FRAKSI DESAK KPK SEGERA USUT TUNTAS KASUS SKL BLBI BDNI YANG MERUGIKAN NEGARA 4,5 TRILIUN RUPIAH

FRAKSI DESAK KPK SEGERA USUT TUNTAS KASUS SKL BLBI BDNI YANG MERUGIKAN NEGARA 4,5 TRILIUN RUPIAH

Bertempat didepan Gedung KPK Kuningan Jakarta, Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) menggelar aksi Demo untuk mendesak KPK agar secepatnya mengusut tuntas Skandal BLBI terutama SKL BDNI.

Koordinator aksi demo Fahmi dalam orasinya menegaskan hasil temuan baru menyangkut kasus Mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang besarannya ratusan trilun rupiah terindikasi merugikan negara oleh aktor utama yang kini masih bersliweran diluar.

Dalam hal SKL BDNI sebesar 4 trilunan telah menjerat eks Kepsla BPPN, dari awal kami curiga ada yang tidak beres dalam SKL BLBI BDNI karena itu policy pemerintah yang tentu
melibatkan banyak pihak, ungkapnya.

Fakta persidanganpun terkuak ada Big Fish sekelas Menteri Keuangan Saat itu yakni Sri
Mulyani yang menjual asset BDNI cuman 200-an milyar rupiah, hal tersebut diungkap
Mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Muhammad Syahrial. Hal itu dikatakan saat dihadirkan sebagai saksi sidang di Tipikor Jakarta, Kamis (12/7).

Dalam keterangannya di ruang sidang, Muhammad Syahrial menyatakan, pada 27 Februari 2004
BPPN menyerahkan aset hutang petambak senilai To 4,8 triliun di serahkan kepada Menteri Keuangan,
Boediono.
Setelah itu, Menteri Keuangan pengganti Boediono, Sri Mulyani menjual aset kredit petani tambak sebesar Rp 220 miliar.

Hal ini bersesuaian kesaksian, mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mempermasalahkan aset kredit petani tambak yang dijual menilai Rp 220 miliar. Sehingga dia berpendapat penjualan aset itu
telah membuat kerugian negara hingga Rp 4,5 triliun.
"Aneh bin ajaib aset senilai Rp 4,8 triliun dijual Sri Mulyani Rp 200-an miliar." ucap Rizal Ramli,

Maka dari itu kami yang tergabung dalam FRAKSI ( Front Rakyat Anti Korupsi) sangat penting
kesaksian mereka untuk di Elaborasi lebih dalam sehingga penegakan hukum dalam SKL BLBI semuanya terutama SKL BDNI bisa menjerat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,
Untuk itu FRAKSI menuntut KPK : Usut tuntas kasus SKl BLBI sampai ke akar-akarnya, usut dan adili Sri Mulyani karena menjual asset BDNI yang merugikan negara 4,5 triliun rupiah dan meminta KPK jangan tebang pilih dalam menyikapi kasus SKL BLBI tangkap Big Fish nya, jangan hanya tangkap kroconya serta tidak tebang pilih, teriaknya. (Nrl)

0 komentar:

Posting Komentar

 

SEL SURYA

SEL SURYA