MAPMI Gelar Diskusi Publik, Tantangan BUMN Hadapi Krisis Global

MAPMI Gelar Diskusi Publik, Tantangan BUMN Hadapi Krisis Global

Bertempat di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia no 41 Menteng Jakpus, pada Selasa 25 September 2018, MAPMI (Masyarakat Profesional Madani Indonesia), mulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB menggelar kegiatan Diskusi Publik, dan Tema yang diangkat adalah “Tantangan Dan Peluang BUMN Dalam Hadapi Krisis GLOBAL”.

Ketua MAPMI, Tubagus Fahmi Arifin disela acara tersebut menjelaskan, bahwa dalam Diskusi Publik hari ini dihadiri oleh 200 peserta, dengan nara sumber Hendrajit (GLOBAL FUTURE INSTITUTE ), Putra Jaya (Eks Komisi V DPR RI), Perdana Wahyu (Dosen MM UNIV YARSI), Salamudin Daeng ( ASOSIASI EKONOMI POLITIK INDONESIA ), Abra Lalattov ( INDEF ) dan Eddy Junaidi (DIR KALIMASADA INSTITUTE), paparan nara sumber diharapkan akan memberikan masukan bagi Pemerintah dan BUMN untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa, khususnya dalam menghadapi Krisis Global saat ini, paparnya.

Sementara Diskusi yang mampu membuat seluruh peserta lebih bersemangat tersebut, pembicara pertama HENDRAJIT dari GLOBAL FUTURE INSTITUTE memaparkan, bahwa Skema pergeseran ditingkat global Corporate the capitlisem ada dibaris depan, sedangan pemerintah dibelekang masdhab China, sehingga siasatnya adalah dengan Revitalisasi BUMN menjadi alat ekonomi Negara dengan cara dikembalikan sebagai madshab sosialis Indonesia, BUMN harus lebih berpihak kepada masyarakat bawah serta tidak mengedepankan kepentingan politik, ungkapnya.

Sementara Putra Jaya yang mantan KOMISI V DPR RI tersebut memaparkan, bahwa BUMN harusnya kembali kepada peran utama, yaitu mensejahterakan rakyat, sektor yang penting diserahkan ke swasta sedangkan peran BUMN dikerdilkan, harus ada kebijakan atau keberanian dari BUMN untuk mengambil peran dalam pengelolaan SDA, dan Fungsi BUMN mengejar keuntungan tidak memperlihatkan keadaan rakyat, sehingga pelayanan kepada rakyat tidak dipertajam.

Sementara Perdana Wahyu dalam paparannya lebih menyoroti Fenomena stronger global, Krisis finansial Turki dan Australia akan mempunyai dampak terhadap pemerintah Indonesia, sehingga BUMN Perbankan masuk dalam resiko sistematik, yang artinya berdambak signifikan terhadap ekonomi nasional, dam adanya perang dagang yang akan berimbas negative terhadap pemerintah Indonesia, seperti Perang mata uang dolar AS dan China, sehingga hutang BUMN hari ini lebih tinggi dari utang Negara/ pemerintah.

Salamudin Daeng mewakili ASOSIASI EKONOMI POLITIK INDONESIA melihat bahwa BUMN kita bangun untuk menghadapi Neolib, Demam infrastruktur di Indonesia menyeret Badan Usaha Milik Negara ke dalam lingkaran utang, Akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran "lemahnya neraca keuangan" dan rasio utang. Sekitar 60% utang berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut, untuk itu BUMN harus menjalankan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, tegas Salamudin.

Sorotan tajam juga dilontarkan Eddy Junaidi (DIR KALIMASADA INSTITUTE), bahwa Planing pemerintah hari ini, pertaminan ingin dijadikan seperti perusahaan seperti Amerika tetapi itu masih belum terealisasikan dan harus ada koreksi dalam hal tersebut,karena Utang Negara akan meningkat dari 4.250 T meingkat menjadi 5.300 T ini namanya meningkatkan resiko utang.

ABRA LALATTOV (INDEF) juga memprediksi GP Morgan, Indikatornya dengan krisis 98, sementara antisipasinya adalah menahan arus modal asing semua sektor rapuh, Sector real swasta akan melemah, dikarenakan rupiah melemah dan pinjaman tinggi, sehingga dikawatirkan akan ada PHK besar-besaran dan situasi politik ke depan yang kurang menguntungkan masyarakat, Keadaan BUMN saat ini adalah dampak dari andil pemerintah di th 2014, untuk itu perlu dilakukan antisipasi, seperti kembali meluruskan kebijakan-kebijakan fiskal, tidak jangka pendek, tidak di ranah populis, di tengah risiko terjadinya krisis global seperti prediksi Bank of International Settlement dan JP Morgan, BUMN harus segera diselamatkan dari berbagai bentuk intervensi pemerintah yang turut menyebabkan tekanan keuangan BUMN.

Dari paparan pembicara, diharapkan BUMN harus lebih aktiv dalam mengantisipasi masalah-masalah ekonomi yang muncul, BUMN harus lebih professional dan pruden dalam menjalankan core bisnisnya serta BUMN sebagai ujung tombak pembangunan harus lebih antisipastif, inovatis dan berwawasan global sehingga mampu bersaing dikanca internasional. (Nrl)

0 komentar:

Posting Komentar

 

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6

CALEG PERINDO DPRD DKI DAPIL 9 NO.6