonesia. HLM HACGAM ke-13 yang dilaksanakan pada 24 – 26 Oktober 2017 dihadiri 15 negara anggota yaitu Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan juga dihadiri oleh satu Associate Member yaitu ReCAAP, observer yaitu Turki, serta Bahrain sebagai negara tamu.

Dalam pertemuan tersebut, secretariat HACGAM menyampaikan hasil pelaksanaan Working Level Meeting ke-13 di Karachi, Pakistan pada bulan Juli lalu. Salah satunya tentang situasi terkini mengenai piracy dan armed robbery against ship di Asia dan penculikan ABK di wilayah Laut Sulu, Sulawesi. Terkait hal itu, ReCAAP menyampaikan data statistik berbagai insiden seperti penculikan dan percobaan penyerangan terhadap kru kapal. Pada tahun 2016-2017, ReCAAP mencatat terdapat 13 insiden penculikan terhadap krew kapal dan 10 percobaan penyerangan yang tidak berhasil terjadi di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Menurut ReCAAP, faktor utama turunnya tingkat kejadian di wilayah Asia Tenggara dikarenakan patroli keamanan laut oleh Negara-negara Pantai yang dilakukan secara intensif serta meningkatnya kesadaran dari industri pelayaran untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Jepang sebagai lead pilar ketiga tentang Preventing and Controlling Unlawful Acts at Sea juga menyampaikan data terkait kejahatan migrasi illegal di laut di wilayah Jepang. Disampaikan bahwa selain Cina, Korea, dan Vietnam, warga negara Indonesia termasuk yang terbanyak mencoba masuk secara ilegal ke Jepang.

Pada sesi yang sama, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2017, Polri telah berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yaitu sebesar 1 ton methamphetamine. Walaupun pengungkapan kasus tersebut dilakukan di darat namun narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui laut. Usai penangkapan tersebut, instansi keamanan laut di Indonesia sukses menemukan dan menangkap kapal “Wonderlust” yang merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut narkoba tersebut. Dengan maraknya penyelundupan narkotika melalui laut, Indonesia mengharapkan adanya peningkatan kerja sama pertukaran informasi intelijen dan capacity building antar anggota HACGAM dalam rangka pengawasan, pencegahan serta penindakan terhadap pergerakan narkotika secara illegal melalui laut.

Pada sesi berikutnya, delegasi Indonesia menyampaikan pilar ke-4 tentang Capacity Building, yaitu laporan mengenai kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2017 di Manado, Sulawesi Utara dan kegiatan Law of the Sea and Maritime Enforcement Training pada tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakamla RI tersebut merupakan upaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam rangka keterlibatan Indonesia pada forum HACGAM.

Delegasi RI juga memaparkan bahwa pada tahun 2018 akan kembali diadakan kegiatan MSDE dan pelatihan untuk negara-negara anggota HACGAM. Indonesia khususnya Bakamla RI juga membuka kesempatan untuk negara-negara yang ingin berkerja sama dalam berbagai pelatihan sebagai salah satu bentuk implementasi Capacity Building Pillar. Indonesia juga menyampaikan inisiatif untuk penyusunan Common Operating Principles for Maritime Security (COP) sebagai acuan bagi seluruh Coast Guard atau instansi keamanan laut sipil di kawasan. Sehubungan hal tersebut, Indonesia berencana mengundang anggota-anggota HACGAM dalam rangka penyusunan COP di tahun 2018.

Disela-sela pertemuan HACGAM, delegasi RI juga melakukan Bilateral Meeting dengan Filipina, Australia, Malaysia, Korea, China dan Pakistan, dengan pokok pembahasan Peningkatan kerja sama di berbagai bidang seperti capacity building, joint exercise dan coordinated patrol untuk negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, mempercepat segala proses yang dibutuhkan dalam rangka memformalisasi hubungan antar instansi di kedua negara dalam bentuk MoU, usulan untuk mengadakan pertemuan High Level dan Working Level Meeting secara berkala dalam kerangka Coast Guard to Coast Guard Talk setiap tahunnya, serta usulan penyusunan bersama suatu Common Operating Principles for Maritime Security.


Autentikasi :
Kasubbag Humas Bakamla RI, Mayor Marinir Mardiono
Foto-foto : Humas Bakamla RI

0 komentar:

Posting Komentar