BIMTEK PENEGAKAN HUKUM BIDANG PELAYARAN OLEH TNI AL

BIMTEK PENEGAKAN HUKUM BIDANG PELAYARAN OLEH TNI AL

TNI AL dalam hal ini Kepala Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Kadiskum Lantamal) IV Tanjungpinang IV Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani, S.H., M.H., M.M., M.Tr. Hanla., mewakili Komandan Lantamal IV (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegakkan Hukum Bidang Pelayaran bertempat di Golden Hotel, Jalan Raya Bengkong No.1 Batam Kepri, Kamis (27/8/2020).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, diikuti oleh jajaran KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, KSOP Kelas II Tanjung Pinang, KSOP Kelas III Kijang, UPP Kelas I Tanjung Uban, UPP Kelas II Tarempa, UPP Kelas III Dabo Singkep, UPP Kelas III Senayang, dan Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban.

Kadiskum Lantamal IV sebagai narasumber mengambil topik pembicaraan yaitu tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran oleh TNI Angkatan Laut pada Perairan Kepulauan Riau.

Kadiskum Lantamal IV dalam paparannya menyampaikan bahwa “Penegakan hukum di bidang pelayaran yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun  hukum internasional”.

Lebih lanjut dijelaskan “Perlunya peningkatkan sinergitas TNI Angkatan Laut dengan stake holder lain di laut melalui pemahaman undang-undang, mengoptimalkan peran para pimpinan, sharing informasi, hilangkan unsur kepentingan, latihan bersama baik secara teori maupun praktek di lapangan sehingga terjalin keterpaduan sikap dan tindakan serta tidak adanya sikap ego sektoral dalam mengatasi gangguan keamanan laut di Perairan Indonesia guna mewujudkan stabilitas nasional”, jelasnya.

“Selain itu, diperlukan juga sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya guna pentaatan aturan hukum serta penyederhanaan aturan hukum/birokrasi di bidang pelayaran terutama terkait masalah lego jangkar ilegal di Kepulauan Riau dengan pemberian sanksi denda yang tinggi melalui peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, pungkas Kadiskum Lantamal IV.

0 komentar:

Posting Komentar

 

SEL SURYA

SEL SURYA