KADISOPSLATAL BUKA SEMINAR PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN LAUT

KADISOPSLATAL BUKA SEMINAR PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN LAUT
 
Jakarta, 11 Desember 2017 -- Ancaman dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan laut yang mengemuka saat ini berupa kejahatan lintas negara transnational organized crime/TOC, yaitu antara lain people smuggling, piracy/sea armed robbery, drug illicit, illegal logging, terrorism, illegal fishing dan pelanggaran wilayah serta masalah perbatasan laut antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, demikian disampaikan Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid K., S.E., M.M., saat membuka Seminar Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut di Wisma Elang Laut Jl. Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (11/12).
 
Dalam sambutan Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., yang dibacakan oleh Kadisopslatal mengatakan guna mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan segala daya kemampuan dari berbagai instansi yang berwenang melaksanakan pengamanan diwilayah perbatasan laut, oleh karena itu untuk mensinergikan kekuatan tersebut diperlukan aturan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah perbatasan laut, ungkapnya.
 
Asops Kasal juga berharap semoga melalui forum ini dapat dijadikan sebagai media memadukan berbagai pandangan yang dinamis dan konstruktif, sehingga apa yang dihasilkan nantinya dapat memberikan pandangan dan wawasan yang komprehensif dalam mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan peraturan presiden tersebut, kata Asops Kasal.
 
Sementara itu Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., saat menutup acara seminar mengatakan hasil dari kegiatan seminar ini akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan presiden tentang pengamanan di wilayah perbatasan laut yang merupakan prakarsa dari TNI Angkatan Laut dan telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan RI serta telah menjadi program Legislasi Pertahanan tahun 2017, jelasnya.
 
Seminar yang mengambil tema tentang “Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut” ini diikuti 100 peserta yang berasal dari perwakilan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) RI, Kementerian Pertahanan RI, Kemenkopolhukam RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Kepolisian Republik Indonesia, Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU dan Kejaksaan RI.
 
Narasumber  dalam acara seminar ini antara lain, Asisten Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Laut dan Udara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Ir. Rahman Ibrahim dengan materi Konsep pengamanan wilayah perbatasan laut dan hubungan kerjasama kelembagaan/instansi terkait. Pembicara kedua Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumhan RI DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., dengan topik Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan pembicara ketiga Paban III Staf Operasi Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Irvansyah tentang Konsep pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan laut.

0 komentar:

Posting Komentar