PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indonesia sebagai negara yang penduduknya sebagian besar merupakan umat muslim, membuat masyarakat muslim menjadi pangsa pasar utama di negeri ini. Bagi umat Islam, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal penting karena menyangkut pelaksanaan syariat. Begitu pula dengan informasi yang seharusnya diterima konsumen apakah hewan kurban yang dibelinya telah memenuhi syariat atau belum. Kenyataannya banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan curang hanya demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

 Penjualan hewan kurban yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah tidak sah dan dapat dikatakan tidak "halal" karena tidak memenuhi "syarat Pasal 8 ayat (1) huruf h" mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni tidak mengikuti ketentuan, berproduksi secara halal.

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan secara damai antara konsumen dan pelaku usaha, atau dengan perantara Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga dapat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat bagi masyarakat muslim pada khususnya dan konsumen Indinesia pada umumnya..."salam konsumen cerdas"

0 komentar:

Posting Komentar

 

SEL SURYA

SEL SURYA