Diskusi Terbuka Membedah Skema Penyelesaian Skandal BLBI

Diskusi Terbuka Membedah Skema Penyelesaian Skandal BLBI

Ketua FRAKSI Wahyu dalam sambutannya menegaskan bahwa forum diskusi ini menilai bahwa kasus BLBI ini sudah terlalu lama dan merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu harus disikapi dengan serius.

Fraksi telah berunjukrasa ke KPK agar KPK tidak tebang pilih dalam penyelesaiannya, siapa pun yang terlibat dalam kasus BLBI harus dihukum serta masalahnya harus diusut tuntas. Hari ini kita berdiskusi untuk mengupas tuntas masalah skandal BLBI tersebut oleh para narasumber yang akan mengupas tuntas skandal BLBI, Diharapkan pemerintah kembali menindaklanjuti skandal BLBI agar tidak diberbuntut panjang, tegasnya.

Eko Supriyanto wartawan senior yang turut mengawal kasus BLBI selaku pembicara menegaskan bahwa BLBI diluncurkan saat itu untuk mengamankan perekonomian negara, bank yang hampir mati diberikan bantuan dana agar tetap bisa menjalankan, dan pemerintah mengucurkan 422 trilyun untuk penyehatan Bank Pemerintah maupun Bank Swasta.

Kemudian Pemerintah membentuk BPPN yang telah menjual aset-aset bank bermasalah guna pemasukan uang negara serta menggembalikan pinjaman uang negara. Jadi BLBI maupun BPPN adalah sebuah kebijakan, ungkapnya.

Andi Wahyu pembicara yang juga pakar hukum menjelaskan bahwa cara penyelesaian BLBI baik didalam pengasilan maupun diluar pengadilan harus mengikuti aturan yang ada guna membangun kepercayaan internasional, tegasnya.

Suparji menilai bahwa dalam konteks BLBI yang bersalah harus dihukum dan KPK harus bertindak adil, kasus ini adalah koridor hukum dan jangan dijadikan komunitas politik, kita meminta kasus ini segera diselesaikan tintas, harus ada kepastian dan ada nilai keadilan. Untuk itu kita menunggu proses di KPK maupun pengadilan, paparnya.

Hasbullah juga menjelaskan bahwa kasus Syafrudin harus dipisahkan, karena dalam penyaluran BLBI bahwa hukum harus disertai fakta, kalau penyelesaian ada penyimpangan maka hal tersebut harus diperjelas apakah kesalahan pada saat penyaluran atau penyelesaian. (Nrl)

0 komentar:

Posting Komentar

 

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6